El Salvador Menjerat Puluhan Tahanan Politik di Bawah Bukele, Apakah Kekuasaan Monopoli Mengancam Demokrasi?

Pemerintahan Presiden El Salvador, Nayib Bukele, dituduh menahan puluhan tahanan politik selama operasi penindakan terhadap geng jalanan dan kritik yang menentang rezimnya. Kelompok hak asasi manusia (HAM) Cristosal menyatakan, tahanan politik ini belum pernah terjadi di El Salvador sejak perang sipil pada 1980-an.

Cristosal mengungkapkan jumlah tahanan politik mencapai 86 orang, termasuk Ruth Lopez, kepala penyelidikan anti-korupsi organisasi tersebut. Direktur Cristosal melarikan diri ke Guatemala lantaran merasa mengalami penganiayaan oleh pemerintah Bukele.

Konteks Penahanan dan Kritik HAM
Dalam laporan yang disampaikan di Guatemala City, Cristosal menyatakan El Salvador kini menjadi negara yang represif setara dengan Nicaragua dan Venezuela. Bukele memimpin negara dalam kondisi darurat yang diterapkan untuk menekan kejahatan. Selama masa ini, petugas telah menangkap sekitar 91.000 orang, banyak di antaranya tanpa surat perintah, dengan tuduhan afiliasi geng.

Dari jumlah tersebut, sekitar 8.000 orang sudah dibebaskan karena dianggap tidak bersalah. Namun, banyak warga yang tidak terlibat kekerasan turut menjadi korban penindasan. "Sejak perjanjian perdamaian pada 1992, ini pertama kalinya dapat dikatakan ada tahanan politik di El Salvador," kata Rene Valliente, kepala riset Cristosal.

Taktik Pemerintah dan Dampak pada Aktivis
Selain tahanan politik, laporan menyebut setidaknya 245 orang lainnya mengalami berbagai bentuk intimidasi oleh pemerintah. Target utama adalah pembela HAM, jurnalis, pemimpin serikat pekerja, dan aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan penumpasan geng.

Cristosal mengungkapkan metode yang digunakan meliputi ancaman, pengawasan ketat, upaya mempermalukan secara publik, dan penggunaan penahanan preventif secara sistematis. Pola-pola ini serupa dengan yang terjadi di rezim otoriter di Amerika Latin.

Komentar dan Perkembangan Politik
Noah Bullock, presiden Cristosal, menyebut model pemerintahan Bukele sebagai diktator yang menerapkan kekerasan negara kuno untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Bukele telah mencap dirinya sebagai “diktator paling keren di dunia” dan diketahui dekat dengan mantan Presiden AS Donald Trump.

Pada Agustus lalu, Bukele memperoleh hak untuk maju kembali dalam jabatan presiden tanpa batas waktu setelah parlemen yang dikendalikan partainya mengesahkan reformasi konstitusi besar-besaran. Ia juga menegaskan kekerasannya demi mengurangi pembunuhan di jalanan, meski kritik menyebut langkah tersebut melanggar hak asasi.

Kasus Penahanan Ruth Lopez
Kasus Ruth Lopez menjadi sorotan utama. Ia ditangkap dengan tuduhan penggelapan dana negara yang terjadi saat bekerja di pengadilan pemilihan satu dekade lalu. Lopez membantah tuduhan ini dan memperingatkan langkah tersebut merupakan upaya siap membungkam kritik.

Hingga kini pemerintah El Salvador belum memberikan tanggapan resmi atas laporan Cristosal. Penahanan para aktivis dan kebijakan keras Bukele terus menjadi perhatian komunitas internasional serta organisasi HAM, yang menilai kondisi di El Salvador semakin mengarah pada rezim otoriter yang represif.

Berita Terkait

Back to top button