Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sepakat bekerja sama untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz dan meredakan ketidakpastian ekonomi global akibat perang di Timur Tengah. Kesepakatan itu muncul saat para pemimpin dunia mencari jalan untuk melindungi jalur energi paling vital di dunia di tengah meningkatnya ketegangan regional.
Pertemuan keduanya berlangsung di Seoul dan menjadi sorotan karena terjadi ketika Amerika Serikat menekan sekutu-sekutunya agar lebih aktif mendukung langkah Washington dan Israel terhadap Iran. Macron berada dalam kunjungan pertamanya ke Korea Selatan sejak menjabat pada 2017, setelah sebelumnya singgah di Jepang dalam rangkaian tur Asia.
Fokus pada jalur energi global
Macron mengatakan Prancis dan Korea Selatan dapat berperan dalam menstabilkan situasi di Timur Tengah, termasuk menghadapi dampak tersumbatnya Selat Hormuz. Selat sempit antara Iran dan Oman itu menjadi jalur bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia, sehingga setiap gangguan langsung memicu gejolak di pasar energi global.
Dalam pengarahan bersama yang disiarkan televisi, Macron menekankan perlunya kerja sama internasional untuk membuka kembali selat itu dan meredakan ketegangan kawasan. Lee menyebut kedua negara telah menegaskan “tekad untuk bekerja sama guna mengamankan jalur pelayaran yang aman di Selat Hormuz.”
Keduanya tidak menerima pertanyaan wartawan dan tidak menjelaskan bentuk kerja sama yang akan ditempuh. Namun, pertemuan itu menunjukkan bahwa Paris dan Seoul ingin mengambil peran diplomatik di tengah meningkatnya risiko terhadap rantai pasok energi dunia.
Tekanan geopolitik dari perang di Timur Tengah
Kunjungan Macron juga berlangsung saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkeras kritik kepada sekutu-sekutu yang dinilai belum mendukung perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Trump bahkan menyebut dalam sebuah pidato bahwa negara-negara yang bergantung pada selat itu harus ikut menanganinya.
Dalam komentar sebelumnya di Gedung Putih, Trump juga meminta sekutu di Asia dan China untuk ikut terlibat dalam pembukaan kembali jalur air tersebut. Ia menyinggung Korea Selatan, Jepang, dan China sebagai pihak yang seharusnya tidak berdiam diri karena memiliki kepentingan besar atas arus minyak melalui selat itu.
Meski begitu, data penempatan militer memperlihatkan bahwa Amerika Serikat memiliki sekitar 28.000 tentara di Korea Selatan, bukan 45.000 seperti disebut Trump. Pasukan itu ditempatkan untuk mencegah ancaman dari Korea Utara, sehingga isu Selat Hormuz tidak terkait langsung dengan mandat utama kehadiran militer AS di semenanjung Korea.
Kerja sama energi dan industri ikut dibahas
Selain isu Selat Hormuz, Lee dan Macron juga membahas perluasan kerja sama di bidang teknologi, energi, dan sektor strategis lain. Pemerintah dan pelaku industri dari kedua negara kemudian menandatangani sejumlah kesepakatan yang mencakup rantai pasok bahan bakar nuklir, investasi bersama dalam proyek angin lepas pantai di Korea Selatan bagian selatan, dan kolaborasi pada mineral kritis.
Langkah ini sejalan dengan upaya Seoul memperkuat ketahanan energi di tengah tekanan geopolitik. Korea Selatan telah meningkatkan produksi di pembangkit nuklirnya untuk menahan dampak krisis energi, sementara Lee juga mendorong transisi yang lebih cepat ke energi terbarukan karena perang memperlihatkan besarnya ketergantungan negara itu pada impor bahan bakar fosil.
Poin penting dari pertemuan Macron dan Lee
- Kedua pemimpin sepakat bekerja sama untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz.
- Selat Hormuz menjadi jalur bagi sekitar seperlima minyak dunia.
- Prancis dan Korea Selatan akan memperkuat kerja sama energi, teknologi, dan mineral kritis.
- Kesepakatan juga mencakup rantai pasok bahan bakar nuklir dan proyek angin lepas pantai.
- Seoul menegaskan terus berkoordinasi dengan Washington terkait isu tersebut.
Macron menilai pembukaan kembali Selat Hormuz melalui operasi militer tidak realistis, sehingga ia mendorong pendekatan yang lebih luas dan terkoordinasi di tingkat internasional. Sementara itu, pejabat Korea Selatan menyatakan Seoul tetap berkomunikasi dengan Washington dan tidak mempertimbangkan membayar biaya transit kepada Iran demi memastikan pengiriman energi melewati selat tersebut.
