China Menolak Klausul Militer DK PBB, Nasib Selat Hormuz Kini Di Ujung Suara

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan menggelar pemungutan suara atas resolusi yang mengatur perlindungan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Langkah ini muncul saat ketegangan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus meningkat dan membuat jalur energi paling strategis di dunia itu berada dalam sorotan tajam.

Resolusi yang diajukan Bahrain itu menargetkan keamanan kapal niaga di selat sempit yang menjadi pintu keluar utama minyak dan gas dari kawasan Teluk. Drafnya juga memuat ketentuan yang memungkinkan penggunaan segala cara defensif yang diperlukan untuk melindungi pelayaran komersial selama sedikitnya enam bulan atau sampai DK PBB mengambil keputusan lanjutan.

China Tolak Klausul Kekerasan

China menjadi salah satu pihak yang paling vokal menolak bagian resolusi yang membuka ruang penggunaan kekuatan militer. Duta Besar China untuk PBB Fu Cong menilai ketentuan itu berisiko memperluas konflik dan memicu penggunaan kekuatan yang tidak terkendali.

“Hal ini akan membuka jalan bagi penggunaan kekuatan yang tidak terkontrol dan berisiko menimbulkan konsekuensi serius,” kata Fu Cong dalam sidang DK PBB, seperti dikutip Reuters. Sikap Beijing ini menambah kompleksitas diplomasi di tengah perdebatan soal cara terbaik melindungi Selat Hormuz tanpa memperburuk situasi keamanan regional.

Selat Hormuz dan Risiko Ekonomi Global

Selat Hormuz memegang peran penting dalam perdagangan energi dunia karena menjadi jalur keluar utama ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Gangguan di titik ini cepat berdampak pada pasar global, terutama harga minyak yang sensitif terhadap ancaman penutupan jalur pelayaran tersebut.

Ketegangan di kawasan itu meningkat setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Sejak saat itu, kekhawatiran atas keamanan pelayaran komersial ikut membesar dan mendorong sejumlah negara mencari kerangka perlindungan baru di bawah mandat internasional.

Dinamika di Markas PBB

Bahrain, sebagai pengusul resolusi, mendorong DK PBB agar segera menyepakati langkah konkret untuk menjamin keamanan jalur laut. Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani menyatakan harapannya agar anggota dewan mencapai kesepakatan dalam pemungutan suara itu.

Sejumlah negara lain, termasuk Rusia dan Prancis, juga sempat menyampaikan keberatan atas draf awal. Meski begitu, dokumen final tetap dibawa ke tahap voting sesuai prosedur Dewan Keamanan, yang mensyaratkan minimal sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap.

Posisi Negara-Negara Besar

Dalam mekanisme DK PBB, kekuatan veto menjadi faktor penentu yang sering menentukan nasib sebuah resolusi. Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis memegang hak veto, sehingga dukungan mayoritas belum cukup jika ada satu saja anggota tetap yang menolak.

Berikut faktor utama yang membuat resolusi ini dipersoalkan:

1. Klausul penggunaan kekuatan dinilai berpotensi memperluas konflik.
2. Selat Hormuz adalah jalur energi vital yang sensitif secara geopolitik.
3. Keputusan DK PBB bisa memengaruhi stabilitas pasar minyak global.
4. Negara-negara besar masih berbeda pandangan soal pendekatan keamanan di kawasan.

Sikap Negara Teluk dan Respons Barat

Bahrain mendapat dukungan dari sejumlah negara Teluk yang menilai langkah Iran dalam mengendalikan jalur pelayaran internasional sebagai ancaman serius. Liga Arab juga menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut, menandakan adanya konsolidasi politik di kawasan untuk melindungi arteri energi global.

Di sisi lain, Inggris menggelar pertemuan dengan lebih dari 40 negara untuk membahas upaya membuka kembali akses pelayaran yang aman. Langkah itu menunjukkan bahwa isu Selat Hormuz tidak lagi hanya menjadi urusan regional, melainkan sudah berubah menjadi agenda keamanan internasional.

Dampak ke Pasar Minyak

Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menegaskan akan melanjutkan serangan terhadap Iran ikut menambah tekanan geopolitik. Namun, ia belum menjelaskan strategi konkret untuk membuka kembali Selat Hormuz, sehingga ketidakpastian pasar tetap tinggi.

Situasi ini mendorong kekhawatiran investor dan berkontribusi pada kenaikan harga minyak dunia. Selama konflik belum mereda dan DK PBB belum menghasilkan keputusan yang disepakati banyak pihak, Selat Hormuz akan tetap menjadi titik rawan yang diawasi ketat oleh pasar energi, pemerintah, dan pelaku pelayaran internasional.