Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan melawan larangan Colorado terhadap praktik “conversion therapy” untuk remaja LGBTQ, dalam putusan yang langsung memicu perdebatan baru soal batas kebebasan berbicara dan kewenangan negara bagian mengatur praktik medis. Putusan ini memberi kemenangan bagi seorang konselor Kristen yang menggugat aturan tersebut dengan alasan perlindungan Amandemen Pertama.
Kasus ini berpusat pada undang-undang Colorado yang berlaku sejak 2019 dan melarang praktisi berlisensi melakukan conversion therapy pada pasien di bawah usia 18 tahun. Praktik itu diklaim bertujuan mengubah orientasi seksual atau identitas gender seseorang, meski organisasi medis besar sudah lama menolaknya.
Apa yang diputuskan Mahkamah Agung
Dalam putusan 8-1, mayoritas hakim memihak Kaley Chiles, seorang konselor kesehatan mental berlisensi yang menilai aturan Colorado membatasi kebebasan bicaranya. Hakim konservatif Neil Gorsuch menulis bahwa hukum Colorado “bukan hanya melarang intervensi fisik” dan dalam kasus ini justru “menyensor ucapan berdasarkan sudut pandang.”
Gorsuch juga menegaskan bahwa penerapan aturan itu pada Chiles mengatur isi ucapannya dan menentukan pandangan apa yang boleh atau tidak boleh disampaikan. Ia menyebut Amandemen Pertama sebagai “perisai terhadap segala upaya untuk memaksakan ortodoksi dalam pikiran atau ucapan” di Amerika Serikat.
Mengapa conversion therapy dipersoalkan
Banyak organisasi medis besar, termasuk American Psychiatric Association dan American Medical Association, sudah menyatakan conversion therapy tidak terbukti efektif. Sejumlah penelitian juga menunjukkan praktik ini dapat menimbulkan dampak serius, termasuk depresi dan pikiran bunuh diri.
Larangan terhadap praktik ini sudah berlaku di lebih dari 20 negara bagian AS dan juga di banyak negara Eropa. Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan larangan global karena menilai praktik tersebut diskriminatif, merendahkan martabat, dan melanggar integritas tubuh seseorang.
Perbedaan pandangan di Mahkamah
Hakim liberal Ketanji Brown Jackson menjadi satu-satunya yang menyatakan dissent terhadap putusan mayoritas. Ia menilai keputusan itu membuka “kaleng masalah yang berbahaya” karena dapat melemahkan kemampuan negara bagian untuk mengatur praktik medis yang berisiko besar bagi kesehatan publik.
Jackson menulis bahwa Konstitusi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi regulasi yang wajar terhadap perawatan medis berbahaya hanya karena tindakan itu disampaikan lewat ucapan, bukan alat bedah. Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa putusan tersebut bisa mempersempit ruang negara bagian untuk melindungi pasien muda.
Dampak langsung bagi Colorado dan negara bagian lain
Mahkamah Agung mengirim kembali perkara ini ke pengadilan bawah untuk ditinjau ulang sesuai dengan putusan terbaru. Artinya, masa depan larangan Colorado belum otomatis selesai, tetapi posisi hukum negara bagian itu kini menjadi lebih lemah.
Sebelum putusan ini, Colorado termasuk wilayah yang secara hukum membatasi conversion therapy demi melindungi anak dan remaja. Berikut gambaran singkat konteks hukumnya:
| Wilayah | Status larangan conversion therapy |
|---|---|
| Colorado | Dilarang untuk praktisi berlisensi pada pasien di bawah 18 tahun |
| Lebih dari 20 negara bagian AS | Sebagian atau seluruhnya melarang |
| Banyak negara Eropa | Larangan atau pembatasan sudah diterapkan |
Respons dari kubu pendukung dan penentang
Pengacara Chiles, James Campbell dari Alliance Defending Freedom, menyebut putusan itu sebagai kemenangan penting bagi kebebasan berbicara, akal sehat, dan keluarga yang ingin membantu anak-anak mereka. Ia menempatkan perkara ini sebagai sengketa hak konstitusional, bukan semata soal kebijakan kesehatan.
Sebaliknya, Equality California mengecam keputusan itu dan menyebut Amerika Serikat bergerak mundur ke wilayah yang berbahaya. Organisasi itu menegaskan bahwa banyak penyintas conversion therapy mengalami rasa malu, kebencian terhadap diri sendiri, PTSD, kecemasan, dan pikiran bunuh diri.
Konteks politik dan yudisial yang lebih luas
Putusan ini muncul di tengah rangkaian kebijakan dan sengketa hukum terkait isu gender dan kesehatan reproduksi di Amerika Serikat. Setelah kembali menjabat, Presiden Donald Trump menyatakan pemerintah federal hanya akan mengakui dua gender, laki-laki dan perempuan, lalu menandatangani perintah eksekutif yang membatasi prosedur transisi gender untuk orang di bawah usia 19 tahun.
Pada Juni, Mahkamah Agung juga memutus 6-3 untuk mempertahankan undang-undang Tennessee yang melarang terapi hormon, penghambat pubertas, dan operasi transisi gender untuk anak di bawah umur. Rangkaian putusan ini menunjukkan bahwa perdebatan soal kewenangan negara bagian, hak individu, dan akses layanan kesehatan masih akan terus berlanjut di pengadilan.
Bagi banyak aktivis kesehatan dan hak sipil, putusan terbaru ini tidak hanya menyangkut satu aturan di Colorado. Keputusan tersebut juga dapat memengaruhi cara pengadilan menilai larangan atas praktik medis lain yang bersinggungan dengan ucapan, regulasi profesi, dan perlindungan anak di masa depan.
-
-
-
-
