Amerika Serikat (AS) tengah merencanakan pembatasan durasi visa untuk mahasiswa asing dan jurnalis, sebagai bagian dari upaya peningkatan keamanan nasional dan pengelolaan imigrasi yang lebih ketat. Rencana ini diumumkan dalam draft kebijakan pemerintah yang dirilis pada 27 Agustus 2025 oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), dan mencerminkan langkah otoritas AS memperketat aturan visa selama masa jabatan Presiden Donald Trump.
Pembatasan Durasi Visa Mahasiswa dan Jurnalis
Dalam rencana tersebut, DHS mengusulkan pembatasan masa tinggal bagi pemegang visa kategori F (untuk mahasiswa internasional), visa J (peserta program pertukaran), serta visa I (jurnalis asing). Khusus untuk mahasiswa dan peserta program pertukaran, durasi visa yang diizinkan hanya sampai empat tahun. Sementara untuk jurnalis, masa tinggal maksimum dibatasi selama 240 hari. Adapun jurnalis asal China hanya akan diberikan izin tinggal paling lama 90 hari.
Data dari DHS menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa asing di AS terus mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, terdapat sekitar 1,6 juta mahasiswa asing yang memegang visa F, meningkat drastis dibandingkan 260.000 mahasiswa pada tahun akademik 1980–1981. Selain itu, terdapat sekitar 523.000 pemegang visa J serta 24.000 pemegang visa I di AS pada periode yang sama.
Alasan Keamanan dan Pengelolaan Beban Negara
Menurut DHS, pembatasan ini bertujuan untuk mengakhiri praktek pemberian masa tinggal tanpa batas yang selama ini dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional dan menambah beban administratif pemerintahan dalam pengawasan. “AS terlalu lama membiarkan mahasiswa dan pemegang visa lain tinggal hampir tanpa batas waktu,” ungkap DHS. Kebijakan baru ini juga diharapkan dapat mengurangi dampak merugikan terhadap warga AS yang timbul dari sistem visa saat ini.
Selain mempertimbangkan faktor keamanan publik, lonjakan jumlah pemegang visa juga menurut DHS membuat pengawasan keberadaan mereka semakin sulit dan membebani anggaran negara. Kendati pembatasan diterapkan, pemegang visa tetap memiliki opsi untuk mengajukan perpanjangan setelah masa tinggal awal habis.
Respon dan Proses Kebijakan
Draft kebijakan ini bukanlah yang pertama kali diusulkan. Pada tahun 2020, Presiden Trump juga pernah mengajukan pembatasan durasi visa serupa, namun mendapatkan penolakan luas dari berbagai institusi pendidikan tinggi dan akhirnya dicabut oleh pemerintahan Presiden Joe Biden pada tahun berikutnya.
Pemerintah saat ini berencana membuka masa konsultasi publik selama 30 hari terkait rancangan kebijakan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan kebijakan ini akan mulai diberlakukan. Menteri Luar Negeri AS juga sebelumnya mengumumkan langkah peninjauan rekam jejak perjalanan dan dokumen sekitar 55 juta warga asing pemegang visa, guna memeriksa potensi pelanggaran visa yang bisa berujung pada deportasi.
Sejak Januari 2025, ketika Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden, pemerintah AS mencatat telah mencabut visa lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, termasuk hampir empat kali lipat pencabutan visa pelajar.
Dampak Terhadap Sektor Pendidikan dan Media
Pengetatan aturan visa ini diprediksi akan berdampak signifikan pada sektor pendidikan dan media internasional. Mahasiswa internasional selama ini menjadi bagian penting dari komunitas akademik AS, sementara jurnalis asing juga memainkan peran vital dalam peliputan berita dari dalam negeri.
Namun, DHS menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan imigrasi yang terkontrol, tanpa menjadikan pemegang visa sebagai beban sosial atau keamanan bagi negara. Pada sisi lain, lembaga pendidikan dan kelompok advokasi imigran sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran bahwa pembatasan semacam ini dapat melemahkan peranan AS sebagai tujuan utama pelajar dan profesional dari dunia internasional.
Pengawasan lebih ketat dan durasi visa yang lebih pendek juga dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi, terutama di kota-kota besar yang selama ini menjadi pusat pendidikan dan media. Pemerintah AS tampaknya memprioritaskan pertimbangan keamanan dan pengelolaan administratif dalam mengambil langkah ini.
Rancangan kebijakan ini masih dalam tahap evaluasi publik dan belum resmi diberlakukan, sehingga berbagai pihak masih menantikan perkembangan selanjutnya dari pemerintah AS dalam waktu dekat.
-
-
-
-
