Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, secara tegas mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mencaplok sebagian besar wilayah Jalur Gaza. Langkah ini dia ajukan sebagai respons atas sikap kelompok militan Palestina, Hamas, yang hingga kini menolak menyerah dan meletakkan senjata setelah konflik berkepanjangan sejak Oktober 2023.
Smotrich, seorang politikus sayap kanan, mengungkapkan rencananya tersebut dalam konferensi pers yang diadakan di Yerusalem pada Kamis, 28 Agustus 2025. Dalam pernyataannya yang berjudul “Menang di Gaza pada akhir tahun”, Smotrich memberikan ultimatum kepada Hamas agar segera menyerah, melucuti senjata, dan membebaskan sandera yang mereka tahan sejak serangan 7 Oktober 2023. Apabila Hamas tetap menolak, Smotrich mengusulkan agar Israel melakukan aneksasi secara bertahap terhadap wilayah Gaza, yaitu mencaplok satu bagian wilayah setiap minggu selama empat minggu.
Rencana Aneksasi Bertahap
Menurut rencana Smotrich, aneksasi akan dimulai dengan pengusiran warga Palestina ke bagian selatan Jalur Gaza. Selanjutnya, pasukan Israel akan mengepung area utara dan tengah wilayah tersebut demi menghapus keberadaan militan Hamas. Setelah itu, baru akan dilakukan pengambilalihan penuh atau aneksasi wilayah Gaza oleh Israel. Smotrich optimis bahwa proses ini dapat diselesaikan dalam waktu tiga hingga empat bulan.
Langkah ini dinilai sebagai tuntutan keras yang tidak hanya berfokus pada aspek militer, melainkan juga mencakup perubahan geopolitik signifikan, dengan menggantikan kontrol Hamas atas sebagian besar Jalur Gaza dengan pemerintahan Israel langsung.
Situasi Perang dan Dampak Kemanusiaan
Pernyataan Smotrich muncul di tengah gelombang operasi militer besar-besaran yang sedang dilakukan Israel untuk merebut Kendali Kota Gaza, kota terbesar di wilayah tersebut. Serangan militer ini mendapat sorotan luas terkait risiko tinggi terhadap keselamatan warga sipil. Sejak perang meletus, lebih dari dua juta warga Gaza dilaporkan telah mengungsi sedikitnya satu kali akibat bentrokan dan serangan yang meluas.
Permasalahan kemanusiaan di kawasan itu semakin kritis, dengan pasokan bantuan dan akses medis yang sangat terbatas. Rencana aneksasi yang diusulkan turut memicu kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai kemungkinan terjadinya pengungsian paksa dan pelanggaran hak asasi manusia.
Reaksi Hamas dan Politik Israel
Hamas mengecam keras rencana aneksasi yang diusulkan Smotrich. Kelompok militan Palestina ini menyebutnya sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemindahan paksa dan upaya pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina. Mereka memperingatkan bahwa rencana tersebut akan mendorong konflik yang lebih intens dan berkelanjutan.
Sementara itu, Smotrich adalah salah satu tokoh sayap kanan paling vokal dalam koalisi pemerintahan Israel yang menentang kesepakatan damai dengan Hamas. Selain mendorong aneksasi Gaza, dia juga mendukung pembangunan kembali permukiman Yahudi di Jalur Gaza, wilayah yang ditinggalkan Israel sejak 2005, serta mempercepat proyek pembangunan di kawasan E1, Tepi Barat yang diduduki. Proyek infrastruktur tersebut oleh kritikus dianggap mengancam kelangsungan harapan pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Desakan Kepada Pemerintah Israel
Dalam konferensi persnya, Smotrich secara terbuka meminta Netanyahu untuk segera mengadopsi dan menjalankan rencana aneksasi ini. Dia menilai penyelesaian konflik harus ditegaskan melalui langkah-langkah nyata, bukan kompromi atau perjanjian damai yang hanya memberi waktu tambahan bagi Hamas untuk menguatkan diri.
Dengan tekanan dari kalangan sayap kanan dan operasi militernya yang sedang berjalan, pemerintah Israel kini menghadapi dilema besar antara konsensus politik domestik dan respon internasional terhadap rencana aneksasi yang berpotensi memicu eskalasi konflik lebih jauh.
Situasi di Jalur Gaza Saat Ini
Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, wilayah Jalur Gaza menjadi pusat konflik yang semakin memanas. Bentrokan antara Israel dan kelompok militan berlangsung secara intens, terutama di Kota Gaza, yang menjadi target utama operasi militer Israel. Warga sipil menjadi korban utama dalam konflik ini, dengan ribuan yang terluka dan ratusan ribu terlantar akibat penghancuran infrastruktur dan kawasan permukiman.
Proposisi aneksasi yang diusung oleh Bezalel Smotrich berpotensi mengubah lanskap politik di kawasan itu. Namun, risiko kemanusiaan dan ketegangan internasional juga meningkat, mengingat wilayah Gaza merupakan kawasan yang padat penduduk dan menjadi pusat keseharian masyarakat Palestina.
Upaya diplomasi dari berbagai negara dan organisasi internasional terus berlangsung, termasuk pertemuan yang difasilitasi di tingkat tinggi guna mencari solusi damai. Namun, hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda konkret dari Hamas atau pihak Israel untuk mengakhiri permusuhan secara permanen.
Dalam konteks ini, desakan Smotrich kepada Netanyahu menambah kompleksitas bagi penyelesaian konflik yang telah menelan banyak korban dan mempengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah secara luas.
-
-
-
-
