Sebanyak 475 pekerja ditangkap petugas federal dalam penggerebekan besar-besaran di Hyundai Metaplant, kompleks manufaktur mobil listrik dan pabrik baterai di Georgia, Amerika Serikat, pada Kamis (4/9). Penangkapan ini menjadi operasi penegakan hukum imigrasi terbesar di bawah pemerintahan Donald Trump saat ini.
Mayoritas pekerja yang ditahan merupakan warga negara Korea Selatan yang diduga tinggal dan bekerja secara ilegal. Kasus pelanggaran yang ditemukan bervariasi, mulai dari masuk ke AS tanpa izin resmi, menggunakan visa waiver yang tidak memperbolehkan mereka bekerja, hingga melewati masa berlaku visa. Kejaksaan Georgia menyatakan beberapa pekerja berupaya melarikan diri saat penggerebekan berlangsung. Bahkan, ada yang nekat menceburkan diri ke kolam limbah untuk menghindari penangkapan, sehingga petugas harus menggunakan perahu untuk mengevakuasi mereka.
Status Pekerja dan Tanggapan Hyundai
Juru bicara Hyundai, Michael Stewart, menegaskan bahwa tidak ada pekerja yang ditangkap merupakan karyawan langsung perusahaan. Semua yang ditahan berasal dari pekerja kontraktor atau subkontraktor. “Kami memantau situasi ini dengan seksama dan memastikan bahwa tidak ada pekerja yang ditahan bekerja langsung untuk Hyundai,” ujar Stewart dalam pernyataannya.
Hyundai Metaplant sendiri merupakan proyek ambisius yang dibangun di lahan seluas 1.174 hektare, terdiri dari pabrik mobil listrik dan fasilitas produksi baterai hasil kerja sama dengan LG. Pemerintah Georgia sebelumnya menyebut proyek ini sebagai motor penggerak ekonomi baru yang diprediksi mampu menciptakan 8.500 lapangan kerja. Namun, pembangunan pabrik baterai kini terhenti sementara setelah operasi penegakan hukum tersebut. Pihak LG menyatakan akan memberikan kerja sama penuh dengan otoritas Amerika Serikat terkait proses penyelidikan.
Reaksi Pemerintah Korea Selatan
Pemerintah Korea Selatan menyampaikan keprihatinan mendalam atas penangkapan ratusan warganya. Lee Jae-woong, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, menuturkan bahwa “kegiatan ekonomi perusahaan kami di AS dan kepentingan warga negara kami tidak boleh dilanggar secara tidak semestinya.” Pernyataan tersebut menggambarkan keinginan Korea Selatan agar proses hukum berjalan adil tanpa mengganggu hubungan ekonomi bilateral.
Masalah Visa Waiver dan Tuntutan Perlakuan Adil
Beberapa pengacara imigrasi di Georgia melaporkan ada klien yang ditahan meski masuk ke Amerika Serikat menggunakan visa waiver sah, yang mestinya hanya memperbolehkan kunjungan sementara tanpa aktivitas kerja. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait prosedur penegakan hukum yang dijalankan. Sesuai rekomendasi dari Asosiasi Korea-Amerika setempat, otoritas diharapkan memperlakukan para pekerja dengan penuh hormat dan konsisten sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Operasi penegakan hukum serupa juga terjadi di pabrik makanan ringan di Cato, New York, pada hari yang sama. Penggerebekan di pabrik tersebut mengakibatkan penangkapan lebih dari 40 pekerja, termasuk sejumlah orang tua yang memiliki belasan anak-anak. Gubernur New York, Kathy Hochul, mengecam tindakan tersebut sebagai operasi yang “tidak manusiawi” dan memperingatkan tentang dampak sosial yang akan timbul.
Data Penting Penggerebekan Imigrasi di Hyundai Metaplant
- Lokasi: Hyundai Metaplant, Georgia, AS
- Jumlah pekerja ditangkap: 475 orang
- Kebangsaan mayoritas: Korea Selatan
- Status pekerja: kontraktor/subkontraktor, bukan karyawan langsung Hyundai
- Jenis pelanggaran: tinggal/ bekerja ilegal, penggunaan visa waiver tidak sesuai aturan
- Reaksi pihak terkait: Hyundai dan LG kooperatif; pemerintah Korea Selatan mengajukan keprihatinan; pengacara imigrasi menuntut perlakuan adil
Penggerebekan ini menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintah AS dalam menegakkan aturan imigrasi, khususnya pada sektor industri manufaktur yang melibatkan tenaga kerja asing. Dampak sosial dan ekonomi dari operasi ini masih akan terus dipantau, terutama oleh para pemangku kepentingan di tingkat internasional dan lokal. Pemerintah serta perusahaan terkait diharapkan dapat meningkatkan koordinasi agar hal serupa dapat diminimalkan, sambil melindungi hak-hak pekerja sesuai hukum yang berlaku.
-
-
-
-
