Faksi-faksi Palestina telah menyepakati pembentukan komisi sementara yang akan mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Kesepakatan ini muncul setelah pertemuan antarfaksi yang berlangsung di Kairo pada Jumat, 24 Oktober 2025, dan bertujuan untuk mengelola kehidupan sehari-hari pascaperang lewat dukungan para teknokrat setempat.
Menurut pernyataan resmi Hamas pada Minggu, 26 Oktober 2025, komisi ini beranggotakan para teknokrat yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan dengan lebih efektif di tengah situasi krisis akibat agresi militer Israel. Selain itu, mereka sepakat membentuk komite internasional untuk turut mengawasi pendanaan dan pelaksanaan proses rekonstruksi wilayah Gaza yang hancur parah akibat konflik.
Pengelolaan Jalur Gaza oleh Komisi Sementara
Kesepakatan mengalihkan pemerintahan Gaza kepada komisi teknokrat mencerminkan upaya faksi-faksi Palestina memisahkan pengelolaan administrasi harian dari dinamika politik yang selama ini mempersulit stabilitas. Komisi ini diharapkan dapat bekerja sama dengan negara-negara Arab sahabat dan organisasi internasional. Tujuannya adalah memastikan penyediaan kebutuhan dasar serta pemulihan fasilitas umum berjalan optimal.
Hamas menegaskan bahwa pendekatan ini penting agar proses rekonstruksi Gaza, pascakonflik yang berlangsung sejak Oktober 2023, dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi dan politik yang biasanya menghambat koordinasi bantuan kemanusiaan.
Peran Komite Internasional
Selain komisi teknokrat, pembahasan di Kairo juga menitikberatkan pada pembentukan komite internasional yang memiliki mandat mengawasi pendanaan serta pelaksanaan program rekonstruksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi sekaligus memastikan dana yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dukungan internasional juga berupa agenda penempatan pasukan penjaga perdamaian di Jalur Gaza. Faksi-faksi Palestina mendorong pengadopsian resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna mewujudkan kehadiran pasukan tersebut, yang diharapkan dapat mengawasi dan menjaga gencatan senjata antara Hamas dan Israel sejak 10 Oktober 2025.
Proses Pertukaran Sandera dan Jenazah
Kesepakatan ini tidak terlepas dari dinamika politik yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam negosiasi kemanusiaan. Di bawah mediasi Amerika Serikat, Hamas telah membebaskan seluruh 20 sandera yang masih hidup sejak 7 Oktober 2023. Secara bersamaan, Israel membebaskan 1.718 tahanan Palestina dari Gaza serta 250 tahanan Palestina dengan vonis berat.
Saat ini, Hamas tengah menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan jenazah sandera yang meninggal selama penahanan kepada Israel. Secara total, terdapat 28 jenazah sandera yang harus diserahkan sesuai kesepakatan, sebagai bagian dari prosedur kerja sama kemanusiaan kedua pihak.
Dukungan Internasional untuk Rekonstruksi Gaza
Situasi Gaza yang masih rapuh memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional. Indonesia, misalnya, secara tegas mendukung fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) yang menegaskan kewajiban Israel memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Palestina, termasuk melalui badan PBB UNRWA.
Dukungan ini menjadi penting dalam konteks proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza, yang memerlukan akses bantuan tanpa hambatan untuk pemulihan warga sipil yang terdampak rohnya.
Kesepakatan faksi-faksi Palestina untuk menyerahkan pengelolaan Gaza kepada komisi teknokrat merupakan langkah strategis menuju stabilitas yang lebih baik. Langkah ini membuka peluang bagi peningkatan koordinasi bantuan internasional dan mendorong terciptanya prospek perdamaian yang lebih solid di wilayah tersebut.
Source: www.viva.co.id
-
-
-
-
