Pemimpin Hizbollah Naim Qassem menolak negosiasi langsung antara pemerintah Lebanon dan Israel, lalu menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan melepas senjata di tengah ancaman yang masih berlangsung. Sikap itu ia sampaikan saat menyoroti diplomasi yang dinilai terlalu lunak dan tidak memberi perlindungan nyata bagi kedaulatan Lebanon.
Qassem menilai pembicaraan yang berjalan di Washington di bawah naungan Amerika Serikat justru membuka ruang konsesi yang tidak perlu. Ia menyebut otoritas Lebanon tidak seharusnya tergesa-gesa memberi kelonggaran kepada lawan, terutama ketika situasi keamanan di lapangan belum stabil.
Tuntutan Hizbollah sebelum bicara damai
Dalam pernyataannya, Qassem memaparkan lima syarat yang harus dipenuhi sebelum membahas stabilitas jangka panjang. Syarat itu mencakup penghentian total serangan Israel di darat, laut, dan udara, lalu penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon yang masih diduduki.
Ia juga menuntut pembebasan warga Lebanon yang masih ditahan di penjara Israel. Selain itu, Hizbollah meminta jaminan agar seluruh warga sipil dapat kembali ke desa dan kota asal mereka, disertai rekonstruksi besar-besaran atas kerusakan akibat perang.
Qassem menegaskan bahwa lima poin itu harus ditempatkan di depan semua pembahasan lain. Menurut dia, dialog tidak bisa dimulai ketika tanah masih diduduki, warga masih ditahan, dan serangan belum benar-benar berhenti.
Kritik terhadap diplomasi Lebanon
Hizbollah melihat langkah diplomatik Beirut sebagai bentuk ketundukan yang tidak perlu. Qassem bahkan menyebut otoritas Lebanon telah bergegas memberi “konsesi cuma-cuma” dalam situasi yang menurutnya seharusnya dipakai untuk mempertahankan posisi tawar.
Ia mengaitkan sikap itu dengan soal legitimasi politik pemerintah. Dalam pandangannya, otoritas yang terus mengabaikan hak Lebanon, menyerahkan tanah, dan berhadapan dengan rakyatnya sendiri tidak bisa dianggap berjalan normal.
Qassem juga menyerukan agar pemerintah kembali merujuk pada konsensus nasional dan semangat persatuan rakyat. Ia menyinggung Kesepakatan Taif sebagai dasar konstitusi Lebanon dan meminta otoritas tidak berubah menjadi alat faksi tertentu.
Senjata masih dianggap alat perlindungan
Bagi Hizbollah, senjata tetap menjadi instrumen pertahanan selama ancaman Israel belum hilang. Qassem menyatakan kelompoknya akan terus melakukan perlawanan defensif untuk melindungi hak-hak rakyat Lebanon yang dinilai tertindas.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa isu pelucutan senjata masih jauh dari kemungkinan tercapai. Hizbollah memandang langkah tersebut hanya bisa dibahas jika serangan Israel berhenti, pasukan pendudukan pergi, dan situasi keamanan benar-benar aman.
Dampak perang dan rapuhnya gencatan senjata
Konflik Lebanon-Israel telah menimbulkan korban besar dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka. Data resmi yang dikutip menyebut lebih dari 2.500 orang tewas sejak awal Maret 2026, sementara sekitar 1,6 juta orang terpaksa mengungsi akibat serangan udara dan darat.
Gencatan senjata yang sempat disepakati pada April 2026 juga belum membawa ketenangan penuh. Pelanggaran di lapangan masih memicu baku tembak dan serangan drone, sehingga warga sipil tetap hidup dalam ancaman yang berulang.
Hizbollah mengeklaim aksi militernya merupakan balasan atas kegagalan Israel mematuhi kesepakatan damai sementara yang dimediasi internasional. Ketegangan juga meningkat setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan gencatan senjata di tengah keraguan faksi perlawanan di Lebanon.
Source: www.suara.com-
-
-
-
