Kapten Ibrahim Traore kembali menegaskan arah politik Burkina Faso yang jauh dari demokrasi dalam wawancara di televisi nasional. Ia mengatakan warga negara itu harus “melupakan” demokrasi dan menambahkan bahwa pemilu bukan menjadi prioritas saat ini.
Pernyataan itu memperjelas sikap junta yang memimpin Burkina Faso sejak kudeta pada September lalu. Sejak mengambil alih kekuasaan, pemerintah militer membatasi ruang kritik, membubarkan lembaga pemilu, dan menekan aktivitas partai politik.
Latar belakang kekuasaan junta
Traore berkuasa setelah menggulingkan junta lain yang sebelumnya memimpin negara itu. Kudeta tersebut terjadi di tengah krisis keamanan yang terus memburuk akibat kekerasan kelompok jihadis yang telah menewaskan ribuan orang selama hampir satu dekade.
Pemerintahan transisi yang diumumkan setelah kudeta awalnya dijadwalkan berakhir pada Juli dua tahun lalu. Namun, junta kemudian memperpanjang masa transisi selama lima tahun dan memberi Traore kesempatan tetap memimpin Burkina Faso.
Langkah-langkah pembatasan politik
Sejumlah kebijakan junta mempersempit ruang demokrasi di Burkina Faso. Tindakan itu menunjukkan bahwa transisi menuju pemerintahan sipil justru bergerak mundur.
- Komisi pemilihan umum dibubarkan pada tahun lalu.
- Seluruh partai politik dibubarkan pada Februari oleh parlemen yang dipimpin junta.
- Aktivitas partai politik sudah lebih dulu ditangguhkan sejak kudeta.
- Banyak suara yang mengkritik pemerintah dibungkam.
- Sejumlah media internasional diblokir atau dibatasi operasinya.
Traore menyampaikan pernyataan itu kepada penyiar negara RTB. Ia menegaskan, “Kita bahkan tidak sedang membicarakan pemilu, pertama-tama,” lalu menambahkan, “Orang harus melupakan soal demokrasi. Demokrasi bukan untuk kita.”
Tekanan internasional makin besar
Kebijakan junta memicu sorotan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB mendorong Burkina Faso membatalkan keputusan melarang partai politik dan menghentikan penindasan terhadap ruang sipil.
Di saat yang sama, hubungan junta dengan negara-negara Barat tetap tegang, terutama dengan Prancis. Sejak berkuasa, pemerintah militer telah melarang atau menangguhkan sejumlah media internasional dan mengusir beberapa jurnalis asing.
Krisis keamanan jadi alasan utama junta
Junta kerap membenarkan langkah politik kerasnya dengan alasan keamanan nasional. Burkina Faso masih menghadapi serangan jihadis yang terus mengganggu kehidupan warga, merusak stabilitas, dan menekan ekonomi lokal.
Situasi itu membuat junta menempatkan agenda keamanan di atas reformasi politik. Namun, kritik dari berbagai pihak menilai pendekatan tersebut justru mempersempit ruang partisipasi publik di tengah kebutuhan akan legitimasi yang lebih luas.
Pernyataan Traore kini memperkuat pandangan bahwa proses transisi Burkina Faso belum mengarah pada pemulihan demokrasi dalam waktu dekat. Dengan partai politik dibubarkan, media dibatasi, dan pemilu belum menjadi prioritas, masa depan politik negara itu masih berada di bawah kendali ketat militer.
