Kanselir Jerman Friedrich Merz memperingatkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak mencampuri pemilu di Jerman. Sikap itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan program hibah bagi kelompok-kelompok di Eropa yang dinilai sejalan dengan gerakan Make America Great Again atau MAGA.
Peringatan Merz menyoroti kekhawatiran baru di Eropa tentang kemungkinan pengaruh politik AS melalui pendanaan organisasi. Pemerintah Jerman akan menggelar pemilu tingkat negara bagian pada September, sehingga isu dana asing menjadi perhatian penting.
Merz Menolak Campur Tangan dari Washington
Dalam konferensi pers pada Rabu, 15 Juli 2026, Merz menegaskan bahwa Jerman tidak ingin pemerintah AS maupun lembaga yang dekat dengannya ikut terlibat dalam proses pemilu. Ia membandingkan sikap itu dengan prinsip tidak mencampuri pemilu di Amerika Serikat.
"Kami tidak mencampuri pemilu di AS," kata Merz. "Sebaliknya, saya juga tidak ingin pemerintah AS ataupun lembaga-lembaga yang dekat dengan pemerintah ikut campur dalam pemilu di Jerman."
Merz juga menekankan bahwa pendanaan partai politik di Jerman dari luar negeri merupakan tindakan ilegal. Pernyataan ini memperjelas batas yang ingin ditegaskan Berlin di tengah munculnya program pendanaan dari Washington.
Menurut laporan www.liputan6.com, program tersebut menawarkan hibah hingga US$ 3 juta untuk lembaga amal, lembaga pemikir, serta individu di Eropa. Dana itu ditujukan bagi pihak yang mengangkat isu kedaulatan nasional, migrasi, sensor, dan dugaan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik.
Program Hibah dan Pertanyaan soal Penerima Dana
Deskripsi program menyebut pendanaan diarahkan kepada pihak-pihak yang sejalan dengan filosofi politik dan hukum bersama serta warisan peradaban Barat. Namun, ketentuan mengenai pihak yang dapat menerima dana tersebut masih dianggap ambigu oleh seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS.
Sejumlah mantan pejabat AS memandang program hibah itu sebagai bagian dari upaya berbulan-bulan untuk mengalihkan dana pemerintah. Mereka menilai dana tersebut berpotensi mendukung kelompok kanan jauh dan kemungkinan juga partai politik di Eropa.
Seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan program itu dapat memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada kelompok sayap kanan. Menurutnya, sumber daya seperti itu biasanya tidak tersedia bagi kelompok-kelompok tersebut.
"Tampaknya Kementerian Luar Negeri AS berupaya mencampuri pemilu di Eropa dengan memberikan keunggulan yang tidak semestinya kepada partai-partai sayap kanan melalui sumber daya yang biasanya tidak mereka peroleh," kata mantan pejabat tersebut.
Laporan sebelumnya juga menyebut Kementerian Luar Negeri AS di bawah pemerintahan Trump tertarik mendanai partai politik di Eropa. Namun, rencana tersebut dapat berbenturan dengan undang-undang AS terkait bantuan luar negeri.
Hubungan Baru AS dengan Kelompok Konservatif Eropa
Kontroversi hibah ini tidak berdiri sendiri karena sejumlah pejabat tinggi AS sebelumnya melontarkan kritik terhadap sekutu tradisional Washington di Eropa Barat. Kritik itu mencakup isu migrasi, aborsi, hingga kebijakan keselamatan daring.
Wakil Presiden AS JD Vance termasuk pejabat yang menyampaikan kritik keras kepada negara-negara sekutu di Eropa. Sementara itu, pejabat Kementerian Luar Negeri AS disebut aktif membangun hubungan dengan kelompok konservatif sosial dan partai-partai kanan jauh di kawasan tersebut.
Pada Desember, strategi keamanan nasional baru AS menyatakan bahwa peradaban Eropa terancam lenyap. Dokumen itu juga menyambut meningkatnya pengaruh apa yang disebut sebagai "partai-partai patriotik Eropa", yang diduga merujuk pada gerakan-gerakan populis.
Ketegangan serupa terlihat di Inggris pada bulan lalu ketika pemerintah setempat membantah klaim seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS. Pejabat itu sebelumnya menyebut polisi Inggris telah melakukan ribuan penangkapan terkait kebebasan berbicara dalam sebuah konferensi kelompok sayap kanan di London.
Bagi Jerman, pernyataan Merz menempatkan isu pendanaan asing sebagai bagian dari perlindungan terhadap integritas pemilu. Perdebatan mengenai program hibah AS kini berpotensi terus menjadi sorotan menjelang pemilu tingkat negara bagian pada September.