AS Anggap Layak, 10 Poin Iran yang Bisa Menentukan Gencatan Senjata

Iran mengajukan proposal 10 poin untuk meredakan konflik dan membuka jalan menuju gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump menilai rencana itu “layak” dijadikan dasar negosiasi, sementara pembicaraan lanjutan disebut akan berlanjut lewat jalur diplomatik dengan mediasi Pakistan.

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional agar kedua pihak menahan eskalasi dan menekan risiko meluasnya konflik. Trump juga menyetujui gencatan senjata sementara selama dua minggu dengan Iran, hanya beberapa jam sebelum tenggat yang sebelumnya ia tetapkan.

Latar diplomasi yang berubah cepat

Pernyataan Trump menandai perubahan nada yang cukup tajam dalam waktu singkat. Sebelumnya, ia sempat melontarkan ancaman keras, namun kini Washington memberi sinyal bahwa proposal Iran bisa menjadi pintu masuk untuk pembahasan yang lebih serius.

Pembicaraan lanjutan dijadwalkan berlangsung di Islamabad pada Jumat, 10 April 2026, dengan Pakistan bertindak sebagai mediator. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengonfirmasi bahwa delegasi Iran dan AS telah diundang untuk melanjutkan perundingan di ibu kota Pakistan.

Isi 10 poin proposal Iran

Dewan Keamanan Nasional Iran menyebut proposal tersebut tidak hanya memuat aspek militer, tetapi juga ekonomi dan strategis. Berikut daftar 10 poin yang diajukan Tehran:

1. Pengendalian lalu lintas Selat Hormuz yang dikoordinasikan dengan angkatan bersenjata Iran.
2. Pengakhiran perang terhadap seluruh elemen poros perlawanan.
3. Penarikan pasukan tempur AS dari pangkalan di kawasan.
4. Pembentukan protokol transit aman di Selat Hormuz dengan peran dominan Iran.
5. Pembayaran kompensasi penuh atas kerugian Iran.
6. Pencabutan seluruh sanksi primer dan sekunder terhadap Iran.
7. Penghapusan resolusi internasional yang membatasi Iran.
8. Pembebasan aset dan properti Iran yang dibekukan di luar negeri.
9. Pengakuan program pengayaan uranium Iran.
10. Ratifikasi kesepakatan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat.

Proposal itu disalurkan melalui mediator internasional di tengah upaya meredakan ketegangan yang sempat meningkat tajam. Bagi Iran, daftar tuntutan tersebut menunjukkan bahwa gencatan senjata tidak hanya dipandang sebagai jeda perang, tetapi juga sebagai paket penyelesaian yang menyentuh isu keamanan, sanksi, dan legitimasi politik.

Selat Hormuz jadi titik strategis

Salah satu poin paling sensitif dalam proposal Iran berkaitan dengan Selat Hormuz. Jalur ini dipakai sekitar seperlima pasokan minyak global, sehingga setiap gangguan di kawasan tersebut dapat langsung memengaruhi pasar energi internasional.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan Teheran akan menghentikan serangan balasan dan menjamin jalur aman bagi pelayaran di kawasan itu. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa keamanan navigasi di Selat Hormuz menjadi bagian inti dari skema gencatan senjata yang sedang dibahas.

Sanksi dan aset beku jadi inti persoalan

Selain isu militer, Iran juga menempatkan pembebasan sanksi sebagai syarat utama. Tehran meminta pencabutan seluruh sanksi primer dan sekunder, penghapusan pembatasan internasional, serta pembebasan aset dan properti yang dibekukan di luar negeri.

Bagi Iran, tekanan ekonomi selama bertahun-tahun membuat isu ini tidak bisa dipisahkan dari perundingan politik. Karena itu, proposal yang diajukan tidak hanya menuntut penghentian serangan, tetapi juga perubahan kebijakan yang lebih luas terhadap posisi Iran di panggung internasional.

Arti pernyataan Trump bagi proses perundingan

Ketika Washington menyebut proposal itu “layak”, sinyal tersebut memberi ruang untuk negosiasi lanjutan yang sebelumnya tampak sulit dicapai. Istilah itu menunjukkan bahwa AS setidaknya bersedia menilai isi proposal sebagai fondasi awal, bukan menutup pintu pembicaraan sejak awal.

Namun, jalan menuju kesepakatan tetap bergantung pada detail implementasi, termasuk mekanisme penarikan pasukan, jaminan keamanan pelayaran, dan bentuk pengawasan internasional. Dengan agenda yang mencakup isu militer, ekonomi, dan hukum internasional, perundingan di Islamabad diperkirakan menjadi tahap penting untuk menguji sejauh mana kedua pihak siap berkompromi.