Negara tetangga Indonesia, Thailand, saat ini menghadapi krisis politik yang serius setelah pencopotan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada akhir Agustus 2025. Keputusan ini memicu situasi yang penuh ketidakpastian dan potensi terjadinya kudeta militer, menandakan fragilitas stabilitas pemerintahan di negara tersebut. Para analis serta lembaga think tank internasional memberikan sinyal peringatan mengenai kemungkinan gejolak yang akan memengaruhi kondisi politik dan ekonomi Thailand.
Pemicu Ketidakpastian Politik
Paetongtarn Shinawatra diberhentikan dari jabatannya karena pelanggaran kode etik menyusul terungkapnya rekaman teleponnya yang kontroversial dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn mengkritik seorang komandan militer Thailand terkait sengketa perbatasan dengan Kamboja, namun sekaligus menunjukkan sikap yang bersahabat dengan pemimpin Kamboja itu. Insiden ini terjadi sebelum bentrokan militer antara kedua negara yang pecah pada Juli 2025 dan menjadi pemicu utama turbulensi politik di Thailand.
Joshua Kurlantzick, peneliti senior untuk Asia Tenggara di Council on Foreign Relations, memprediksi adanya "kekacauan jangka pendek" di Thailand. Ia memproyeksikan beberapa skenario, termasuk kemungkinan Partai Pheu Thai—partai penguasa yang dipimpin oleh Paetongtarn—masih mempertahankan mayoritas tipis di parlemen. Dalam skenario ini, sosok Perdana Menteri yang lebih lemah seperti Chaikasem Nitisiri mungkin akan diangkat ke posisi pimpinan pemerintahan, guna menjaga kestabilan politik secara minimal.
Alternatif lain yang muncul adalah terbentuknya koalisi unik antara Partai Bhumjaithai dan Partai Rakyat, namun menurut Kurlantzick, kemungkinan keberhasilan koalisi ini sangat kecil mengingat dinamika politik yang kompleks di negara tersebut. Partai Bhumjaithai sendiri telah keluar dari koalisi pemerintahan sejak Juni 2025 dan kini pemimpinnya, Anutin Charnvirakul, sedang berupaya membentuk pemerintahan baru dengan janji menggelar pemilu dalam empat bulan ke depan.
Risiko Pemilu Dini dan Kudeta Militer
Sementara itu, analis dari Nomura menilai bahwa jika Nitisiri terpilih sebagai Perdana Menteri, status quo mungkin akan bertahan. Namun, mereka juga mengingatkan risiko pemilu dini yang mungkin diadakan pada awal 2026. Mereka memperingatkan, bahwa pemilu awal bukan jaminan penyelesaian krisis, malah berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik.
Joshua Kurlantzick mengingatkan ancaman kudeta militer sebagai opsi yang sangat mungkin terjadi. Thailand mempunyai sejarah kudeta militer pada 2006 dan 2014 yang berhasil menggulingkan pemerintahan Shinawatra. Dalam situasi di mana parlemen dibubarkan dan pemilu kilat digelar, militer dan istana diduga tidak menginginkan hasil yang memungkinkan kemenangan partai reformis dan progresif seperti Partai Bergerak Maju yang pro-reformasi militer dan monarki. Partai ini telah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu 2023, meskipun kemudian dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2024.
Kurlantzick menekankan, jika parlemen runtuh, kudeta militer dapat menjadi pilihan yang diambil oleh militer untuk memulihkan "stabilitas". Pandangan ini selaras dengan analisis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, yang menyebut bahwa militer, monarki, dan elite tradisional Thailand melihat demokrasi elektoral sebagai ancaman utama terhadap pengaruh mereka.
Dampak Terhadap Perekonomian
Ketidakstabilan politik ini bukan hanya berimplikasi pada tatanan pemerintahan, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Thailand. Saat ini, ekonomi negara tersebut sedang menghadapi perlambatan pertumbuhan dan dampak dari tarif perdagangan global. Indeks saham utama Thailand, SET, telah turun sebesar 11,7% sepanjang 2025.
Menurut Radhika Rao, ekonom senior di DBS Bank, pertumbuhan ekonomi Thailand cenderung melambat, meski ada ekspektasi bahwa bank sentral akan menurunkan suku bunga untuk merangsang ekonomi. Proyeksi Nomura juga memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 1,8% untuk tahun ini, sebuah penurunan dari estimasi sebelumnya yang sebesar 2,9% yang dipangkas oleh Bank Dunia pada Juli 2025.
Ketidakpastian politik yang berkepanjangan dan pelemahan ekonomi ini bahkan membuat Moody’s mempertimbangkan penurunan peringkat kredit Thailand dalam beberapa kuartal mendatang. Agensi pemeringkat ini telah merevisi prospek peringkat Thailand menjadi negatif sejak April 2025, menyoroti risiko yang dapat memperburuk kondisi fiskal dan kepercayaan investor.
Dengan potensi kudeta militer dan situasi politik yang tidak menentu, Thailand menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas nasionalnya. Kondisi ini diikuti dengan dampak ekonomi yang berisiko memperlambat kemajuan negara, sehingga menjadi perhatian serius bagi para pengamat regional dan internasional. Indonesia, sebagai negara tetangga, tentu akan memantau perkembangan ini dengan seksama mengingat implikasinya terhadap kawasan Asia Tenggara.
-
-
-
-
