Diego Garcia kembali jadi sorotan dunia setelah Donald Trump menentang rencana Inggris menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius. Kontroversi ini tidak hanya fokus pada sengketa wilayah, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum internasional dan strategi militer global.
Diego Garcia adalah atol karang terbesar di Kepulauan Chagos, yang terletak di tengah Samudra Hindia. Pulau ini memiliki panjang sekitar 24 kilometer dan lebar hingga 11 kilometer dengan laguna luas di sisi utara, serta masuk dalam British Indian Ocean Territory (BIOT) yang dikuasai Inggris sejak 1965.
Pulau ini tidak memiliki penduduk sipil tetap, namun dihuni sekitar 4.000 personel militer Amerika Serikat dan Inggris, termasuk kontraktor sipil. Diego Garcia berfungsi sebagai pangkalan militer gabungan penting untuk operasi udara dan laut di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Timur.
Sejarah Kepulauan Chagos bermula dari penjelajah Portugis pada abad ke-16, kemudian dikuasai Prancis, dan akhirnya Inggris mengambil alih pada awal abad ke-19. Pada 1965, Inggris memisahkan kepulauan ini dari Mauritius sebelum negara itu merdeka pada 1968.
Inggris bekerja sama dengan AS membangun fasilitas militer di Diego Garcia sejak akhir 1960-an. Namun, pada periode 1967-1973, ribuan penduduk asli Chagos dipaksa direlokasi ke Mauritius, Seychelles, dan Inggris. Kasus ini menjadi isu hak asasi manusia dan hukum internasional yang berlarut-larut.
Pada 2019, International Court of Justice (ICJ) menyatakan bahwa pemisahan Kepulauan Chagos dari Mauritius tidak sah dan merekomendasikan agar Inggris mengakhiri penguasaannya. Meski keputusan tidak mengikat secara hukum, hal ini menambah tekanan diplomatik terhadap Inggris.
Kesepakatan Inggris-Mauritius pada 2024 mengatur penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius. Namun, Diego Garcia disewa kembali oleh Inggris selama 99 tahun dengan biaya sewa sekitar 100 juta pound sterling per tahun untuk menjaga keberlanjutan pangkalan militer.
Pemerintah Inggris menilai kesepakatan ini penting agar pangkalan tetap beroperasi sebagai pusat pertahanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, Donald Trump menyampaikan kritik keras terhadap skema sewa tersebut melalui media sosial.
Trump menilai bahwa lokasi strategis Diego Garcia di jalur vital Samudra Hindia sangat penting untuk keamanan regional. Menurutnya, skema sewa jangka panjang dapat melemahkan kontrol militer AS-Inggris di masa depan dan berisiko menghambat respons terhadap ancaman, khususnya dari Iran.
Trump juga menggarisbawahi ketidakpastian politik yang muncul akibat perjanjian sewa hampir satu abad tersebut. Ia menganggap posisi strategis pulau ini sangat krusial untuk operasi militer jika negosiasi nuklir dengan Iran gagal.
Perubahan sikap Trump yang sempat mendukung, lalu mengkritik kesepakatan ini menunjukkan adanya ketegangan dalam kebijakan luar negeri AS terkait isu Kepulauan Chagos. Sementara Departemen Luar Negeri AS secara resmi mendukung perjanjian tersebut.
Sejak 1970-an, Diego Garcia menjadi pusat operasi militer penting dalam berbagai konflik besar, seperti Perang Teluk, operasi Afganistan, dan invasi Irak. Letak geografisnya yang aman dari bencana alam memperkuat fungsinya sebagai basis logistik utama.
Isu Diego Garcia melampaui sekadar sengketa teritorial. Ini menyangkut hak penduduk asli Chagos, pelaksanaan hukum internasional, stabilitas keamanan Indo-Pasifik, dan dinamika geopolitik negara-negara besar di Samudra Hindia.
Status Diego Garcia memberi pengaruh signifikan terhadap konfigurasi kekuatan militer regional dan hubungan strategis Inggris-AS. Dengan meningkatnya ketegangan global, pulau ini menjadi titik vital dalam perhitungan politik dan keamanan dunia.
Kontroversi kontroversi ini menggambarkan betapa kompleksnya persoalan historis dan geopolitik yang melibatkan negara-negara barat dan bekas wilayah jajahan. Penolakan Trump terhadap rencana kedaulatan Chagos menunjukkan kekhawatiran atas kepentingan keamanan militer AS dan sekutu.
Sementara itu, pemerintah Inggris memilih pendekatan pragmatis untuk menjaga keberlangsungan pangkalan militer demi menjaga posisinya di kawasan. Proses legislasi dan dinamika politik domestik akan sangat menentukan kelanjutan sengketa ini.
Situasi ini masih berkembang seiring perubahan situasi keamanan global dan hubungan multilateral. Kepulauan Chagos dan Diego Garcia akan tetap menjadi fokus pengawasan internasional terkait hukum, keamanan, dan diplomasi modern.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com-
-
-
-
