Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengungkapkan bahwa Mesir dan Yordania tengah mempersiapkan pelatihan bagi sekitar 5.000 petugas polisi Palestina. Personel yang dilatih ini nantinya akan ditempatkan di Gaza sebagai upaya mengisi kekosongan pengamanan pascakonflik serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategis regional untuk mendukung pengelolaan Gaza setelah perang dengan Israel berakhir.
Dalam wawancara dengan stasiun TV lokal DMC pada Rabu (13/8/2025), Abdelatty menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan membentuk personel keamanan yang mumpuni agar dapat mengambil alih tugas menjaga ketertiban dan keamanan di Gaza. “Mesir dan Yordania bekerja sama dalam mempersiapkan personel keamanan Palestina guna mengelola wilayah tersebut, serta mencegah adanya kekosongan pengamanan yang dapat memicu ketidakstabilan,” ujarnya. Ini menjadi bagian dari visi Mesir untuk pengelolaan jalur Gaza pascakonflik.
Kerjasama Regional dalam Pelatihan Polisi Palestina
Pelatihan tersebut rencananya akan dilaksanakan di Mesir dan Yordania, dua negara yang berbatasan dan memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Keterlibatan Yordania juga mencerminkan upaya diplomasi yang lebih luas dalam mempertahankan keamanan wilayah dan mendukung pembangunan institusi keamanan Palestina.
Lebih jauh, Badr Abdelatty mengungkapkan bahwa Mesir akan menjadi tuan rumah konferensi internasional yang mengusung agenda rekonstruksi Gaza. Pada konferensi tersebut, akan diumumkan rencana dan visi yang telah disusun oleh Mesir mengenai masa depan pengelolaan Gaza pascaperang. “Kami akan melibatkan komunitas internasional dalam upaya rekonstruksi dan stabilisasi Gaza, sekaligus menegaskan posisi Otoritas Palestina sebagai satu-satunya badan yang sah untuk memerintah wilayah ini,” tegasnya.
Pemimpin Gaza Pasca Perang, Otoritas Palestina sebagai Pengelola Sah
Abdelatty juga menegaskan bahwa telah dicapai kesepakatan terkait penunjukan 15 tokoh terkemuka dari Gaza yang akan memimpin wilayah tersebut selama enam bulan ke depan. Penunjukan ini menunjukkan langkah progresif untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Gaza, sekaligus menghindari kekacauan keamanan. "Otoritas Palestina adalah satu-satunya badan yang berhak secara sah mengatur dan memerintah Gaza," katanya.
Pernyataan ini berhadapan dengan klaim dari Kepala Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, yang beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Gaza akan dikelola oleh sebuah "administrasi sipil non-Israel" pascadikudeta wilayah tersebut. Netanyahu menyebutkan administrasi ini akan dijalankan oleh pihak ketiga yang bukan Hamas dan bukan juga Otoritas Palestina, meskipun rincian lebih lanjut tidak diungkapkan. Pernyataan ini mendapat kritikan luas mengingat kompleksitas dan sensitivitas politik di Gaza.
Situasi Kemanusiaan di Gaza dan Tuntutan Hukum Internasional
Konflik yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat serius di Gaza. Data dari berbagai sumber mencatat bahwa lebih dari 61.700 warga tewas akibat perang. Kondisi ini semakin mengundang perhatian dan kecaman dari komunitas internasional.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, gugatan genosida terhadap Israel juga tengah diproses di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militer yang dilancarkan di wilayah tersebut.
Signifikansi Pelatihan dan Pengelolaan Keamanan Gaza
Program pelatihan polisi Palestina oleh Mesir dan Yordania berpotensi menjadi elemen kunci dalam membangun institusi keamanan yang stabil di Gaza pascakonflik. Hal ini juga menggambarkan upaya diplomasi dan kerja sama regional yang berorientasi pada pemulihan stabilitas wilayah, di tengah keterlibatan aktor internasional yang kompleks.
Keberhasilan pelatihan dan penempatan polisi yang terlatih dapat membantu mengisi kekosongan keamanan dan mencegah konflik lebih lanjut, sekaligus mendukung proses rekonstruksi pascaperang yang sedang dirancang. Program ini juga menegaskan peran Otoritas Palestina sebagai entitas yang sah dalam mengelola keamanan dan pemerintahan di Gaza.
Dengan latar belakang krisis kemanusiaan dan ketegangan politik yang tinggi, inisiatif Mesir dan Yordania ini menjadi bagian vital dalam mencari solusi jangka panjang bagi stabilitas dan perdamaian di Gaza serta kawasan sekitarnya. Konferensi internasional yang akan diselenggarakan Mesir juga diharapkan menjadi platform penting untuk merumuskan langkah konkret rekonstruksi yang mendapat dukungan luas dari komunitas global.
-
-
-
-
