Irak Pilih Nizar Amidi Sebagai Presiden, Di Tengah Dampak Perang Iran

Parlemen Irak memilih politisi Kurdi Nizar Amidi sebagai presiden dalam pemungutan suara di Baghdad, setelah pemilu legislatif sebelumnya tidak melahirkan blok mayoritas yang tegas. Pemilihan ini berlangsung di tengah dampak perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang ikut mengguncang keamanan, energi, dan arah politik negara itu.

Amidi berasal dari salah satu dari dua partai besar Kurdi di Irak, dan kemenangannya menegaskan kembali tradisi politik Irak yang menempatkan jabatan presiden di tangan warga Kurdi. Di tengah ketegangan regional yang masih tinggi, hasil pemungutan suara ini menjadi langkah penting untuk membuka jalan pembentukan pemerintahan baru.

Pemilihan yang terlambat dari batas konstitusi

Pemungutan suara itu digelar lebih dari dua bulan melewati tenggat konstitusi Irak. Aturan dasar negara itu mengharuskan presiden terpilih dalam 30 hari setelah sidang pertama parlemen hasil pemilu berlangsung.

Keterlambatan ini mencerminkan sulitnya kompromi antarblok politik di Baghdad. Situasi tersebut juga menunjukkan bahwa proses pembentukan institusi negara masih sangat dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan antara partai-partai utama.

Amidi unggul atas kandidat lain dari kubu Kurdi

Nizar Amidi berasal dari biro politik Patriotic Union of Kurdistan atau PUK. Ia mengalahkan sejumlah calon lain, termasuk Menteri Luar Negeri Irak saat ini, Fuad Hussein, yang didukung rival utama PUK, Kurdistan Democratic Party atau KDP.

Berikut gambaran hasil pemungutan suara di parlemen:

1. Putaran pertama: Amidi meraih 208 suara.
2. Pesaing terdekat, Muthanna Amin Nader dari blok Kurdistan Islamic Union, hanya memperoleh 17 suara.
3. Tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas dua pertiga pada putaran pertama.
4. Putaran kedua memakai sistem suara terbanyak sederhana.
5. Amidi kemudian menang dengan 227 suara, sedangkan Nader meraih 15 suara.

Kemenangan itu menandai dukungan parlemen yang jauh lebih besar kepada Amidi dibanding pesaingnya. Hasil tersebut juga memperlihatkan posisi kuat PUK dalam dinamika politik Kurdi di tingkat nasional.

Dampak perang membuat pembentukan pemerintahan makin rumit

Pemilihan presiden ini terjadi saat Irak masih merasakan dampak konflik luas di kawasan. Serangan kelompok bersenjata yang didukung Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat, fasilitas diplomatik, dan infrastruktur energi telah menambah tekanan keamanan dalam negeri.

Di sisi lain, serangan balasan dari Amerika Serikat dan Israel juga menghantam kelompok milisi tertentu, bahkan menewaskan anggota militer Irak. Kondisi itu membuat ruang manuver politik Baghdad semakin sempit karena isu keamanan dan kedaulatan negara saling bertabrakan.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran juga ikut memukul ekspor minyak Irak. Padahal, minyak menjadi penopang utama ekonomi negara itu, sehingga gangguan di jalur tersebut langsung terasa pada pendapatan negara dan stabilitas fiskal.

Peran presiden Irak dan langkah berikutnya

Dalam praktik politik Irak, jabatan presiden biasanya dipegang politisi Kurdi, sementara jabatan perdana menteri dipegang tokoh Syiah dan ketua parlemen dari kalangan Sunni. Tradisi ini menjadi bagian dari pembagian kekuasaan yang selama ini menopang keseimbangan politik pascaperang.

Menurut konstitusi Irak, presiden memiliki waktu 15 hari untuk menunjuk calon dari blok parlemen terbesar guna membentuk pemerintahan dan menjadi perdana menteri. Karena itu, pemilihan Amidi langsung membuka tahap berikutnya yang sangat menentukan arah pemerintahan baru.

Blok Koordinasi Syiah, koalisi partai-partai yang dekat dengan Iran, sebelumnya menyatakan akan mencalonkan mantan perdana menteri Nouri al-Maliki. Namun penentangan dari Washington membuat nama itu tetap memunculkan perdebatan, sementara Perdana Menteri sementara Mohammed Shia al-Sudani sempat menjadi pesaing utama sebelum mundur dari perebutan nominasi tersebut.

Peta proses politik yang kini berjalan di Baghdad

Situasi setelah pemilihan presiden dapat diringkas sebagai berikut:

Dengan terpilihnya Amidi, perhatian kini beralih ke langkah blok politik terbesar untuk menentukan calon perdana menteri. Proses itu akan berlangsung di bawah bayang-bayang perang regional, tekanan ekonomi akibat terganggunya ekspor minyak, dan kebutuhan Irak untuk segera mengakhiri kekosongan politik di tingkat eksekutif.