Pemerintah Sri Lanka kembali menaikkan harga bahan bakar minyak hingga 6% setelah mendapat desakan dari International Monetary Fund (IMF) untuk memulihkan biaya energi dan memangkas subsidi. Kebijakan ini membuat harga bensin dan diesel naik lagi di tengah upaya negara itu menjaga stabilitas ekonomi yang masih rentan.
Ceylon Petroleum Corporation selaku perusahaan energi milik negara menaikkan harga bensin menjadi 434 rupe Sri Lanka atau sekitar US$ 1,33 per liter dari sebelumnya 410 rupee. Harga diesel juga ikut terkerek menjadi 407 rupee per liter dari 392 rupee.
Kenaikan BBM mengikuti syarat bailout IMF
Langkah ini muncul hanya beberapa hari setelah IMF mencairkan dana pinjaman sebesar US$ 695 juta. Dana tersebut merupakan bagian dari paket bailout senilai US$ 2,9 miliar yang disepakati pada awal 2023 untuk membantu menstabilkan perekonomian Sri Lanka.
IMF meminta Sri Lanka memastikan pemulihan biaya pada tarif BBM dan listrik yang selama ini masih disubsidi pemerintah. Lembaga itu menilai kebijakan subsidi yang berkepanjangan bisa menghambat perbaikan fiskal dan memperberat tekanan pada anggaran negara.
Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake juga menyampaikan lewat surat kepada IMF yang dipublikasikan lembaga tersebut bahwa subsidi BBM akan dihapus secara bertahap paling lambat September 2026. Pernyataan ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang mengikuti agenda penyesuaian energi dari lembaga pemberi pinjaman itu.
Tekanan energi global ikut membebani Sri Lanka
Kenaikan harga BBM di Sri Lanka tidak hanya dipicu kebijakan domestik, tetapi juga dampak ketegangan di Timur Tengah. Sejak konflik pecah pada Februari 2026, harga bensin dan diesel di negara itu tercatat melonjak sekitar 48%, sementara tarif listrik naik sepertiga dibanding sebelumnya.
Dilansir dari GulfNews, situasi makin berat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang memicu krisis energi global. Penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran juga memperburuk kondisi karena jalur perairan itu menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia, dengan sekitar 20% ekspor minyak global melewati kawasan tersebut pada kondisi normal.
Sri Lanka sendiri masih bergantung penuh pada impor minyak dan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. Ketergantungan ini membuat negara tersebut sangat sensitif terhadap gejolak harga energi internasional dan perubahan pasokan global.
Pemulihan ekonomi masih rapuh
Pemerintah di Kolombo telah memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat mengganggu pemulihan ekonomi setelah krisis besar pada 2022. Sri Lanka saat itu gagal membayar utang luar negeri sebesar US$ 46 miliar karena kehabisan devisa.
Sejak gagal bayar, pemerintah bergantung pada pencairan dana bantuan IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, setiap perubahan harga energi kini menjadi bagian penting dari upaya menyeimbangkan kebutuhan fiskal, pasokan listrik, dan daya tahan ekonomi rumah tangga di Sri Lanka.