Di wilayah timur laut Suriah, pasukan Kurdi menghadapi tantangan serius setelah kesepakatan dengan pemerintah pusat di Damaskus mengakhiri otonomi de facto mereka. Kesepakatan tersebut mengharuskan integrasi militer dan institusi sipil Kurdi ke dalam negara, yang secara efektif membatalkan kebebasan operasional yang telah mereka nikmati selama bertahun-tahun konflik.
Perempuan anggota unit militer YPJ, Roksan Mohammed, mengenang perjuangan mereka melawan kelompok jihad ISIS. Namun kini, keberadaan unit wanita tersebut di ambang risiko karena kesepakatan itu tidak menyebut keberadaan YPJ, yang selama ini menjadi simbol perjuangan dan perlawanan Kurdi.
Peran dan Tantangan YPJ dalam Kesepakatan Damaskus
YPJ merupakan bagian dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, yang bersama koalisi pimpinan AS berhasil mengalahkan ISIS di wilayah ini pada 2019. Kini, dengan semakin dekatnya hubungan antara Washington dan pemerintahan baru Suriah di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa, dukungan AS untuk Kurdi memudar. Mutlu Civiroglu, analis yang berfokus pada Kurdi, menyebut bahwa status para pejuang wanita menjadi salah satu masalah terbesar dalam perundingan ini.
Dalam sistem politik Kurdi, peran perempuan sangat penting karena setiap posisi resmi dipegang oleh sistem ko-kepemimpinan yang mensyaratkan satu perempuan sebagai pendamping. Oleh karena itu, penghilangan YPJ dalam kesepakatan dinilai sebagai penolakan terhadap peran perempuan di pemerintahan yang baru. Meski demikian, Mohammed berjanji akan terus berjuang meski pemerintah baru tidak mendukung peran perempuan.
Sengketa Interpretasi Kesepakatan dan Dampaknya
Kesepakatan mengharuskan Kurdi menyerahkan ladang minyak, pos-pos perbatasan, dan bandara yang menjadi sumber pendapatan utama. Pasukan Kurdi juga harus bergabung dengan militer nasional dalam empat brigade. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai arti kerja sama ini. Damaskus memandang integrasi sebagai penyerapan penuh, sementara Kurdi meyakini bahwa mereka akan bergabung dengan mempertahankan identitas dan prioritas sendiri.
Perbedaan interpretasi ini memunculkan permasalahan besar terkait pemerintahan sendiri atau self-rule, yang selama ini menjadi tujuan utama Kurdi sejak awal perang sipil di Suriah. Seperti diungkapkan Hussein al-Issa, pejabat di bidang pendidikan Kurdi, wilayah Kurdi dulu berstatus semi-otonom, tetapi suasana ini kini berubah total.
Dukungan AS yang Memudar dan Kompleksitas Politik
Keputusan AS untuk tidak campur tangan di medan konflik ini memberi pukulan berat bagi Kurdi. Sumber yang dekat dengan SDF menyatakan bahwa utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengungkapkan tidak akan mengeluarkan "sehelai peluru pun" untuk membela Kurdi dari pemerintah Damaskus. Hal ini mempertegas kesan pengabaian yang dirasakan Kurdi terhadap politik luar negeri AS, yang dinilai berakhir setelah ISIS dilumpuhkan.
Tekanan politik juga datang dari Turki, sekutu AS dan Damaskus, yang lama menentang otonomi Kurdi di wilayah Suriah. Situasi ini diperparah dengan pengkhianatan kelompok Arab dan suku di wilayah yang dulu dikuasai SDF. Defeksi besar-besaran ini memaksa SDF mundur dari provinsi Raqa dan Deir Ezzor tanpa perlawanan berarti dan mundur ke wilayah yang didominasi Kurdi.
Pengakuan Hak Kurdi Namun Tak Lengkap
Pemerintah Suriah di bawah Sharaa mengeluarkan dekrit mengakui bahasa Kurdi sebagai salah satu bahasa resmi negara, yang merupakan pengakuan pertama sejak kemerdekaan Suriah. Meski demikian, warga Kurdi masih mencemaskan masa depan anak-anak mereka yang selama ini menerima pendidikan dalam bahasa Kurdi di bawah administrasi otonom mereka.
Roksan Mohammed mengungkapkan bahwa mereka telah lama hidup tanpa perlindungan budaya dan hak politik di bawah rezim Assad. Kini, ada ketakutan besar bahwa kemajuan sosial dan budaya yang diperoleh selama otonomi akan segera hilang.
Ringkasan Permasalahan dan Tantangan Utama:
- Penghapusan otonomi de facto Kurdi dan reintegrasi ke negara pusat.
- Penyerahan sumber daya strategis seperti ladang minyak dan bandara.
- Ketidakjelasan status dan keikutsertaan YPJ yang berperan penting dalam sistem politik Kurdi.
- Hilangnya dukungan militer dan politik dari AS yang menjadi sekutu selama ini.
- Defeksi anggota Arab dan suku yang melemahkan kekuatan SDF.
- Pengakuan bahasa Kurdi sebagai bahasa resmi tanpa jaminan perlindungan otonomi budaya.
Kesepakatan ini menandai perubahan besar dalam peta politik dan militer di timur laut Suriah. Ambisi Kurdi untuk federalisme dan pemerintahan sendiri menghadapi tantangan berat setelah perubahan nyata pada simbol-simbol dan struktur kekuasaan selama konflik yang berlangsung selama lebih dari satu dekade. Masa depan perjuangan Kurdi dan perlindungan identitas budaya mereka tetap menjadi hal yang perlu diawasi dalam dinamika konflik Suriah.
