Perundingan WTO kembali buntu setelah Brasil menahan kesepakatan perpanjangan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik. Kegagalan itu muncul di tengah upaya negara-negara anggota menjaga aturan perdagangan digital tetap berlaku, sementara organisasi itu sendiri terus menghadapi tekanan untuk membuktikan relevansinya.
Menteri Perdagangan negara tuan rumah, Kamerun, mengatakan pembahasan akan dilanjutkan di Jenewa karena para delegasi kehabisan waktu untuk menutup perbedaan pandangan. Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala menyebut moratorium tersebut telah berakhir, sehingga negara anggota secara teori bisa mengenakan bea atas barang elektronik seperti unduhan digital dan layanan streaming.
Mengapa deadlock ini penting
Moratorium bea masuk untuk transmisi elektronik selama ini menjadi salah satu penyangga penting bagi perdagangan digital global. Aturan itu menahan negara-negara dari pengenaan tarif atas aliran data, produk digital, dan transmisi elektronik lintas batas, yang sangat bergantung pada kepastian kebijakan.
Kegagalan mencapai perpanjangan bahkan untuk sementara waktu dipandang sebagai kemunduran serius bagi WTO. Lembaga itu sudah lama berjuang agar tetap relevan ketika banyak negara memilih jalur bilateral atau regional untuk mengatur perdagangan.
Peta tarik-menarik kepentingan
Brasil semula mengusulkan perpanjangan dua tahun, sementara Amerika Serikat mendorong perpanjangan permanen. Para diplomat lalu mencoba menjembatani perbedaan itu dengan opsi perpanjangan empat tahun plus masa penyangga satu tahun, yang disebut akan berakhir pada 2031.
Namun, proposal itu juga tidak memperoleh dukungan penuh, menurut para diplomat. Seorang pejabat AS mengatakan Brasil menolak naskah yang nyaris mencapai konsensus, sementara seorang diplomat Brasil menilai Washington ingin melangkah terlalu jauh dan menuding AS menginginkan “the sky”.
Apa yang dipersoalkan negara berkembang
Sejumlah negara berkembang menolak perpanjangan yang terlalu panjang karena menilai moratorium itu menghilangkan potensi penerimaan pajak. Mereka berpendapat dana tersebut bisa dipakai kembali untuk membiayai pembangunan di dalam negeri.
Argumen itu menjadi salah satu sumber ketegangan utama dalam negosiasi. Di sisi lain, kalangan bisnis justru menilai kepastian aturan sangat dibutuhkan agar investasi dan transaksi digital tetap berjalan tanpa gangguan.
Dampak bagi dunia usaha
Kamar Dagang Internasional menyebut hasil pertemuan ini “sangat mengkhawatirkan” di tengah tekanan besar pada ekonomi global. Microsoft juga menyoroti hilangnya kepastian yang selama ini dicari pelaku usaha dalam perdagangan digital lintas negara.
Para pelaku bisnis menilai ketidakjelasan aturan dapat menambah biaya dan risiko bagi perusahaan teknologi, penyedia layanan digital, hingga eksportir kecil yang bergantung pada transaksi online. Mereka kini harus menunggu apakah perundingan lanjutan di Jenewa bisa memulihkan kepastian tersebut.
1. Pokok perbedaan dalam negosiasi
- Brasil mendorong perpanjangan terbatas dan berkala.
- Amerika Serikat menginginkan kepastian jangka panjang.
- Negara berkembang khawatir kehilangan ruang fiskal dari potensi pungutan.
- Dunia usaha menuntut stabilitas aturan untuk perdagangan digital.
Reformasi WTO masih dibahas
Meski gagal di isu moratorium, para delegasi masih membuat kemajuan pada peta jalan reformasi WTO. Draf yang dilihat Reuters memuat jadwal progres dan daftar isu utama, termasuk perbaikan pengambilan keputusan dalam sistem berbasis konsensus yang kerap terhambat oleh segelintir negara.
Pembahasan juga menyentuh upaya membuat subsidi lebih transparan dan memudahkan proses pengambilan keputusan. Amerika Serikat dan Uni Eropa selama ini menilai China telah memanfaatkan aturan yang ada secara tidak seimbang, sehingga tekanan terhadap reformasi WTO terus meningkat.
Pertemuan lanjutan di Jenewa akan menjadi ujian berikutnya bagi kemampuan WTO mencapai kompromi di tengah pecahnya kepentingan antara negara maju, negara berkembang, dan pelaku usaha digital yang membutuhkan kepastian aturan perdagangan global.
