Dewan Keamanan PBB memajukan jadwal pertemuan mengenai konflik Israel-Palestina agar tidak berbenturan dengan sidang Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump. Pertemuan Dewan Keamanan semula dijadwalkan Kamis, kini digelar Rabu sore waktu setempat di New York.
Agenda utama dalam pertemuan ini adalah pembahasan gencatan senjata di Gaza dan perkembangan terbaru terkait ekspansi permukiman ilegal serta penguatan kontrol Israel di Tepi Barat yang diduduki. Sidang Dewan Perdamaian Trump akan berlangsung di Washington pada hari Kamis.
Perubahan waktu pertemuan Dewan Keamanan bertujuan memberikan ruang bagi diplomat yang menghadiri kedua acara tersebut untuk berpartisipasi secara penuh. Menurut laporan Associated Press, perubahan ini mengindikasikan adanya perbedaan agenda antara Dewan Keamanan, badan paling berkuasa di PBB, dengan Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump.
Trump sendiri menunjuk dirinya sebagai ketua Dewan Perdamaian secara tidak terbatas dan memiliki ambisi agar lembaganya memiliki pengaruh luas, bahkan melampaui isu Gaza. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa Trump ingin mengesampingkan peran PBB untuk mengukuhkan agenda pribadi yang disebutnya “imperial.”
Upaya Menghentikan Aneksasi Wilayah
Dalam pertemuan Dewan Keamanan, hadir menteri luar negeri dari berbagai negara, termasuk Inggris, Israel, Yordania, Mesir, dan Indonesia. Banyak negara Arab dan Islam meminta agar pertemuan membahas gencatan senjata Gaza sekaligus proyek pemukiman ilegal Israel sebelum sidang Dewan Perdamaian Trump berlangsung.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyatakan harapannya agar komunitas internasional menghentikan upaya ilegal Israel dalam aneksasi wilayah, baik di Washington maupun di New York. Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang meningkat akibat kebijakan Israel di Tepi Barat.
Sehari sebelum pertemuan, hampir seluruh anggota Dewan Keamanan kecuali Amerika Serikat, bersama puluhan diplomat lainnya, menyatakan kecaman keras terhadap langkah terbaru Israel di wilayah pendudukan. Mereka menuntut agar tindakan ilegal ini dihentikan dan menegaskan penolakan keras terhadap segala bentuk aneksasi.
Langkah-Langkah Israel dan Reaksi Internasional
Pemerintah Israel akhirnya menyetujui kebijakan yang mempermudah warga Israel merebut tanah Palestina dan membeli properti secara langsung di Tepi Barat. Kebijakan ini juga memperluas kontrol militer Israel, yang dinilai sebagai langkah untuk mendirikan kedaulatan de facto dan menghambat berdirinya negara Palestina.
Menteri Energi Israel Eli Cohen menyatakan bahwa kebijakan terbaru itu akan mencegah terbentuknya negara Palestina. Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich berjanji mendorong emigrasi penduduk Palestina dari wilayah tersebut.
Di lapangan, pemukim Israel yang mendapat dukungan kebijakan ini terus melakukan serangan dan intimidasi terhadap komunitas Palestina. Dalam kejadian terbaru, empat warga Palestina terluka akibat serangan pemukim di Mukhmas, dekat Yerusalem Timur yang diduduki.
Kelompok Palestina, negara-negara Arab, dan organisasi hak asasi manusia mengecam langkah-langkah Israel sebagai upaya aneksasi ilegal terhadap wilayah yang menjadi rumah bagi sekitar 3,4 juta warga Palestina yang menginginkan negara merdeka di sana.
Pembahasan Gencatan Senjata Gaza
Selain isu Tepi Barat, Dewan Keamanan juga akan mengevaluasi kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS dan mulai berlaku sejak Oktober. Meskipun Hamas telah membebaskan semua tawanan dan bantuan kemanusiaan ke Gaza meningkat, PBB menilai bantuan tersebut masih belum memadai.
Beberapa langkah krusial masih harus dijalankan, seperti penempatan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, dan rekonstruksi Gaza. Israel dilaporkan masih melakukan serangan meski gencatan senjata telah disepakati.
Trump menyebutkan bahwa anggota Dewan Perdamaian berkomitmen mendukung rekonstruksi Gaza dengan dana mencapai 5 miliar dolar. Mereka juga akan menyediakan ribuan personel untuk misi stabilisasi dan keamanan di wilayah tersebut.
Indonesia, sebagai salah satu anggota Dewan Perdamaian, siap mengerahkan hingga 8.000 personel militer yang dipersiapkan untuk bergabung dalam misi kemanusiaan dan perdamaian di Gaza. Penugasan ini diharapkan dapat menguatkan keamanan dan membantu pembangunan kembali kawasan yang terdampak.
Pertemuan Dewan Keamanan dan Dewan Perdamaian Trump mencerminkan dinamika kompleks dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Sementara Dewan Keamanan menegaskan prinsip keadilan internasional, Dewan Perdamaian membawa agenda ambisius yang menimbulkan beragam tanggapan global. Diskusi kedua lembaga ini akan menjadi kunci dalam menentukan arah perdamaian dan stabilitas regional ke depan.
