Lebih dari 2.000 karyawan Microsoft mengungkap bahwa perusahaan teknologi multinasional tersebut melarang penggunaan kata-kata seperti “Palestina” dan “Gaza” dalam komunikasi internal, di tengah tuduhan keterlibatan Microsoft dalam genosida yang dilakukan militer Israel di wilayah Gaza. Pengungkapan ini disampaikan oleh sejumlah karyawan yang kemudian dipecat akibat kritik mereka terhadap dukungan teknologi Microsoft untuk pasukan Israel, khususnya dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan layanan komputasi awan Azure.
Karyawan Microsoft menuduh perusahaan menyediakan dukungan teknologi kepada Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan Unit 8200, sebuah unit intelijen yang dikenal melakukan operasi target terhadap warga Palestina. Mereka menyebut Microsoft sebagai bagian dari sistem pendukung militer yang telah berkontribusi pada kematian lebih dari 65.000 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak.
Pemecatan Karyawan dan Aksi Protes
Insinyur perangkat lunak Microsoft, Riki Fameli, menjadi salah satu korban pemecatan usai berpartisipasi dalam aksi duduk di kantor pusat Microsoft di Redmond, Washington, yang diberi nama “No Azure for Apartheid”. Dia menilai keterlibatan Microsoft dalam konflik ini adalah keadaan darurat yang memerlukan tekanan dari publik dan para pekerja untuk memaksa perusahaan menghentikan keterlibatannya.
“Perusahaan tidak akan melakukan apa pun tanpa tekanan publik dan pekerjanya sendiri,” ujar Fameli. Selain dia, insinyur sekaligus pengkritik perusahaan, Anna Hattle, juga mengungkap bahwa Microsoft melarang kata-kata yang berkaitan dengan isu Palestina, Gaza, genosida, dan apartheid di lingkungan internal perusahaan. Menurutnya, hal ini merupakan upaya untuk membungkam kritik dan protes dari karyawan.
“kami dipecat karena menuntut etika dan hak asasi manusia, sementara Microsoft justru menutupi keterlibatan mereka dalam kejahatan kemanusiaan,” kata Hattle kepada media.
Tuntutan Putus Kerja Sama dengan Militer Israel
Para karyawan yang menandatangani petisi menuntut Microsoft untuk segera memutuskan hubungan kerja sama dengan militer Israel dan tidak lagi menyediakan teknologi yang dapat digunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Selain pemecatan, sejumlah karyawan lain yang bernama Nisreen Jadarat dan Joe Lopez menyatakan bahwa protes akan terus berlanjut walaupun menghadapi ancaman pemecatan dan tindakan pembungkaman dari perusahaan.
Microsoft sendiri mengaku tengah melakukan peninjauan independen terhadap dugaan penyalahgunaan teknologi yang mereka sediakan. Namun, perusahaan menuduh para pengunjuk rasa melakukan perusakan dan vandalisme, tuduhan yang dibantah keras oleh para karyawan yang dipecat.
Kontroversi Etika dan Tanggung Jawab Perusahaan Teknologi
Kasus ini menimbulkan perdebatan luas mengenai tanggung jawab moral perusahaan teknologi besar dalam konteks konflik geopolitik. Microsoft, sebagai penyedia utama layanan komputasi awan dan kecerdasan buatan yang digunakan militer Israel, dihadapkan pada tekanan publik dan internal untuk memastikan teknologi mereka tidak disalahgunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Para pekerja menilai bahwa Microsoft memiliki kewajiban etis untuk menghentikan penyediaan teknologi yang berpotensi digunakan sebagai alat dalam kejahatan perang dan pelanggaran HAM. Hal ini sejalan dengan tuntutan dunia internasional agar perusahaan teknologi tidak menjadi bagian dari siklus kekerasan dan penderitaan di wilayah konflik.
Respons dan Implikasi Ke Depan
Peninjauan internal yang dilakukan Microsoft akan menjadi titik penting bagi perusahaan dalam menentukan sikapnya terkait penggunaan teknologi di medan konflik. Dampak dari kontroversi ini tidak hanya berpengaruh pada reputasi Microsoft, tetapi juga bisa menjadi preseden penting bagi perusahaan teknologi lain dalam menangani isu-isu etika dan HAM.
Tuntutan dari karyawan dan tekanan publik menunjukkan bagaimana peran pekerja dapat menjadi kekuatan penggerak untuk perubahan dalam perusahaan besar. Selain itu, larangan penggunaan kata-kata tertentu dalam komunikasi internal memicu kekhawatiran tentang kebebasan berbicara dan transparansi di lingkungan korporasi.
Seiring protes yang masih berlanjut, microsoft menghadapi tantangan berat mengelola hubungan antara bisnis, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kasus ini juga memantik perhatian global pada bagaimana inovasi teknologi modern dapat mempengaruhi dan terlibat dalam dinamika konflik bersenjata di era digital.
-
-
-
-
