Bahrain Melunak Di PBB, Sengketa Soal Kekuatan Militer di Selat Hormuz Mencuat

Bahrain mengubah besar-besaran rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait pembukaan kembali Selat Hormuz setelah menghadapi penolakan dari China dan Rusia atas gagasan memberi izin penggunaan القوة untuk mengamankan jalur air strategis itu. Draf akhir yang diperoleh The Associated Press pada Kamis hanya memberi wewenang pada tindakan defensif, bukan ofensif, untuk memastikan kapal tetap bisa melintas dengan aman.

Perubahan ini menjadi penting karena Selat Hormuz adalah jalur vital bagi energi dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global biasanya melewati selat tersebut, sementara pembatasan yang dilakukan Iran terhadap pelayaran global telah mendorong lonjakan harga energi dan menambah tekanan pada ekonomi internasional.

Dari izin “segala cara” menjadi hanya pertahanan

Draf awal Bahrain memuat bahasa yang jauh lebih keras dan membuka ruang untuk penggunaan “segala cara yang diperlukan”. Dalam rumusan PBB, frasa seperti itu dapat mencakup aksi militer untuk menjaga pelayaran di Selat Hormuz, Teluk, dan Teluk Oman.

Namun, versi final menghapus seluruh rujukan pada tindakan ofensif. Naskah yang baru menyebut negara-negara dapat memakai “semua cara defensif yang diperlukan dan sepadan dengan keadaan” di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya untuk melindungi transit internasional selama sedikitnya enam bulan.

Draf itu juga memberi ruang bagi negara yang bertindak sendiri maupun dalam “kemitraan angkatan laut multinasional”. Syaratnya, tindakan tersebut harus diberitahukan lebih dulu kepada Dewan Keamanan.

Tekanan diplomatik dari Rusia, China, dan Prancis

Penolakan utama datang dari tiga anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto, yaitu Rusia, China, dan Prancis. Ketiganya menolak upaya memasukkan izin penggunaan kekuatan dalam resolusi tersebut.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan proposal itu “tidak menyelesaikan teka-teki”. Menurut dia, jalan keluar yang sesungguhnya adalah menghentikan permusuhan.

Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menyebut rancangan awal yang mengizinkan penggunaan kekuatan sebagai langkah “ilegal dan tanpa pandang bulu”. Ia memperingatkan bahwa langkah itu “akan неизбежно memicu eskalasi lebih lanjut” dan mendorong Dewan Keamanan agar bertindak hati-hati serta mengutamakan deeskalasi dan dialog.

Duta Besar Prancis Jérôme Bonnafont juga menyerukan penurunan ketegangan. Ia menilai bahwa tindakan defensif yang menghindari penggunaan kekuatan secara luas perlu diutamakan, dan kemudian memberi sinyal bahwa draf baru yang fokus pada pertahanan mungkin bisa diterima.

Jadwal pemungutan suara berubah

Dewan Keamanan semula menjadwalkan pemungutan suara atas resolusi itu pada Jumat, bertepatan dengan hari libur Paskah di PBB. Namun, pertemuan itu kemudian dibatalkan dan pemungutan suara diperkirakan bergeser ke Sabtu.

Sejumlah diplomat PBB yang mengetahui proses pembahasan mengatakan penundaan itu memberi lebih banyak waktu untuk meredakan keberatan dan menghindari veto. Hingga kabar terbaru disampaikan, belum diketahui bagaimana China, Rusia, dan Prancis akan bersikap terhadap versi final resolusi tersebut.

Mengapa Selat Hormuz menjadi titik rawan

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling sensitif di dunia karena menjadi pintu keluar utama bagi ekspor energi dari kawasan Teluk. Ketika arus kapal terganggu, dampaknya langsung terasa di pasar minyak dan harga energi global.

Situasi itu membuat setiap ketegangan di selat tersebut selalu menarik perhatian negara-negara besar. Dalam konteks konflik yang masih berlangsung, keputusan Dewan Keamanan dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan melindungi pelayaran dengan risiko eskalasi militer yang lebih luas.

Poin penting dalam draf terbaru resolusi Bahrain

  1. Mengizinkan tindakan defensif, bukan ofensif, di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya.
  2. Menetapkan masa berlaku setidaknya enam bulan untuk perlindungan transit internasional.
  3. Mengakui tindakan negara secara tunggal maupun dalam kemitraan angkatan laut multinasional.
  4. Mensyaratkan pemberitahuan sebelumnya kepada Dewan Keamanan.
  5. Menghapus bahasa yang membuka peluang penggunaan “segala cara yang diperlukan”.

Pada saat yang sama, Dewan Keamanan juga masih membawa bayang-bayang resolusi Bahrain sebelumnya pada Maret, yang mengecam “serangan yang sangat buruk” Iran terhadap negara-negara Teluk dan menilai aksi di Selat Hormuz sebagai ancaman bagi perdamaian serta keamanan internasional. Resolusi itu disahkan dengan suara 13-0, sementara Rusia dan China memilih abstain.

Exit mobile version