Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan bahwa biaya untuk memulihkan layanan kesehatan yang hancur total di Jalur Gaza mencapai sekitar 7 miliar dolar AS atau setara dengan Rp116,3 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya kerusakan infrastruktur medis akibat konflik berkepanjangan yang telah melumpuhkan sektor kesehatan di wilayah tersebut.
Menurut Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kondisi kesehatan di Gaza saat ini sangat memprihatinkan. Tidak ada satu rumah sakit pun yang berfungsi secara normal. Hanya 14 rumah sakit yang masih dapat beroperasi, namun dalam kapasitas yang sangat terbatas dan dengan perlengkapan yang kekurangan parah. Kekurangan obat-obatan penting dan peralatan medis semakin memperburuk situasi, sementara tenaga kesehatan yang tersisa menghadapi beban kerja berat di tengah krisis.
WHO mencatat sekitar 15.000 warga Gaza berada dalam kondisi kritis dan menunggu evakuasi medis, termasuk 4.000 anak-anak. Situasi ini semakin memburuk karena kendala birokrasi dan kondisi keamanan yang rumit. Sebanyak 700 orang dilaporkan meninggal dunia akibat tidak tersedianya evakuasi yang cepat dan tepat waktu.
Kerusakan Infrastruktur Kesehatan di Gaza
Kerusakan yang dialami sektor kesehatan di Gaza sangat luas dan mendalam:
- Tidak ada rumah sakit yang beroperasi normal.
- Hanya 14 rumah sakit maksimal beroperasi dengan fasilitas terbatas.
- Ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis sangat minim.
- Tenaga medis yang tersisa sangat terbatas untuk menangani kebutuhan darurat.
- Jumlah pasien kritis mencapai 15.000 orang, termasuk ribuan anak-anak.
- Evakuasi pasien sulit dilakukan akibat situasi keamanan dan birokrasi.
Momentum Politik dan Tantangan Pemulihan
Kebutuhan dana Rp116,3 triliun ini muncul bersamaan dengan inisiatif politik baru yang diumumkan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pada 13 Oktober, Trump bersama pemimpin Mesir, Qatar, dan Turki menandatangani sebuah deklarasi gencatan senjata baru. Kesepakatan ini merupakan lanjutan dari perjanjian gencatan awal antara Israel dan Hamas tanggal 9 Oktober yang menandai dimulainya fase pertama rencana perdamaian.
Rencana perdamaian 20 poin yang diajukan Trump tidak hanya bertujuan menghentikan tembakan dan pertukaran sandera—terdiri dari 20 sandera Israel yang ditukar dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina—melainkan juga mencakup restrukturisasi pemerintahan di Gaza. Salah satu poin penting adalah penghapusan keterlibatan Hamas atau kelompok bersenjata Palestina lain dalam pemerintahan baru Gaza.
Wewenang pemerintahan nanti akan diserahkan kepada komite teknokrat yang diawasi oleh badan internasional di bawah pimpinan Trump. Badan ini akan memegang peranan penting dalam mengelola dana pemulihan sebesar ratusan triliun rupiah, mengorganisasi rekonstruksi dan mengembalikan fasilitas kesehatan agar bisa melayani jutaan penduduk Gaza secara efektif.
Dampak Kemanusiaan yang Berat
Situasi ini bukan hanya masalah infrastruktur dan dana, melainkan krisis kemanusiaan parah yang membutuhkan perhatian segera. Dengan rumah sakit yang lumpuh dan fasilitas medis yang memadai sulit didapat, risiko kematian akibat penyakit dan luka meningkat drastis. Evakuasi pasien kritis pun terhambat, menyumbang kematian yang bisa dicegah.
WHO menegaskan kebutuhan akan dukungan internasional yang masif agar sistem kesehatan Gaza bisa dipulihkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa bantuan yang memadai, warga Gaza akan terus menghadapi risiko kesehatan yang serius dalam waktu lama.
Investasi sekitar Rp116,3 triliun adalah langkah awal untuk membangun kembali fasilitas penting ini sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat di Gaza demi masa depan yang lebih stabil. Namun, tantangan di lapangan tetap besar, terutama terkait pengelolaan dana, keamanan, dan politik yang kompleks. Bantuan kemanusiaan harus terus mengalir sambil tetap diupayakan kondisi damai agar proses rekonstruksi tidak terhambat.
Source: www.suara.com
-
-
-
-
