Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan sebuah resolusi yang mengutuk serangan Iran terhadap negara-negara Teluk dan Yordania. Resolusi tersebut menuntut Iran untuk segera menghentikan semua permusuhan dan serangan yang ditujukan pada infrastruktur penting di kawasan tersebut.
Sebanyak 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung resolusi yang diajukan oleh Dewan Kerjasama Teluk (GCC) ini. Selain itu, resolusi ini mendapat dukungan luar biasa dari 135 negara anggota PBB lainnya sebagai pihak pendukung bersama. Tidak ada negara yang menolak resolusi ini, sementara China dan Rusia memilih abstain tanpa menggunakan hak veto mereka.
Dukungan Besar untuk Resolusi
Hal ini menjadi salah satu resolusi dengan jumlah negara pendukung terbanyak dalam sejarah Dewan Keamanan PBB. Menurut laporan dari Al Jazeera, resolusi ini secara jelas mengutuk serangan Iran serta menekankan penghentian permusuhan segera. Selain itu, resolusi ini juga mengecam tindakan Iran yang menargetkan pelabuhan dan fasilitas energi yang vital bagi stabilitas kawasan Teluk.
Para pengamat menilai bahwa resolusi ini kini telah menjadi bagian dari hukum internasional. Namun, tantangannya adalah apakah Iran akan mematuhi keputusan tersebut atau tidak dalam waktu mendatang. Jawaban atas pertanyaan ini akan terlihat dalam beberapa hari ke depan.
Respons Iran dan Negara Penyokong
Dalam tanggapannya, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir-Saeid Iravani, menyatakan rasa penyesalan mendalam atas pengesahan resolusi ini. Ia menilai keputusan tersebut sebagai kemunduran serius bagi kredibilitas Dewan Keamanan dan menyebutnya sebagai penyalahgunaan mandat Dewan. Iravani juga menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang pendorong resolusi tersebut, serta menyebut Amerika sebagai pihak yang memulai konflik dengan serangan barbarnya terhadap rakyat Iran.
Iravani menyebutkan data tragis berupa korban sipil yang mencapai lebih dari 1.348 jiwa meninggal dunia dan lebih dari 17.000 lainnya terluka sejak serangan AS dan Israel pada akhir Februari lalu. Ia juga menyinggung kerusakan pada lebih dari 19.000 situs sipil termasuk rumah tinggal dan rumah sakit.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menjelaskan alasan abstain negaranya, yakni karena draft resolusi dianggap tidak seimbang dan tidak mampu memenuhi tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Nebenzia juga mengutuk serangan terhadap infrastruktur sipil negara Arab di kawasan Teluk.
Duta Besar China, Zhang Jun, menambahkan bahwa konflik ini tidak memiliki legitimasi dan dasar hukum yang jelas. Ia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk segera menghentikan serangan agar situasi regional tidak semakin memburuk.
Upaya Alternatif Gagal Disahkan
Selain resolusi yang akhirnya diadopsi, Dewan Keamanan juga melakukan pemungutan suara terhadap sebuah draft resolusi yang diajukan oleh Rusia. Draft tersebut menyerukan penghentian semua aksi militer di Timur Tengah, tetapi gagal mendapatkan dukungan mayoritas sehingga tidak disahkan.
Resolusi yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB ini menunjukkan adanya tekanan internasional yang kuat untuk meredakan eskalasi konflik di Teluk. Meskipun begitu, ketegangan regional masih tetap menjadi tantangan besar bagi stabilitas dan perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut.reak
