Amerika Serikat memulai perang melawan Iran tanpa membentuk koalisi internasional yang luas seperti pada konflik sebelumnya. Dalam serangan yang dimulai bersama Israel, AS beroperasi hampir sendirian, berbeda dengan keterlibatan global yang terlihat dalam Perang Teluk 1991 maupun invasi Irak 2003.
Pendekatan Presiden Donald Trump menonjolkan tekanan keras terhadap negara-negara lain untuk mendukung aksi tersebut. Ketika beberapa pemerintah menolak, seperti Inggris dan Spanyol, AS malah mengkritik bahkan mengancam hubungan perdagangan. Misalnya, Trump menyebut Inggris sebagai “sangat tidak kooperatif” ketika Perdana Menteri Keir Starmer membatasi penggunaan pangkalan militer untuk tujuan defensif saja.
Langkah AS yang tidak meminta izin atau persetujuan dari PBB sebelum menyerang Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, mempertegas sikap unilateral. Kristina Kausch dari German Marshall Fund menilai tindakan ini mencerminkan bahwa pemerintahan Trump menganggap dirinya berada di atas hukum internasional. Sikap ini telah meningkatkan persepsi negatif di Eropa terhadap AS.
Kebijakan “America First” yang diusung Trump juga manifest dalam penarikan AS dari berbagai badan internasional. Ini memperlihatkan fokus baru pada kepentingan negara sendiri dibandingkan dengan kolaborasi global. Nadia Schadlow, mantan penasihat keamanan nasional Trump, menyampaikan bahwa ketika negara yakin menghadapi ancaman keamanan, mereka cenderung tidak mengharapkan lembaga seperti PBB mampu menghalangi konflik.
Dukungan yang jelas bagi perang ini datang dari beberapa negara seperti Argentina, Paraguay, dan Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendukung langkah itu demi mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Kanada juga menyatakan dukungan awal walau kemudian menyerukan de-eskalasi.
Berbeda dengan sikap beberapa sekutu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak serangan karena bertentangan dengan hukum internasional. Kanselir Jerman Friedrich Merz berharap perang tersebut cepat berakhir dan membawa perubahan pada rezim Iran. Namun, Washington tetap memprioritaskan langkah militernya tanpa memperhatikan kepekaan negara sahabat.
Insiden tenggelamnya kapal perang Iran oleh AS yang baru saja singgah di India juga menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat. Serangan ini menewaskan sedikitnya 84 pelaut dan terjadi setelah pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth yang menolak “aturan tempur bodoh”. Tindakan ini menimbulkan kritik dan ketidakpuasan dari negara-negara mitra.
Dampak strategis dari perang ini tidak hanya terbatas pada Timur Tengah. China, yang memiliki hubungan dekat dengan Iran dan Rusia, kemungkinan mendapat keuntungan tidak langsung. Perang membuat persediaan senjata AS terkuras, yang bisa mengurangi kapasitas mereka dalam mempertahankan Taiwan yang diklaim Beijing.
Selain itu, China dapat mengamati taktik dan operasi militer AS di Iran secara langsung. Menurut Jacob Stokes dari Center for a New American Security, China melihat dua dekade terakhir sebagai periode dimana AS sibuk dengan konflik di Timur Tengah dan Afghanistan. Saat ini, Beijing memandang keterlibatan AS di kawasan ini sebagai peluang strategis.
Situasi perang ini menunjukkan perubahan besar dalam cara AS berperang dan berpolitik luar negeri. Pendekatan yang lebih unilateral menimbulkan konsekuensi pada hubungan internasional dan meresahkan sekutu strategis. Ke depan, dampak jangka panjangnya terhadap perdamaian global dan keseimbangan kekuatan masih menjadi pertanyaan penting untuk dianalisis lebih lanjut.
