Isu dugaan kejahatan perang muncul menimpa Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, terkait kebijakan kompetisi sepak bola yang melibatkan klub-klub Israel di wilayah permukiman Tepi Barat. Tuduhan ini disampaikan dalam laporan 120 halaman yang diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) oleh koalisi sejumlah organisasi advokasi pada Februari 2026.
Laporan tersebut menilai bahwa pengakuan UEFA terhadap klub-klub yang berbasis di wilayah pendudukan ilegal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan Konvensi Jenewa. Tuduhan juga menyertakan dugaan standar ganda, karena sikap UEFA berbeda dalam konflik Ukraina dan wilayah Palestina.
Respons UEFA Terhadap Tuduhan
UEFA melalui juru bicaranya secara tegas menolak seluruh tuduhan yang diarahkan kepada Aleksander Ceferin. UEFA menyebut laporan tersebut sebagai tindakan “sensasional” dan “tidak berdasar.” Organisasi ini menegaskan tetap memegang prinsip netralitas dan tidak terlibat dalam agenda politik apapun yang berkaitan dengan konflik wilayah.
UEFA menambahkan bahwa pengelolaan kompetisi dilakukan sesuai regulasi internal dan hukum yang berlaku di ranah sepak bola internasional. Sampai saat ini, FIFA maupun Presiden FIFA Gianni Infantino belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.
Isi Tuduhan dalam Laporan ICC
Koalisi pelapor menyoroti bahwa pengakuan dan pemberian ruang kompetisi kepada klub Israel di permukiman ilegal Tepi Barat berpotensi melegitimasi pemindahan penduduk sipil secara paksa. Hal ini dianggap melanggar Pasal 8 Statuta Roma terkait kejahatan perang. Selain itu, mereka menilai sikap UEFA berbeda dari penanganan terhadap sanksi yang cepat terhadap Rusia pada konflik Ukraina, sehingga menimbulkan tuduhan adanya standar ganda.
Proses di ICC diawali dengan pemeriksaan awal yang bertujuan menggali apakah ada bukti cukup untuk membuka penyelidikan resmi. Jika terbukti, individu yang bertanggung jawab, termasuk pimpinan organisasi, dapat dikenakan proses hukum.
Konsekuensi Hukum dan Diplomasi Sepak Bola
Kasus ini menandai munculnya tekanan hukum yang makin kompleks terhadap organisasi sepak bola internasional. UEFA, sebagai badan pengatur infrastruktur olahraga paling berpengaruh di Eropa, kini menghadapi tantangan serius dari organisasi kemanusiaan dan advokasi internasional. Selain dampak hukum, isu ini juga berpotensi memengaruhi citra dan hubungan diplomasi UEFA dengan berbagai negara dan komunitas.
Langkah selanjutnya adalah menunggu hasil pemeriksaan awal ICC yang menentukan peluang pembukaan penyelidikan lebih lanjut. UEFA terus menekankan netralitas dan kelangsungan kompetisi sesuai aturan yang berlaku. Namun, situasi ini menggarisbawahi ketegangan antara olahraga dan isu kemanusiaan dalam konteks geopolitik yang sensitif di masa kini.