Noem Bela Kampanye Iklan Rp3,3 Triliun di Tengah Hujan Kritik, Apakah Proses Kontrak Benar-Benar Transparan?

Author: Qoo Media

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, membela pengeluaran sebesar 220 juta dolar AS untuk kampanye iklan mengenai keamanan perbatasan yang tengah mendapat sorotan dari anggota parlemen. Noem menegaskan bahwa proses pemberian kontrak tersebut berjalan secara legal dan sesuai prosedur meskipun muncul pertanyaan terkait keterlibatan perusahaan yang memiliki koneksi politik.

Dalam sebuah sidang di hadapan panel DPR AS, perwakilan Joe Neguse dari Partai Demokrat mempertanyakan keterbatasan kompetisi dalam proses pengadaan yang hanya melibatkan empat perusahaan. Neguse menyebut praktek tersebut sebagai suatu bentuk kecurangan dan menuntut adanya pertanggungjawaban.

Kampanye iklan itu menampilkan sosok Noem secara mencolok, termasuk adegan di Mount Rushmore yang berada di negara bagian asalnya, South Dakota. Noem yang juga pernah menjabat sebagai gubernur di sana menegaskan bahwa kontrak tersebut merupakan hasil dari proses yang bersaing, tanpa campur tangan pejabat politik.

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri menyatakan, pengelolaan proses pengadaan diawasi oleh pegawai karir pemerintahan agar menjamin transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, kontrak utama diberikan kepada dua perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan operatif Partai Republik.

Perusahaan pertama, Safe America Media, baru didirikan di Delaware seminggu sebelum menerima kontrak senilai 143 juta dolar AS. Sedangkan perusahaan kedua, People Who Think yang berbasis di Louisiana, memperoleh dana sebesar 77 juta dolar AS. Upaya konfirmasi kepada kedua perusahaan tersebut belum berhasil.

Selain itu, terdapat pihak ketiga yaitu The Strategy Group, yang dijalankan oleh suami juru bicara DHS yang hendak mengundurkan diri, Tricia McLaughlin. Perusahaan ini menerima pembayaran sebesar 226 ribu dolar AS sebagai subkontraktor, yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan nilai kontrak.

Kontroversi ini menunjukkan bagaimana anggaran besar dalam kampanye pemerintah dapat menimbulkan pertanyaan serius terkait proses pengadaan dan kemungkinan adanya pengaruh politik. Meski demikian, Noem berupaya menegaskan bahwa seluruh tahapan sudah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Terbaru