Hakim dan jaksa yang pernah gigih menuntut seorang pengusaha Jepang, Shizuo Aishima, secara resmi meminta maaf di kuburannya setelah terungkap bahwa tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya adalah salah. Aishima, yang meninggal dunia akibat kanker lambung selama proses hukum berlangsung, dituduh secara keliru melakukan ekspor ilegal mesin industri spray dryer yang diduga bisa dialihfungsikan untuk keperluan militer.
Kronologi Kasus dan Tuduhan Keliru
Kasus ini bermula pada Maret 2020 ketika Shizuo Aishima dan tiga pejabat dari perusahaannya, Ohkawara Kakohki, ditangkap atas tuduhan ekspor ilegal mesin spray dryer. Mesin ini dianggap aparat berwenang Jepang memiliki potensi disalahgunakan untuk tujuan militer, sehingga masuk dalam daftar barang ekspor terbatas. Namun, perusahaan dan Aishima berkeras bahwa bisnis mereka tidak melanggar regulasi tersebut dan mesin yang diekspor memang tidak termasuk kategori barang yang dibatasi.
Dalam kurun waktu penahanan dan persidangan, Aishima berjuang melawan penyakit kanker lambung yang semakin memburuk. Permohonan jaminan penahanan yang diajukan sebanyak delapan kali ditolak terus-menerus oleh jaksa penuntut, yang akhirnya berdampak signifikan pada menurunnya kondisi kesehatan Aishima. Ia meninggal dunia pada Februari 2021, tanpa pernah mendapat pembebasan dan pengakuan atas ketidakbersalahannya.
Lima bulan pasca wafatnya Aishima, yakni pada Juli 2021, jaksa penuntut akhirnya mencabut semua dakwaan dengan alasan keraguan atas keterlibatan para terdakwa dalam kasus tersebut. Namun, keputusan itu datang terlambat dan tidak bisa mengembalikan reputasi yang telah hancur maupun nyawa Aishima.
Permintaan Maaf di Kuburan dan Pengakuan Kesalahan
Pada hari Senin (26/8/2025), keluarga Aishima menerima permintaan maaf resmi dari para pejabat hukum yang pernah menuntutnya. Di pemakaman di Yokohama, para hakim dan jaksa membungkuk dan meletakkan karangan bunga di makam Aishima sebagai simbol penyesalan atas kesalahan yang terjadi. Jaksa penuntut utama, Hiroshi Ichikawa, menyatakan bahwa dalam kasus ini terjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
"Kami meminta maaf atas pelanggaran HAM yang dilakukan dengan meminta penahanan ilegal dan menuntut secara tidak benar. Kami juga menyesal karena menolak permohonan jaminan yang menghalangi Aishima memperoleh perawatan medis yang sangat dibutuhkannya," ujarnya.
Meski demikian, sang istri Aishima menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut tidak cukup untuk menghapus luka mendalam yang diderita keluarganya. Ia menegaskan bahwa memaafkan pelaku atas tuduhan yang menghancurkan keluarga dan reputasi suaminya bukanlah hal mudah dilakukan.
Proses Hukum dan Kompensasi
Setelah pencabutan dakwaan, perusahaan milik Aishima mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan Tokyo pada September 2021. Pengadilan memutuskan bahwa dakwaan terhadap Aishima dan rekan-rekannya adalah tindakan ilegal, dan memerintahkan negara untuk membayar kompensasi sebesar 166 juta yen atau sekitar 1,12 juta dolar AS.
Kejaksaan dan kepolisian metropolitan Tokyo menerima keputusan itu tanpa mengajukan banding, sehingga putusan tersebut bersifat final. Mereka juga telah melakukan investigasi internal terkait penyebab kesalahan dakwaan tersebut.
Namun, pihak keluarga menilai investigasi internal belum memadai dalam mengungkap akar permasalahan dan menilai hukuman bagi pejabat yang bertanggung jawab terlalu ringan. Hal ini menjadi catatan bagi sistem peradilan Jepang agar insiden serupa tidak terulang dan menjaga keadilan serta hak asasi terdakwa secara lebih optimal.
Dampak dan Pelajaran dari Kasus
Kasus salah dakwa yang menimpa Shizuo Aishima menjadi peringatan serius tentang potensi kegagalan sistem hukum dalam menjaga hak asasi manusia dan memastikan proses hukum yang adil serta transparan. Penolakan berulang terhadap jaminan penahanan yang berdampak pada kesehatan terdakwa, serta berlarutnya proses hukum hingga mengakibatkan kematian, menunjukkan perlunya reformasi dan pengawasan ketat terhadap penanganan kasus serupa.
Selain tuntutan ganti rugi finansial, permintaan maaf terbuka dari pejabat hukum di makam terdakwa menyiratkan kesadaran akan kesalahan fatal yang telah dilakukan. Meskipun tidak mengembalikan nyawa dan kehormatan yang hilang, langkah ini menjadi cerminan akuntabilitas dan sebuah upaya memperbaiki kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Sebagai bagian dari komitmen reformasi, penguatan mekanisme perlindungan hak terdakwa, transparansi dalam proses penahanan, serta prosedur evaluasi dakwaan wajib menjadi perhatian utama. Kasus Shizuo Aishima membuka dialog penting mengenai bagaimana sistem hukum harus bisa lebih manusiawi dan memastikan keadilan bagi setiap individu tanpa diskriminasi atau prasangka.
-
-
-
-
