Sejumlah politisi Israel garis keras kembali mendorong rencana pendudukan atau aneksasi Lebanon selatan hingga ke Sungai Litani, sebuah gagasan lama yang kini muncul lagi di tengah perang dan ketegangan regional. Dorongan itu menyoroti bahwa perdebatan soal perbatasan Israel-Lebanon tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga sejarah, sumber daya, dan ambisi politik yang telah berulang selama puluhan tahun.
Pada 5 April, 18 anggota parlemen Israel mendesak pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menguasai penuh Lebanon selatan dan “mengevakuasi” warga Lebanon dari wilayah itu. Seruan tersebut datang setelah Menteri Keuangan Israel Bezalel Yoel Smotrich, salah satu tokoh paling keras dalam koalisi penguasa, lebih dulu menyerukan aneksasi total atas Lebanon selatan.
Dorongan lama yang kembali menguat
Pernyataan bernada perluasan wilayah itu bukan muncul tiba-tiba. Dalam narasi kelompok sayap kanan Israel, Lebanon selatan kerap dipandang sebagai penyangga strategis yang bisa memperkuat keamanan wilayah utara Israel.
Namun gagasan itu jauh lebih tua dari politik Israel kontemporer. Sejarah menunjukkan bahwa sebagian elite Zionis sejak awal abad lalu sudah membayangkan batas “alami” Israel meluas hingga Litani, termasuk David Ben-Gurion yang pada 1918 menyebut wilayah itu sebagai bagian dari batas yang ideal.
Klaim serupa juga muncul pada Konferensi Perdamaian Paris 1919, ketika delegasi Zionis yang dipimpin Chaim Weizmann mengusulkan negara Yahudi di Palestina yang mencakup wilayah sampai Sungai Litani. Sungai ini berada sekitar 20 mil di utara perbatasan selatan Lebanon dan menjadi sumber air utama negara itu.
Perbatasan yang tak pernah benar-benar selesai
Batas Lebanon modern terbentuk pada 1 September 1920 ketika mandat Prancis mengakui wilayah Lebanon hingga kota Saida dan Tyre, serta wilayah di selatan Litani. Setelah itu, hubungan perbatasan Israel-Lebanon terus dibayangi sengketa dan perubahan akibat perang regional.
Pada 1948, pembentukan Israel memicu perang Arab-Israel dan pengungsian massal lebih dari 750.000 warga Palestina. Dalam konteks itu, Israel juga sempat menduduki dan menganeksasi tujuh desa di Lebanon selatan.
Pada 1949, Israel dan Lebanon menyepakati garis gencatan senjata di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang didasarkan pada batas Palestina-Lebanon tahun 1923. Meski bukan perjanjian damai, kesepakatan itu tetap menjadi pengakuan de facto atas garis batas darat kedua negara.
Kronologi sengketa dan perang di selatan Lebanon
- 1948: Perang Arab-Israel mengubah peta kawasan dan membuka sengketa baru di perbatasan utara.
- 1949: Garis demarkasi gencatan senjata disepakati di bawah PBB.
- 1978: Israel melancarkan Operasi Litani dan menduduki Lebanon selatan setelah serangkaian serangan dari wilayah Lebanon.
- 2000: Pasukan Israel mundur dari Lebanon selatan setelah lebih dari dua dekade.
- 2022: Israel dan Lebanon menandatangani kesepakatan batas maritim yang dimediasi Amerika Serikat.
- 2024: Perang Israel-Hezbollah meledak menjadi konflik skala penuh dengan dampak kemanusiaan besar.
- Kini: Wacana pendudukan kembali menguat di kalangan pejabat dan politisi Israel.
Garis Biru yang kemudian dibentuk PBB pasca penarikan Israel pada 2000 bukan perbatasan yang disepakati kedua negara, melainkan garis penarikan untuk memisahkan dua wilayah dalam situasi tanpa batas resmi. Keberadaan garis ini menunjukkan bahwa perselisihan darat tetap terbuka meski ada mekanisme internasional di lapangan.
