Irlandia resmi memberlakukan larangan kunjungan terhadap dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich. Keputusan itu disetujui Menteri Kehakiman Irlandia Jim O’Callaghan dan memicu sorotan karena Dublin menempatkannya sebagai langkah lanjutan atas situasi di Gaza.
Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin menyampaikan sikap itu saat menghadiri KTT Uni Eropa–Balkan Barat di Tivat, Montenegro. Ia menilai pernyataan dan tindakan kedua pejabat Israel tersebut “sama dengan keinginan untuk melihat penghapusan warga Palestina dari Palestina”.
Dorongan ke level Uni Eropa
Martin mengatakan Irlandia perlu membawa persoalan itu ke pembahasan yang lebih luas di tingkat Uni Eropa. Ia menegaskan komunitas internasional harus ikut mempertimbangkan dampak dari tindakan para pejabat Israel tersebut.
Dalam pernyataannya, Martin juga menyebut langkah kedua menteri itu dapat menjadi dasar bagi sanksi di level Uni Eropa. Meski begitu, ia mengakui belum ada kepastian soal tercapainya konsensus di antara negara-negara anggota.
Juru bicara Menteri Kehakiman Irlandia mengatakan pencekalan itu disetujui di luar kabinet. Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan posisi Irlandia untuk mencegah masuknya individu yang dinilai berkontribusi terhadap krisis di Gaza.
Sejalan dengan langkah negara lain
Larangan yang diterapkan Dublin ini mengikuti kebijakan serupa di sejumlah negara, termasuk Prancis. Di tengah meningkatnya seruan internasional agar Uni Eropa mempertimbangkan sanksi, langkah Irlandia menambah tekanan diplomatik terhadap dua pejabat Israel tersebut.
Keputusan ini juga memperlihatkan bahwa isu Gaza terus memengaruhi kebijakan luar negeri beberapa negara Eropa. Irlandia kini menempatkan pembatasan masuk terhadap Ben Gvir dan Smotrich sebagai bagian dari sikap politik yang lebih keras terhadap situasi kemanusiaan dan pernyataan para pejabat Israel.
Source: www.beritasatu.com-
-
-
-
