Tiongkok mengirim armada patroli yang memuat kapal pengawas maritim terbesar miliknya ke perairan timur Taiwan. Langkah itu muncul setelah Jepang dan Filipina mengumumkan dimulainya perundingan resmi untuk menetapkan batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen masing-masing.
Kementerian Transportasi Tiongkok menyebut pengerahan itu sebagai bagian dari armada yang bergabung dengan formasi penjaga pantai yang sudah lebih dulu berada di kawasan tersebut. Beijing menilai negosiasi Jepang-Filipina berpotensi menyentuh wilayah yang diklaim Tiongkok sebagai bagian dari Taiwan dan karena itu dianggap tidak sah.
Respons Beijing atas perundingan maritim
Kantor berita Xinhua menyebut patroli terbaru itu sebagai tindakan yang diperlukan. Media pemerintah Tiongkok menulis bahwa pengumuman Jepang dan Filipina untuk memulai negosiasi batas maritim di perairan timur Pulau Taiwan dinilai melanggar kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim China.
Pengerahan ini memperlihatkan bagaimana isu batas maritim langsung memicu respons lapangan dari Beijing. Di saat Jepang dan Filipina mendorong pembicaraan teknis soal delimitasi wilayah, Tiongkok justru menempatkan armada patroli sebagai sinyal penolakan politik dan hukum.
Kapal terbesar dan formasi yang dikerahkan
Menurut data pelacakan kapal yang dikutip pengamat maritim, armada itu mencakup Haixun 09, kapal patroli maritim berbobot 10.000 ton yang disebut sebagai yang terbesar di kelasnya milik Tiongkok. Selain itu, armada juga terdiri dari Haixun 08 berbobot 7.500 ton, kapal penyelamat laut Haixun 06, dan kapal salvase Donghaijiu 113 yang masing-masing berbobot 5.000 ton.
Kehadiran Haixun 09 menjadi sorotan karena ukuran dan simbolismenya di kawasan yang sensitif. Armada tersebut tidak hanya berfungsi sebagai patroli, tetapi juga diposisikan sebagai alat pengawasan dan pengendalian lalu lintas laut di area strategis.
Patroli gabungan perdana di timur Taiwan
Platform pemantau aktivitas penjaga pantai Tiongkok, Marine Equipment & Government Vessel Information, menyebut operasi itu sebagai patroli gabungan pertama antara otoritas maritim dan penjaga pantai Beijing di zona ekonomi eksklusif di timur Taiwan. Platform tersebut menulis bahwa patroli itu akan memperkuat kendali Tiongkok atas wilayah perairan tersebut.
Sejumlah analis menilai reaksi Beijing berkaitan erat dengan pembacaan politik atas kerja sama Jepang dan Filipina. Bagi Tiongkok, perundingan batas maritim itu dipandang sebagai tantangan langsung terhadap posisinya terkait Taiwan.
Dampak terhadap stabilitas kawasan
People’s Daily, harian Partai Komunis Tiongkok, menuduh Jepang dan Filipina sebagai sumber masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Tuduhan ini menambah tekanan diplomatik di tengah meningkatnya aktivitas maritim di sekitar Taiwan.
Situasi tersebut membuat kawasan timur Taiwan kembali menjadi titik rawan, terutama ketika patroli maritim dan aktivitas penjagaan laut meningkat. Di sisi lain, pembicaraan Jepang dan Filipina menunjukkan bahwa penetapan batas maritim tetap berjalan, meski berhadapan dengan penolakan keras dari Beijing.
