Pimpinan Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menetapkan batas waktu untuk pembebasan tahanan politik paling lambat pada tanggal 13 Februari. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahan mantan Presiden Nicolas Maduro.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Rodriguez di hadapan keluarga tahanan politik di Caracas. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melepaskan semua tahanan politik antara Selasa hingga Jumat minggu depan.
Langkah Legislasi Amnesty
Majelis Nasional Venezuela telah menyetujui RUU amnesti secara bulat dalam pemungutan suara pertama. RUU ini bertujuan mengampuni individu yang dituduh atau dihukum terkait tindakan politik mereka, seperti mengikuti protes atau menentang pemerintah.
Namun, amnesti ini tidak mencakup kasus-kejahatan berat seperti pembunuhan, pelanggaran HAM, dan korupsi. Setelah pemungutan suara akhir dijadwalkan pada hari Selasa, pembebasan tahanan politik akan langsung dilaksanakan.
Konteks Politik dan Kontroversi
Pemerintahan Maduro selama ini mendapat kritikan keras atas tindakan represif terhadap oposisi, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum. Amerika Serikat bahkan pernah mengesahkan operasi militer ilegal untuk menangkap Maduro dan membawanya ke pengadilan atas tuduhan perdagangan narkoba.
Tekanan dari pemerintahan AS juga ditujukan kepada presiden interim Delcy Rodriguez terkait kebijakan minyak Venezuela. Namun, hak asasi manusia tetap menjadi isu utama yang belum terselesaikan.
Data dan Statistik Protes Politik
Menurut pemerintah Venezuela, sampai saat ini sudah ada sekitar 900 tahanan politik yang dilepaskan. Namun, organisasi hak asasi seperti Foro Penal mencatat angka yang jauh lebih rendah, sekitar 383 orang, dan memperkirakan masih ada sekitar 680 tahanan politik yang tersisa.
Beberapa tahanan yang dibebaskan mengalami pembatasan berbicara atau gag order yang melarang mereka menceritakan pengalaman selama penahanan. Amnesty International juga menyoroti adanya intimidasi terhadap jurnalis dan pembatasan kebebasan berekspresi selama pemerintahan Maduro.
Pandangan dari Organisasi HAM Internasional
Amnesty International menyambut baik adanya RUU amnesti dan babak pembebasan tahanan ini. Namun, mereka memperingatkan bahwa ancaman pelanggaran HAM tidak otomatis berakhir walaupun pemerintah berganti. Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty, menegaskan bahwa korban pelanggaran masih menanggung luka fisik dan psikologis yang mendalam.
Callamard juga mengecam operasi militer AS untuk menangkap Maduro sebagai pelanggaran hukum internasional yang berpotensi memicu tindakan serupa oleh negara lain di masa depan.
Rencana Penutupan Penjara El Helicoide
Selain pembebasan tahanan politik, pemerintah Venezuela mengumumkan niatnya untuk menutup El Helicoide, penjara di Caracas yang dikenal sebagai tempat penyiksaan dan pelanggaran HAM. Penutupan fasilitas ini diharapkan dapat menjadi simbol perubahan dalam perlakuan terhadap tahanan politik di negara tersebut.
Secara keseluruhan, langkah pembebasan tahanan politik dan pengesahan RUU amnesti merupakan perkembangan penting yang mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperbaiki situasi HAM. Namun, skeptisisme terhadap komitmen jangka panjang tetap tinggi, mengingat keberlanjutan kekuasaan aktor lama atas pemerintahan Venezuela.
