Pembubaran Knesset ke-25 membuka pertarungan politik baru yang dapat menentukan masa depan Benjamin Netanyahu. Menjelang pemilu nasional pada 27 Oktober 2026, blok pendukung perdana menteri itu disebut masih belum mendekati ambang mayoritas untuk kembali membentuk pemerintahan.
Tekanan terhadap Netanyahu datang ketika keterlibatan Israel dalam perang di Gaza, Lebanon, dan Iran menjadi sorotan publik. Perang melawan Iran, khususnya, memicu kemarahan karena dinilai tidak populer dan berpotensi memengaruhi pilihan pemilih.
Knesset resmi dibubarkan pada Jumat, 17 Juli 2026, setelah menyelesaikan masa jabatan empat tahun. Peristiwa ini tergolong langka karena untuk pertama kalinya sejak 1988 parlemen Israel menuntaskan masa jabatan penuh sebagaimana diwajibkan hukum.
Selama beberapa dekade, politik Israel dikenal sangat fluktuatif dengan koalisi yang kerap runtuh sebelum masa jabatan berakhir. Pemilu dini pun berulang kali menjadi konsekuensi dari rapuhnya kerja sama antarpihak di parlemen.
Pemilu Ditetapkan, Dana Kampanye Dicairkan
Sebelum masa kerjanya berakhir, parlemen menggelar pemungutan suara maraton yang berlangsung semalaman. Menurut laporan www.kompas.com yang mengutip Al Jazeera, salah satu aturan yang disahkan adalah Undang-Undang Pendanaan Partai.
Aturan itu mencairkan dana kampanye yang diatur negara bagi partai politik. Regulasi tersebut juga mengonfirmasi 27 Oktober 2026 sebagai tanggal pemilu secara hukum.
| Regulasi | Isi Utama | Dampak Politik |
|---|---|---|
| Undang-Undang Pendanaan Partai | Mencairkan dana kampanye yang diatur negara | Mengonfirmasi pemilu pada 27 Oktober 2026 |
| Undang-Undang Komunikasi | Membubarkan regulator media independen | Menggantikannya dengan otoritas penyiaran yang diawasi pemerintah |
| Aturan wajib militer | Melindungi pria ultra-Ortodoks dari wajib militer | Menjawab kepentingan mitra koalisi religius |
Undang-Undang Kontroversial di Pengujung Masa Sidang
Koalisi garis keras Netanyahu memanfaatkan periode sebelum reses untuk meloloskan sejumlah aturan penting. Koalisi itu tercatat sebagai yang paling nasionalis dalam sejarah Israel.
Salah satu yang paling diperdebatkan ialah Undang-Undang Komunikasi, yang lolos dengan hasil 53 suara berbanding 48. Aturan ini membubarkan regulator media independen dan menempatkan otoritas penyiaran penggantinya di bawah pengawasan langsung pemerintah.
Parlemen juga menyetujui aturan yang memberikan perlindungan bagi pria ultra-Ortodoks dari kewajiban militer. Stasiun televisi negara Kan menilai langkah-langkah itu diambil untuk menjaga kepuasan mitra koalisi religius dan nasionalis Netanyahu.
Strategi tersebut ditujukan untuk mencegah perpecahan internal sebelum kampanye dimulai. Namun, pengesahan aturan-aturan itu belum tentu menghilangkan tantangan yang akan dihadapi koalisi pada pemilu mendatang.
Survei Menempatkan Likud di Belakang Oposisi
Hasil survei yang dirilis Kan menunjukkan Partai Likud pimpinan Netanyahu tertinggal dari kubu oposisi. Blok Netanyahu juga masih jauh dari kebutuhan 61 kursi untuk menguasai mayoritas parlemen.
Ancaman paling menonjol datang dari Yashar, partai sentris baru yang dipimpin mantan kepala militer Gadi Eisenkot. Dalam jajak pendapat terbaru, Yashar disebut telah melampaui popularitas Likud.
Kondisi ini menjadikan Pemilu Israel 2026 sebagai ujian besar bagi Netanyahu dan sekutunya. Kampanye diperkirakan akan berlangsung di tengah perdebatan mengenai perang, kekuatan koalisi, serta arah pemerintahan berikutnya.
Pemimpin sayap kanan sekuler Avigdor Liberman merespons penutupan Knesset dengan optimisme melalui media sosial. “Pada 27 Oktober, kami akan menang. Kami akan mengganti pemerintah… dan membangun kembali negara,” ujar Liberman.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa oposisi melihat pembubaran parlemen sebagai peluang untuk mengakhiri kekuasaan koalisi saat ini. Bagi Netanyahu, masa kampanye akan menjadi pertaruhan untuk mempertahankan dukungan politik ketika tekanan publik dan persaingan elektoral menguat.