Tak Ada Bukti Langsung Dugaan Order Pembunuhan dari Pidato Duterte, Pembela Tegaskan di Sidang ICC

Pengacara pembela mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, membantah ada bukti langsung yang menghubungkan pidato-pidato kontroversialnya dengan kasus kematian terkait perang narkoba. Dalam sidang di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), pembela menegaskan bahwa tuduhan terhadap kliennya tidak memiliki dasar bukti yang kuat.

Sidang tersebut merupakan bagian dari proses menentukan apakah Duterte harus diadili atas tuduhan kejahatan kemanusiaan. Pengacara Dmitry Nicholas Kaufman menyatakan bahwa jaksa gagal menunjukkan bukti bahwa Duterte secara langsung memerintahkan pembunuhan dalam kampanye antinarkoba yang kontroversial itu. "Tidak ada bukti langsung dalam perkara ini," kata Kaufman kepada panel hakim ICC yang terdiri dari tiga orang.

Tidak Ada Bukti Perintah Langsung

Kaufman menuturkan tidak ada satu pun saksi yang relevan terkait 49 insiden yang menjerat Duterte yang dapat membuktikan bahwa Duterte memberikan perintah langsung untuk melakukan pembunuhan. Mantan presiden berusia 80 tahun itu tidak hadir dalam sidang dan menyatakan tidak mampu mengikuti proses persidangan akibat kondisi mental.

Menurut pembela, ketiadaan hubungan sebab akibat yang jelas antara pidato Duterte dengan kejahatan yang dituduhkan seharusnya sudah cukup meyakinkan orang-orang yang objektif bahwa Duterte tidak bersalah. Hal ini bertentangan dengan klaim jaksa yang menuduh Duterte berperan sentral dalam kampanye pembunuhan di luar hukum yang menewaskan ribuan orang.

Pembelaan terhadap Konten Pidato Duterte

Jaksa menampilkan sejumlah video yang menunjukkan Duterte mengancam pembunuhan terhadap pengguna narkoba dan bercanda soal keahliannya dalam pembunuhan di luar proses hukum. Namun, Kaufman menuding jaksa hanya memilih potongan pidato tertentu yang mendukung teori mereka, sementara mengabaikan banyak contoh di mana Duterte menekankan pentingnya bertindak sesuai hukum.

Dalam salah satu pidatonya, Duterte bahkan mengatakan, "Jangan membunuh jika Anda tidak dalam bahaya kehilangan nyawa." Hal ini dijadikan pembelaan untuk menunjukkan bahwa Duterte tidak pernah secara resmi memerintahkan pembunuhan tanpa proses hukum.

Saksi dan Kredibilitas Bukti

Pembela juga mengkritik saksi-saksi yang diajukan jaksa, termasuk pelaku pembunuhan yang mengaku bersalah. Kaufman menyebut para saksi tersebut sangat tidak dapat dipercaya karena mereka memberi kesaksian demi mendapatkan imunitas dari proses hukum ICC.

Ia menilai tindakan memberikan perlindungan hukum kepada para tersangka pembunuhan demi menjebak Duterte adalah hal yang kontroversial dan bertentangan dengan kebijakan publik. Selain itu, pernyataan saksi dianggap saling bertentangan dan didasarkan pada “asumsi berlapis hearsay” yang harus diberikan bobot sangat rendah oleh hakim.

Proses dan Tahapan Selanjutnya

Sidang konfirmasi dakwaan berlangsung selama satu minggu dan kini panel hakim memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah perkara ini layak dilanjutkan ke tahap persidangan penuh. Seorang pengacara yang mewakili para korban pada sidang sebelumnya menyebut ICC sebagai “tempat terakhir” untuk mencari keadilan bagi keluarga korban.

Pembela menegaskan bahwa pihaknya menghormati jiwa korban dan tidak meremehkan kehilangan nyawa. Namun, mereka tetap menuntut agar dakwaan terhadap Duterte diperiksa secara objektif berdasarkan bukti yang ada.

Daftar Argumen Pembela dalam Sidang ICC:

  1. Tak ada bukti perintah langsung dari Duterte terkait pembunuhan.
  2. Duterte tidak hadir dalam sidang karena kondisi mental.
  3. Proses hukum dijalankan dengan prinsip keadilan oleh Duterte.
  4. Penggunaan saksi yang mengaku bersalah memberi kesaksian demi imunitas dinilai tidak kredibel.
  5. Bukti yang disajikan jaksa dianggap selektif dan tidak lengkap.
  6. Banyak pidato Duterte yang menekankan tindakan sesuai hukum.
  7. Pernyataan saksi bertentangan dan kurang dapat dipercaya.

Sidang ICC ini menjadi perhatian internasional dalam konteks penegakan hukum dan hak asasi manusia di Filipina. Keputusan panel hakim menentukan arah proses hukum dan dampaknya terhadap upaya mencari keadilan bagi para korban perang narkoba yang kontroversial tersebut.

Berita Terkait

Back to top button