Amerika Serikat berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran guna mencegah negara tersebut memiliki senjata nuklir. Upaya tersebut difokuskan melalui pembicaraan di Jenewa dengan tujuan menghambat kemampuan nuklir Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memperkuat kehadiran militer di Timur Tengah sebagai bagian dari tekanan terhadap Iran agar setuju pada kesepakatan.
Iran telah mengembangkan program pengayaan uranium yang maju dan luas selama beberapa dekade. Pengayaan uranium pada tingkat rendah digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, tetapi jika diperkaya sampai tingkat tinggi, uranium dapat digunakan untuk senjata nuklir. Hingga serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu oleh Israel dan AS, Iran mampu memperkaya uranium hingga 60% kemurnian, mendekati level senjata nuklir sebesar 90%.
Menurut standar International Atomic Energy Agency (IAEA), Iran sempat memiliki bahan cukup untuk sepuluh senjata nuklir jika pengayaan uranium ini dilanjutkan ke tingkat senjata. Namun, IAEA belum dapat memverifikasi jumlah uranium tersimpan saat ini karena Iran belum menjelaskan keberadaan bahan tersebut maupun memberi akses inspeksi pada fasilitas yang dibom.
Serangan militer tersebut menghancurkan atau merusak parah beberapa pabrik pengayaan uranium Iran. Status fasilitas ini dan jumlah persis uranium yang tersisa belum dapat dikonfirmasi hingga saat ini. Kondisi ini menambah ketidakpastian dalam negosiasi dan pengawasan program nuklir Iran.
Setelah insiden bom Juni, kedua pihak menyatakan tuntutan yang tidak kompatibel. AS menuntut Iran menghentikan pengayaan uranium, sementara Iran menegaskan tidak akan melepaskan haknya mengembangkan program pengayaan tersebut. Iran mengklaim haknya atas pengayaan sebagai bagian dari perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan menegaskan bahwa mereka tidak berniat memproduksi senjata nuklir.
Pilihan yang mungkin tercakup dalam kesepakatan nanti sangat terbatas dan harus mengatur aktivitas pengayaan uranium Iran. Ada beberapa opsi yang sempat dipertimbangkan:
1. Pengayaan di luar Iran melalui konsorsium regional, di mana fasilitas pengayaan dibangun sebagai usaha bersama dengan negara-negara Timur Tengah lain. Namun, Iran menolak pengaturan ini karena ingin mempertahankan pengayaan di dalam negeri.
2. Pengayaan uranium untuk tujuan non-senjata, seperti produksi isotop stabil yang berguna dalam bidang medis dan penelitian ilmiah. Perjanjian nuklir 2015 mengizinkan penggunaan centrifuge di situs Fordow hanya untuk produksi isotop stabil, tetapi Iran melanggar syarat ini dengan melanjutkan pengayaan uranium di lokasi tersebut setelah AS menarik diri dari kesepakatan.
3. Pengayaan uranium pada tingkat rendah. Mengingat semakin tinggi tingkat pengayaan, semakin mudah melangkah ke pengayaan senjata, maka membatasi kemurnian maksimal sangat penting. Perjanjian 2015 membatasi Iran hanya boleh memperkaya hingga 3,67%, namun presiden Trump menolak angka ini dalam negosiasi terbaru.
Kesepakatan juga harus mencakup transparansi penuh mengenai jumlah uranium yang telah diperkaya. Ketiadaan kejelasan bisa memunculkan ketegangan dan potensi konflik baru. Biasanya, perjanjian serupa melibatkan pengenceran atau pengangkatan uranium yang telah diperkaya serta pembatasan jumlah dan lokasi centrifuge.
Karena Iran telah menguasai teknologi centrifuge canggih dan memiliki persediaan mesin yang tidak diketahui jumlah dan lokasinya, risiko pengayaan rahasia selalu menjadi ancaman. Oleh sebab itu, mekanisme verifikasi ketat oleh IAEA menjadi poin kunci dalam pembahasan. Pengawasan yang efektif menjadi fondasi untuk mencegah eskalasi pembuatan senjata nuklir dan memelihara stabilitas regional.
AS dan komunitas internasional terus menekan Iran agar menerima kontrol ketat. Dalam dinamika geopolitik ini, solusi yang dapat diterima kedua belah pihak masih sulit diraih. Meski demikian, pembicaraan di Jenewa memberi harapan untuk langkah jangka panjang demi mencegah proliferasi senjata nuklir di Timur Tengah.
-
-
-
-
