Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada militer Rwanda dan empat pejabat tinggi pemerintah atas dukungan langsung mereka terhadap kelompok pemberontak M23 di timur Republik Demokratik Kongo (DRC). Sanksi ini dikeluarkan karena peran penting mereka dalam keberhasilan M23 menguasai wilayah-wilayah strategis di provinsi kaya sumber daya mineral tersebut.
Pemerintah Rwanda selama ini membantah tuduhan keterlibatan dalam mendukung M23 dan aliansi terkaitnya, Congo River Alliance (AFC). Namun, Departemen Keuangan AS menegaskan keberhasilan M23 tidak akan tercapai tanpa bantuan militer Rwanda.
Peran Militer Rwanda dalam Konflik
M23 terus merebut wilayah walaupun telah ada perjanjian damai yang dimediasi oleh AS. Pemerintah AS menyebutkan mereka melanggar kesepakatan karena penaklukan wilayah tetap berlangsung hingga akhir tahun lalu. Presiden AS saat itu mengupayakan pertemuan antara Rwanda dan DRC untuk menandatangani kesepakatan damai yang diharapkan dapat meredakan ketegangan. Namun, hanya beberapa hari setelah penandatanganan, M23 berhasil merebut kota penting Uvira di Kongo.
Mereka yang dikenakan sanksi adalah Vincent Nyakarundi (Kepala Staf Angkatan Darat Rwanda), Mayor Jenderal Ruki Karusisi, Mubarakh Muganga (Kepala Staf Pertahanan), dan Stanislas Gashugi (Komandan Pasukan Operasi Khusus). Pejabat AS menilai mereka memegang peranan kunci dalam keberhasilan pemberontak.
Pelanggaran HAM oleh M23
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengungkapkan M23 bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk eksekusi tanpa proses hukum dan kekerasan terhadap warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Dukungan berkelanjutan dari militer Rwanda memungkinkan M23 memperluas kendali atas wilayah kedaulatan DRC dan melanjutkan pelanggaran tersebut.
Respons Pemerintah Rwanda dan DRC
Juru bicara pemerintah Rwanda, Yolande Makolo, menyatakan sanksi AS tidak adil dan menyesatkan fakta konflik di timur DRC. Rwanda menuduh pemerintah Kongo melanggar kesepakatan damai dengan melancarkan serangan drone dan operasi darat tanpa pandang bulu.
Rwanda juga menegaskan keseriusan menarik pasukannya sesuai kesepakatan bersama, tetapi mengkritik kegagalan DRC menghentikan dukungan terhadap kelompok militan. Sementara itu, pemerintah Kongo menyambut baik sanksi tersebut, melihatnya sebagai sinyal kuat mendukung kedaulatan dan integritas wilayah mereka.
Dampak Sanksi dan Situasi Terkini
Sekretaris Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memanfaatkan seluruh instrumen yang ada agar pihak-pihak dalam Kesepakatan Washington memenuhi kewajiban mereka. Ia meminta penarikan segera pasukan, persenjataan, dan peralatan militer Rwanda dari wilayah konflik.
Meski perjanjian damai sudah disepakati oleh Rwanda dan DRC, serta antara M23 dengan pemerintah Kongo di Qatar, pertempuran masih berlangsung di berbagai titik di timur DRC. M23 sempat menarik diri dari Uvira akibat tekanan AS, tetapi masih menguasai kota penting lain seperti Goma dan Bukavu.
Keberadaan M23 di perbatasan Burundi menimbulkan risiko eskalasi konflik menjadi perang regional yang lebih luas. M23 adalah salah satu dari sekitar 100 faksi bersenjata yang berusaha menguasai wilayah timur DRC, yang menjadi pusat salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia dengan lebih dari tujuh juta orang mengungsi menurut UNHCR.
M23 sendiri telah masuk daftar sanksi AS sejak 2013. Penjatuhan sanksi terbaru ini menegaskan upaya Amerika untuk mengatasi krisis yang berkepanjangan di wilayah tersebut dan menekan negara-negara yang diduga ikut memperburuk situasi melalui dukungan langsung kepada kelompok bersenjata.
