Pemerintah Nepal resmi mencabut larangan terhadap sekitar dua lusin platform media sosial setelah kebijakan tersebut memicu gelombang demonstrasi besar yang dipimpin oleh anak muda di beberapa kota utama, termasuk ibu kota Kathmandu. Kebijakan pembatasan akses ke Facebook, WhatsApp, YouTube, serta beberapa platform lainnya ini diterapkan pekan lalu dengan tujuan menekan penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. Namun, larangan ini justru melahirkan protes masif yang berujung pada kerusuhan, menewaskan sedikitnya 19 orang.
Protes Massif Generasi Muda
Aksi unjuk rasa ini dipelopori oleh generasi Z, kelompok usia antara 13 hingga 28 tahun, yang mengungkapkan kemarahan atas sejumlah masalah sosial dan politik yang sudah mengakar di Nepal. Isu-isu yang menjadi pemicu utama meliputi praktik korupsi yang merajalela, minimnya kesempatan kerja, dan kebijakan pemerintah yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Demonstrasi berlangsung di beberapa area strategis, khususnya kawasan sekitar gedung parlemen Kathmandu.
Menteri Komunikasi Nepal, Prithvi Subba Gurung, menyampaikan keputusan pencabutan larangan setelah rapat kabinet. Ia menyatakan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi publik yang menolak kebijakan pembatasan media sosial tersebut. “Kebijakan ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari berita palsu dan ujaran kebencian, namun kami menghargai suara rakyat dan akan mengevaluasi langkah-langkah yang diambil,” ungkap Gurung.
Korban Jiwa dan Respons Internasional
Menurut laporan dari pejabat rumah sakit setempat, sebanyak 17 korban meninggal dunia tercatat di Kathmandu, sementara dua korban lain dilaporkan di kota Itahari. Insiden ini menjadi aksi protes paling berdarah yang terjadi di Nepal dalam beberapa dekade terakhir. Sedangkan Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan mendalam atas tingginya angka korban dan mendesak pemerintah melakukan penyelidikan yang transparan terhadap insiden tersebut.
Amnesty International juga mengecam keras tindakan aparat keamanan yang menggunakan kekuatan mematikan dalam membubarkan pengunjuk rasa. Organisasi ini menilai penggunaan peluru tajam terhadap massa yang tidak menunjukkan ancaman langsung merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.
Rekaman video yang beredar secara luas memperlihatkan aparat menggunakan alat-alat seperti meriam air, gas air mata, dan peluru tajam di area-area yang berdekatan dengan gedung parlemen Kathmandu, mempertegas eskalasi kekerasan yang terjadi selama unjuk rasa berlangsung.
Pernyataan Pemerintah
Perdana Menteri KP Sharma Oli menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi ini dan menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam merespon aspirasi generasi muda. Namun, ia juga menuding adanya “kelompok berkepentingan” yang dianggap menyusup ke dalam unjuk rasa untuk memperkeruh situasi, menimbulkan kerusuhan, dan meningkatkan kekerasan di lapangan. “Kami memahami aspirasi rakyat dan berkomitmen untuk meninjau kebijakan yang ada,” kata Oli.
Selama masa pemerintahannya, KP Sharma Oli menghadapi kritik tajam terkait kegagalannya dalam memberantas praktik korupsi yang membelit berbagai sektor di Nepal. Kondisi ini semakin memperburuk ketidakpuasan masyarakat, khususnya kalangan muda yang semakin vokal menyuarakan perubahan.
Dinamika Kebijakan Media Sosial
Larangan media sosial yang awalnya dimaksudkan untuk mengatasi problem berita palsu dan ujaran kebencian ternyata berbalik menjadi pemicu ketegangan sosial yang serius. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan informasi tanpa dialog yang memadai bisa menimbulkan resistensi kuat dari masyarakat.
Dengan pencabutan larangan, pemerintah diharapkan dapat menata ulang pendekatan dalam mengatur media sosial secara lebih demokratis dan inklusif, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Selain itu, tekanan terhadap pemerintah untuk serius menangani isu-isu utama seperti korupsi dan kesempatan kerja perlu mendapat perhatian lebih agar konflik sosial tidak terus berulang.
Pencabutan larangan ini membuka babak baru dalam hubungan antara pemerintah Nepal dan warganya, terutama generasi muda yang tengah vokal dalam menuntut perubahan. Masyarakat dan kelompok HAM kini memandang langkah ini sebagai indikasi kemajuan, meski tantangan besar tetap menanti di depan.
-
-
-
-
