Bagi banyak pengamat, memahami perilaku Iran tidak cukup hanya dengan membaca peta politik Timur Tengah atau melihat manuver militernya di kawasan. Inti persoalannya juga ada pada ideologi yang menopang sistem kekuasaan di dalam negeri, yakni keyakinan bahwa negara ini memikul misi suci yang harus dijalankan sampai ke tingkat global.
Gambaran itu muncul dari kesaksian mantan insider dan analis yang menilai bahwa rezim Iran bukan semata digerakkan oleh kalkulasi politik biasa. Mereka melihat campuran absolutisme agama, harapan mesianik, dan doktrin loyalitas kepada pemimpin tertinggi sebagai fondasi yang membuat kompromi menjadi sangat sulit.
Ideologi yang ditanam sejak kecil
Jurnalis Iran Mehdi Ghadimi menggambarkan bahwa pesan ideologis di negaranya tidak berhenti di ruang kuliah atau pidato politik. Ia menyebut pesan itu terus ditanamkan sejak masa kanak-kanak melalui sekolah, masjid, dan media pemerintah.
Menurut Ghadimi, anak-anak dibesarkan dengan narasi bahwa mereka termasuk kelompok kecil pilihan Tuhan yang ditugaskan untuk menghidupkan agama dan mempertahankannya. Pola ini, katanya, membentuk pandangan dunia hitam-putih, dengan Iran ditempatkan di pusat pertarungan antara kebaikan dan kejahatan.
Peran Mahdi dalam legitimasi kekuasaan
Di jantung cara pandang itu ada keyakinan tentang Mahdi, sosok mesianik dalam Islam Syiah yang diyakini akan kembali untuk membawa keadilan setelah masa kekacauan. Dalam Twelver Shiism, ajaran yang dianut mayoritas Syiah, Mahdi disebut sebagai Imam ke-12 yang hidup tetapi tersembunyi.
Sistem politik Iran menempatkan pemimpin tertinggi sebagai penjaga atau caretaker bagi figur tersebut, sehingga otoritas politik mendapat lapisan makna religius. Lisa Daftari, analis kebijakan luar negeri dan pemimpin redaksi The Foreign Desk, mengatakan kerangka ini membuat pandangan pemimpin tidak tampil sebagai pendapat politik biasa, melainkan seolah memiliki bobot ilahi.
Mengapa kritik terhadap pemimpin bisa dianggap tabu
Daftari menilai konsep Mahdi sering dipakai bukan hanya sebagai kepercayaan personal, tetapi juga alat mempertahankan kuasa. Dalam kerangka seperti itu, perdebatan kebijakan dapat berubah menjadi persoalan yang dianggap menyentuh figur suci.
Ia menjelaskan bahwa ketika oposisi terhadap pemimpin dibingkai sebagai tantangan terhadap Imam Tersembunyi, maka kritik terhadap negara mudah dipersepsikan sebagai penolakan terhadap kehendak Tuhan. Kondisi ini menyulitkan ruang diskusi politik yang normal karena setiap perbedaan pendapat dapat diberi label religius.
Lingkaran elite dan pengalaman perang
Sejumlah analis juga menyoroti generasi baru komandan di Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang naik setelah serangkaian pukulan militer dalam Operasi Epic Fury. Figur seperti Mohammad Bagher Ghalibaf dan Ahmad Vahidi disebut tumbuh dalam budaya perang yang panjang, terutama melalui konflik di Irak dan berbagai titik lain di kawasan.
Pengalaman tersebut, menurut para pengamat, melahirkan elite yang memandang agama, keamanan, dan kelangsungan hidup sebagai satu paket yang tidak terpisahkan. Dalam konteks itu, konflik bukan dilihat sebagai krisis sementara, melainkan bagian dari perjuangan panjang yang harus dimenangkan.
Bagaimana rezim menggunakan bahasa religius
Daftari mengatakan doktrin Mahdi juga memberi ruang bagi fleksibilitas politik yang besar. Bahasa religius dapat dipakai untuk membenarkan keputusan apa pun, selama keputusan itu dapat dipresentasikan sebagai langkah untuk “mempersiapkan jalan” bagi Mahdi.
Berikut contoh penggunaan narasi tersebut dalam politik sehari-hari:
- Menekan demonstrasi dengan dalih menjaga tatanan suci.
- Mendukung milisi di luar negeri karena dianggap memperluas pengaruh Islam.
- Meminta publik menerima beban ekonomi dengan alasan pengorbanan untuk misi lebih besar.
- Menyulitkan kompromi karena mundur bisa dipersepsikan sebagai pengkhianatan terhadap rencana Tuhan.
Pendidikan, media, dan masjid sebagai saluran utama
Ghadimi menegaskan bahwa ideologi ini tidak bergerak sendirian. Ia dibangun melalui ekosistem yang saling menguatkan, mulai dari kurikulum sekolah hingga khutbah keagamaan dan siaran media negara.
Dengan sistem seperti itu, ruang bagi narasi alternatif menjadi sangat sempit. Anak-anak dan remaja tumbuh dengan pemahaman bahwa tugas mereka bukan hanya mengikuti negara, tetapi juga ikut dalam proyek moral yang lebih besar dari diri mereka sendiri.
Dari misi suci ke kebijakan keras
Bagi para kritikus, kombinasi antara doktrin mesianik dan absolutisme agama dapat menjelaskan mengapa kebijakan represif di dalam negeri serta konfrontasi di luar negeri tampak seperti bagian permanen dari sistem. Jika negara memandang dirinya sedang menjalankan mandat ilahi, maka kekerasan dapat memperoleh justifikasi moral.
Ghadimi bahkan menilai rejim melihat dirinya bukan hanya sebagai negara, melainkan pemimpin ideologi global yang wajib menegakkan hukum Islam di seluruh dunia. Dalam kerangka yang ia gambarkan, lawan politik maupun musuh luar negeri tidak sekadar dipandang sebagai pesaing, tetapi sebagai penghalang terhadap misi religius.
Pandangan yang dibantah dari dalam Iran
Seorang pejabat Iran menolak karakterisasi yang menempatkan kekuasaan di Teheran sebagai mesin ekstremisme tanpa batas. Ia memperingatkan bahwa kehancuran akibat perang dan runtuhnya ekonomi justru bisa menumbuhkan kebencian, dendam, dan siklus permusuhan baru yang berlangsung lama.
Pernyataan itu menyoroti satu hal penting dalam pembacaan terhadap Iran, yakni bahwa tekanan eksternal tidak selalu menghasilkan perubahan cepat. Dalam situasi masyarakat yang kehilangan banyak hal, luka sosial dapat bertahan jauh lebih lama daripada gencatan senjata.
Mengapa pemahaman ideologi menjadi penting
Bagi para pengamat, tantangan terbesar bukan hanya membaca langkah diplomatik Iran, tetapi memahami bagaimana rezim itu melihat dirinya sendiri. Jika negara menganggap konflik sebagai bagian dari mandat suci, maka pendekatan negosiasi biasa sering kali tidak cukup untuk menjelaskan perilakunya.
Kerangka ini juga membantu menjelaskan mengapa istilah moderat, reformis, atau pro-Barat kerap diperdebatkan efektivitasnya di dalam sistem Iran. Dalam pandangan para pengkritik, label semacam itu tidak selalu mencerminkan perubahan substansial jika fondasi ideologinya tetap memandang dominasi Islam sebagai tujuan politik utama.
