Jepang sedang menghadapi krisis suksesi yang jarang terjadi dalam sejarah monarki tertuanya. Di tengah hanya tersisa tiga ahli waris pria yang sah, pemerintah justru tetap menutup pintu bagi perempuan untuk naik takhta.
Situasi ini membuat masa depan Kekaisaran Jepang kembali diperdebatkan secara terbuka. Di satu sisi ada upaya mempertahankan tradisi patrilineal, sementara di sisi lain muncul desakan agar aturan suksesi dibuka untuk perempuan demi menjaga keberlanjutan monarki.
Krisis suksesi yang makin sempit
Menurut laporan www.suara.com, dua dari tiga penerus yang sah itu bahkan sudah berusia 60 tahun ke atas. Kondisi ini membuat kekhawatiran soal kelanjutan garis keturunan kekaisaran semakin besar karena jumlah kandidat kian terbatas.
Pemerintah mengusulkan pemulihan status cabang keluarga kerajaan lama untuk menambah kandidat pria. Rencana itu masih menunggu persetujuan parlemen, tetapi langsung memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, politisi oposisi, dan masyarakat luas.
| Ahli Waris Sah | Usia | Keterangan |
|---|---|---|
| Paman kaisar | 90 tahun | Salah satu dari tiga penerus yang tersisa |
| Adik kaisar | 60 tahun | Termasuk dalam garis suksesi yang masih sah |
| Keponakan kaisar | 19 tahun | Penerus termuda yang tersisa |
Perempuan dan batas tradisi
Perdebatan paling tajam muncul karena aturan suksesi dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Profesor Makoto Okawa, pakar garis keturunan kekaisaran dari Universitas Chuo di Tokyo, menilai tidak ada dasar rasional untuk menolak perempuan menjadi kaisar.
“Sulit untuk menemukan dasar rasional apa pun menolak mengizinkan seorang wanita menjadi kaisar,” kata Okawa, dikutip dari CNN Internasional, Selasa (14/7/2026).
Okawa juga menegaskan bahwa konstitusi Jepang tidak melarang perempuan memimpin takhta. Ia bahkan menyebut pengecualian terhadap perempuan sebagai bentuk misogini.
“Ide untuk mengecualikan perempuan terlebih dahulu sebagai orang yang tidak mampu menjadi kaisar harus dipahami secara jelas sebagai misogini,” kata Okawa.
Sejarah Jepang sendiri mencatat pernah ada delapan maharani sebelum hukum Meiji tahun 1889 melarangnya. Sementara itu, jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarakat kini terbuka terhadap kehadiran kaisar perempuan.
Penolakan dari kubu konservatif
Meski begitu, pemerintah di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi bersama Partai Demokrat Liberal tetap mempertahankan garis keturunan pria. Dalam debat parlemen terbaru, Takaichi menegaskan bahwa rancangan undang-undang baru tidak memberi ruang bagi para putri.
“Sesuai untuk membatasi kelayakan hanya pada keturunan laki-laki dari garis keturunan kekaisaran,” kata PM Sanae Takaichi.
Kubu konservatif menilai perubahan aturan justru bisa mengganggu stabilitas negara. Tsuneyasu Takeda, keturunan dari bekas cabang kekaisaran, mengatakan bahwa mempertahankan garis patrilineal tradisional adalah hal yang penting.
“Orang-orang yang mendukung hasil tersebut mungkin tidak melihatnya sebagai masalah, tetapi bagi seseorang seperti saya yang percaya kita harus mempertahankan garis patrilineal tradisional, ini dilihat sebagai risiko yang nyata,” kata Tsuneyasu Takeda.
Takeda menambahkan bahwa legitimasi kaisar bisa terguncang jika sebagian masyarakat menolak mengakui monarki. Menurut dia, keputusan yang hanya didukung mayoritas tipis tidak otomatis membuat takhta dihormati.
“Bahkan jika keputusan dicapai dengan mayoritas tipis dalam pemungutan suara demokratis, jika sebagian penduduk menolak untuk mengakui kaisar, monarki tidak akan dihormati,” kata Takeda.
“Ini secara mendasar akan mengguncang fondasi Jepang.”
Akar masalah ada pada aturan pascaperang
Penyusutan anggota keluarga kekaisaran berakar dari amendemen Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran pada 1947. Kebijakan itu memangkas 11 cabang keluarga demi menghemat anggaran negara.
Aturan yang mewajibkan putri kekaisaran keluar dari kerajaan setelah menikah dengan rakyat biasa ikut memperparah penyusutan tersebut. Akibatnya, jumlah anggota keluarga kerajaan turun drastis dari 67 orang menjadi hanya 16 orang.
Di tengah situasi itu, Putri Aiko tetap menjadi sosok populer, tetapi terganjal aturan gender untuk memimpin. Sementara itu, masa depan monarki Jepang kini bergantung pada keputusan politik apakah tradisi lama akan dipertahankan atau aturan suksesi dibuka lebih luas.