Faktor keamanan bercampur dengan kepentingan sumber daya
Sengketa itu tidak berhenti di soal keamanan. Penemuan ladang gas Leviathan pada 2010, yang disebut sebagai cadangan gas alam terbesar di Mediterania, menambah dimensi baru berupa potensi sengketa maritim dan energi.
Kesepakatan batas maritim yang ditandatangani pada Oktober 2022 sempat dipandang sebagian analis sebagai langkah menuju normalisasi hubungan. Meski begitu, persoalan darat tetap tidak berubah, dan wacana ekspansi ke Litani terus hidup di kalangan politik Israel.
Bagi para pendukungnya, argumen yang dipakai biasanya berkisar pada keamanan warga Israel di utara dan, dalam sebagian kasus, kebutuhan air. Lebanon selatan memang berada di wilayah yang lebih dekat dengan sumber daya air penting, sementara Israel termasuk negara dengan sumber air alam yang terbatas dan kebutuhan yang terus meningkat.
Konsekuensi bagi Lebanon yang rapuh
Lebanon sudah lama kesulitan menegakkan kedaulatan penuh atas wilayah selatannya. Perang, pendudukan, dan peran Hezbollah sebagai milisi bersenjata yang didukung Iran membuat negara itu sering berada dalam posisi defensif.
Hezbollah berdiri pada 1985 di tengah perang saudara Lebanon dan setelah serangkaian invasi Israel. Sejak itu, kelompok tersebut mendominasi lanskap militer dalam negeri dan berulang kali bentrok dengan Israel.
Konflik saling balas setelah serangan 7 Oktober 2023 berkembang menjadi perang skala penuh pada September, dan data yang dikutip dalam artikel referensi menyebut lebih dari 3.000 warga sipil Lebanon tewas, 14.000 terluka, serta lebih dari 1,2 juta orang mengungsi. Gencatan senjata pada 27 November kemudian gagal bertahan karena pelanggaran dari kedua pihak, termasuk ratusan pelanggaran di sisi Israel.
Mengapa skenario pendudukan baru berisiko tinggi
Pendudukan baru di Lebanon selatan dipandang berisiko memicu masalah yang sama seperti dulu. Tekanan terhadap komunitas Syiah di selatan dapat memperdalam ketegangan antarkelompok di Lebanon dan memicu dampak lintas negara.
Risikonya juga tidak berhenti di perbatasan. Dalam sejarah, gejolak internal Lebanon kerap merembet ke kawasan sekitarnya, sehingga setiap eskalasi baru dapat mengguncang stabilitas regional yang sudah rapuh.
Di sisi lain, militer Israel juga menghadapi beban operasi yang berat di beberapa front sekaligus. Setelah perang di Gaza, operasi di Suriah, dan konfrontasi dengan Iran, kapasitas militer Israel disebut semakin tertekan, sementara sebagian kalangan di dalam negeri juga menunjukkan kelelahan perang.
Titik tekan yang kini membentuk arah konflik
- Dorongan aneksasi datang dari politisi garis keras, tetapi memiliki akar sejarah yang panjang.
- Sengketa perbatasan darat belum selesai meski hubungan maritim sempat diatur lewat kesepakatan.
- Faktor keamanan, air, dan strategi militer saling bercampur dalam wacana pendudukan.
- Lebanon tetap rentan karena kedaulatan negaranya lemah dan Hezbollah masih menjadi aktor bersenjata utama.
- Pendudukan berkepanjangan berpotensi memicu instabilitas regional yang lebih luas.
Di tengah semua itu, pernyataan pejabat Israel yang bergeser dari ide zona penyangga menuju pendudukan penuh menunjukkan bahwa wacana lama belum benar-benar hilang. Selama perang terus berlangsung dan belum ada penyelesaian politik yang kuat, Lebanon selatan tetap menjadi salah satu titik paling sensitif di Timur Tengah, dengan risiko eskalasi yang masih tinggi bagi warga sipil, militer, dan stabilitas kawasan.
