Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina, dikenal secara global karena kebijakan kerasnya terkait perang narkoba yang menimbulkan kontroversi berat. Kampanye anti-narkoba yang dijalankannya menyebabkan kematian ribuan tersangka pengedar dan pecandu, yang sebagian besar berasal dari kalangan miskin tanpa bukti kuat keterlibatan mereka.
Meskipun mendapat kecaman dari dunia internasional, Duterte tetap mendapat dukungan besar dari puluhan juta warga Filipina. Pendukungnya mengapresiasi tindakan cepat dan tegas dalam menegakkan hukum, meskipun Duterte kerap melontarkan pernyataan kontroversial serta mengunci kritik yang diarahkan kepadanya.
Kampanye Mematikan yang Menuai Kritik
Sejak menjabat pada pertengahan 2016, Duterte tidak segan mendorong tindakan kekerasan melalui pidatonya yang terkadang vulgar dan provokatif. Ia bahkan secara terbuka menyarankan agar keluarga pecandu narkoba membunuh anggota keluarganya sendiri demi menghindari penderitaan psikologis. Ungkapan kontroversial lainnya adalah perbandingan kasar antara pemberantasan narkoba di Filipina dengan Holocaust, yang menimbulkan kritik keras dari berbagai kelompok HAM.
Organisasi hak asasi manusia menuding banyak korban adalah pria miskin yang terjebak tanpa proses hukum yang adil. Kasus ini kemudian menjadi dasar penyelidikan oleh Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa pemerintahannya.
Dampak Pandemi dan Kasus Hukum Internasional
Pandemi virus corona memperburuk situasi di Filipina dengan menimbulkan krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade, menyebabkan ribuan kematian dan kehilangan pekerjaan secara besar-besaran. Penanganan pandemi yang lambat termasuk distribusi vaksin yang tertinggal semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap Duterte menjelang akhir masa jabatannya.
Pada Maret 2025, Duterte ditangkap dan dibawa ke Belanda untuk menjalani penahanan di ICC. Proses hukum ini menambah beban reputasi Duterte di kancah internasional, meskipun ia tetap menyangkal adanya kampanye resmi untuk membunuh pecandu dan pengedar narkoba.
Pengaruh Politik dan Hubungan Diplomatik
Walau tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai presiden, Duterte terus aktif di dunia politik. Ia bahkan terpilih kembali sebagai walikota kota Davao, wilayah asalnya, pada pemilu tengah periode lalu. Namun, pemenangannya dihambat oleh status hukum yang membatasi aktivitas politiknya.
Politik luar negeri Duterte juga mengalami perubahan signifikan dengan menggeser fokus dari Amerika Serikat ke China. Hubungan dekat dengan Presiden China Xi Jinping ditonjolkan sebagai strategi diplomasi baru. Duterte mengaku “sangat menyukai” Xi dan menganggap China sebagai mitra yang mampu membantu Filipina, termasuk dalam hal vaksin Covid-19 dan investasi ekonomi. Namun, janji investasi besar dari China belum sepenuhnya terealisasi.
Fakta Utama Tentang Rodrigo Duterte:
- Kampanye anti-narkoba menyebabkan ribuan kematian tanpa proses hukum yang adil.
- Dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan sedang dalam proses hukum di ICC.
- Mendapat dukungan kuat di dalam negeri meski dikritik keras di luar negeri.
- Memiliki hubungan politik dan diplomatik yang kompleks, menjauh dari AS dan mendekat ke China.
- Terpilih kembali sebagai walikota Davao saat masa jabatannya berakhir.
Duterte tetap menjadi figur dominan dalam politik Filipina walau menghadapi tekanan hukum berat. Peranannya yang kontroversial mencerminkan ketegangan antara kepemimpinan populis yang meminta tindakan keras dan standar hukum serta hak asasi manusia yang mendasari penilaian global. Perjalanan politik dan hukum mantan presiden ini akan terus menjadi sorotan dalam dinamika politik domestik maupun internasional.
