Israel mengusulkan pembentukan aliansi regional baru yang disebut sebagai “hexagon” oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Aliansi ini digambarkan akan mencakup Israel, India, Yunani, Siprus, serta beberapa negara Arab, Afrika, dan Asia yang tidak disebutkan namanya. Tujuan utama aliansi ini adalah untuk bersatu melawan apa yang disebut Netanyahu sebagai “aksis radikal” Sunni dan Syiah yang mengancam stabilitas kawasan.
Netanyahu menggambarkan ide ini sebagai penciptaan sistem koordinasi atau semacam pakta yang menempatkan negara-negara tersebut dalam satu poros dengan tujuan menghadapi ancaman bersama. Namun, sejauh ini tidak ada pemerintah yang secara resmi mendukung rencana ini maupun framing sektarian yang dipaparkan sang perdana menteri. Bahkan Yunani dan Siprus, dua negara yang disebut secara eksplisit, merupakan anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang sedang mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Netanyahu terkait tuduhan kejahatan perang di Gaza.
Pemahaman Netanyahu tentang ‘Aksis Radikal’
Netanyahu berusaha memilih penamaan “aksis radikal” sebagai upaya meniru keberhasilan Israel melawan “aksis Syiah” yang dikenal sebagai “aksis perlawanan”. Jaringan informal ini berpusat di Iran dan didukung berbagai kelompok sekutu, termasuk Hezbollah di Lebanon, berbagai kelompok Syiah di Irak, serta gerakan Houthi di Yaman. Iran tetap menjadi pemain sentral di dalam jaringan ini dengan dukungan material dan militer yang signifikan terhadap sekutu-sekutunya.
Namun, klaim Netanyahu tentang adanya “aksis Sunni radikal” yang baru terbentuk kurang mendapat dukungan bukti. Sebaliknya, sejumlah negara mayoritas Sunni di kawasan menunjukkan koordinasi diplomatik yang lebih mengarah pada penentangan bersama terhadap kebijakan agresif Israel di wilayah tersebut. Contohnya adalah pernyataan bersama menolak pengakuan Israel atas kemerdekaan Somaliland dan kecaman atas serangan Israel di Suriah serta situasi di Gaza. Koordinasi ini lebih bersifat pragmatis dan geopolitik daripada didasari ideologi atau sektarian.
Siapakah Anggota ‘Hexagon’ Selain Israel?
Tiga negara yang disebut secara eksplisit oleh Netanyahu adalah India, Yunani, dan Siprus. India menjadi sorotan karena hubungan bilateral yang makin erat dengan Israel, termasuk dalam bidang teknologi, keamanan, dan perdagangan. Namun, India tetap mempertahankan sikap pragmatis dan menghindari keterlibatan dalam blok politik yang kaku, terutama mengingat posisinya sebagai pendiri Gerakan Non-Blok serta hubungan baik dengan Iran dan negara-negara Teluk.
Yunani dan Siprus telah lama menjalin kerjasama trilateral dengan Israel, terutama dalam bidang energi, keamanan, dan pertahanan, dengan fokus khusus terhadap dinamika di Mediterania Timur dan ketegangan dengan Turki. Yunani bahkan meluncurkan pembelian sistem artileri Israel senilai sekitar $760 juta, dan sedang membicarakan kerjasama pertahanan tambahan senilai $3,5 miliar. Meski demikian, hubungan regional memasuki periode ketidakpastian karena upaya rapprochement Yunani-Turki, yang dapat berdampak pada komitmen mereka kepada inisiatif Netanyahu.
Tantangan dan Kontroversi di Balik Inisiatif ‘Hexagon’
Rencana aliansi ini datang pada momen yang sensitif bagi Netanyahu, yang tengah menghadapi tekanan politik dan hukum di dalam dan luar negeri. Ia menghadapi proses hukum terkait kasus korupsi serta demonstrasi publik menentang reformasi peradilan dan wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks. Netanyahu tampak berusaha menunjukkan kapasitas diplomatik dan jaringan internasional yang kuat menjelang pemilu yang akan datang.
Namun para analis menilai inisiatif ini lebih sebagai strategi publikasi dan penguatan citra daripada sebuah pakta yang benar-benar siap dijalankan. Aliansi yang diklaim Netanyahu tidak berbentuk sebagai pakta militer formal seperti NATO, melainkan berupa kumpulan hubungan bilateral dan kerjasama teknis yang sudah ada. Selain itu, pembagian kawasan menjadi poros “radikal” Sunni dan Syiah dinilai berpotensi memperdalam polarisasi serta menyulitkan potensi kemitraan dengan negara-negara yang enggan terlibat dalam konflik sektarian.
Dinamika Regional yang Lebih Kompleks
Situasi di Timur Tengah dan sekitarnya sangat cair dengan berbagai kepentingan yang saling tumpang tindih. Turki, Saudi Arabia, Mesir, dan negara Arab mayoritas Sunni lainnya menunjukkan respons pragmatis terhadap kebijakan Israel, terkadang melakukan koordinasi terbatas dalam diplomasi maupun keamanan. Mereka tidak melihat diri dalam kerangka ideologi sektarian yang ketat, melainkan mengambil langkah berdasarkan kebutuhan geopolitik.
Sementara itu, hubungan India dengan berbagai aktor di kawasan juga tetap dijaga seimbang untuk mendukung keamanan energi, pertumbuhan perdagangan, dan stabilitas politik. Aliansi atau jaringan yang memaksakan pembagian tajam dengan retorika ideologis bisa jadi justru menghambat akses dan kerjasama praktis yang sudah terjalin.
Faktor Ekonomi dan Politik Dalam Negeri Israel
Krisis ekonomi yang melanda Israel sejak akhir 2023 turut menjadi latar belakang pengumuman inisiatif ini. Tekanan akibat pengurangan investasi dan penutupan bisnis membuat pemerintah Netanyahu berada dalam posisi sulit. Pemimpin Israel tampak ingin mengalihkan perhatian dari masalah domestik dan menunjukkan bahwa negara tersebut tidak terisolasi, serta bisa bertahan dan maju melalui kerja sama regional dan internasional.
Secara garis besar, inisiatif “hexagon” Netanyahu masih menghadapi keraguan signifikan mengenai implementasinya. Faktor geopolitik, perbedaan kepentingan antar negara anggota yang diusulkan, serta konteks politis internal Israel membuka ruang bagi penolakan atau skeptisisme. Aliansi yang dicita-citakan sulit untuk diwujudkan tanpa kompromi dan kesepahaman yang lebih dalam antar pelaku regional dan luar regional.
-
-
-
-
