Ketegangan politik dalam pemerintahan Israel memuncak setelah Ketua partai oposisi Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, melontarkan kritik keras terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Lieberman menuding Netanyahu lebih mengutamakan kelangsungan koalisi pemerintahan daripada keamanan nasional, yang dinilai berdampak negatif terhadap manajemen perang dan perlindungan warga negara.
Lieberman menyatakan bahwa Israel saat ini tengah mengalami kehancuran politik yang parah dan isolasi, tanpa adanya pengelolaan konflik yang efektif. "Kita berada dalam kehancuran politik, kita belum pernah terisolasi seperti ini. Tidak ada manajemen perang, yang ada hanyalah kelangsungan koalisi," kata Lieberman pada Jumat, 5 September 2025. Pernyataan ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam dari kubu oposisi terhadap penanganan pemerintah dalam menghadapi situasi keamanan yang kian rumit, khususnya di Gaza.
Kritik Terhadap Negosiasi dan Perlakuan Palestina
Salah satu sorotan utama Lieberman adalah kurangnya peran aktif pemerintah dalam negosiasi dengan Hamas, kelompok perlawanan Palestina yang menjadi salah satu aktor kunci dalam konflik. Ia menganggap inisiatif dari mediator pihak ketiga seperti Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat masih jauh lebih terlihat, sementara Israel justru minim mengajukan proposal konkrit.
“Yang mengganggu saya adalah ada inisiatif dari Mesir, Qatar, dan AS, tetapi saya tidak melihat adanya proposal dari Israel. Masalah dengan pemerintahan ini adalah pertimbangan politik selalu lebih penting daripada pertimbangan keamanan,” ungkap Lieberman. Pernyataan ini sekaligus menyoroti bahwa kekhawatiran keamanan nasional bisa tersisihkan demi mempertahankan dukungan politik dalam koalisi pemerintahan yang rapuh.
Respons Israel Terhadap Tawaran Gencatan Senjata
Pada 18 Agustus 2025, Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata parsial dan pertukaran tahanan yang didukung para mediator internasional. Namun hingga kini, Israel belum memberikan respons resmi terhadap tawaran ini. Hal ini menimbulkan keraguan atas komitmen pemerintah Netanyahu dalam menyelesaikan konflik secara diplomatis.
Padahal, persyaratan Hamas tersebut sejatinya selaras dengan tawaran yang sebelumnya diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, yang telah diterima oleh Tel Aviv. Kegagalan merespons secara positif membuat spekulasi bahwa Israel memang lebih memilih pendekatan militer dibanding perundingan.
Rencana Invasi Gaza dan Risiko Nyawa Tawanan
Sebaliknya, Netanyahu tetap bersikeras akan melanjutkan rencana pendudukan penuh terhadap Kota Gaza dengan alasan membebaskan tawanan Israel dan mengalahkan Hamas. Langkah ini mendapat kritik serius dari berbagai pihak, termasuk mantan pejabat dan analis yang menilai strategi tersebut penuh risiko. Bahkan militer Israel sendiri mengingatkan bahwa operasi militer besar-besaran tersebut membawa bahaya tinggi bagi keselamatan para tawanan di Gaza.
Sejak awal konflik, militer Israel telah melancarkan serangan yang menyebabkan lebih dari 63.700 warga Palestina meninggal dunia. Serangan ini menghancurkan infrastruktur kritis dan memperparah kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza, yang kini menghadapi bencana kelaparan dan kekurangan sumber daya vital.
Kasus Hukum Internasional yang Mengancam Netanyahu
Turut menjadi beban tambahan bagi Netanyahu ialah kasus hukum internasional. Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi militer di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi investigasi kasus genosida di Mahkamah Internasional sehubungan dengan konflik yang terjadi di wilayah tersebut.
Tudingan dari kubu oposisi ini menambah luka politik dalam pemerintahan Netanyahu yang selama ini berjuang mempertahankan koalisi dengan mayoritas tipis. Kritik yang makin keras dari dalam negeri sekaligus menambah tekanan internasional yang menyoroti strategi keamanan dan hak asasi manusia di Israel dan Palestina.
Pengamat politik menilai situasi ini memperlihatkan bagaimana dilema antara kebutuhan politik dalam negeri dan keamanan nasional dapat membentuk arah kebijakan luar negeri dan militer sebuah negara. Dalam konteks Israel, dinamika ini semakin kompleks di tengah ancaman keamanan yang terus meningkat dan tuntutan penyelesaian damai yang mendesak dari komunitas global.
-
-
-
-
