Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan kesiapan negaranya untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza sebagai bagian dari misi PBB. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, di sela-sela KTT ASEAN ke-47 yang digelar di Kuala Lumpur. Anwar menegaskan dukungan Malaysia terhadap perjuangan Palestina dan menyoroti pentingnya peran internasional dalam mengakhiri konflik yang berlangsung di Gaza.
Anwar Ibrahim menekankan bahwa Malaysia mendukung posisi dan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan di Gaza sebagai pelanggaran hukum internasional. Malaysia, bersama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), siap berpartisipasi dalam inisiatif internasional untuk mengirimkan pasukan perdamaian guna memastikan keamanan dan stabilitas di wilayah yang terdampak konflik.
Selain membahas kesiapan pengiriman pasukan perdamaian, pertemuan antara Anwar dan Guterres juga menyinggung peran Malaysia sebagai ketua ASEAN dalam memfasilitasi proses perdamaian di kawasan Asia Tenggara, termasuk perundingan antara Thailand dan Kamboja serta upaya dialog inklusif di Myanmar. Hal ini menunjukkan komitmen Malaysia untuk berkontribusi aktif dalam menyelesaikan konflik regional maupun global melalui diplomasi dan kerja sama multilateral.
Kesiapan Malaysia mengirimkan pasukan ke Gaza sejalan dengan langkah beberapa negara lain yang juga menyatakan dukungan. Contohnya, Indonesia berencana menyiapkan brigade sebanyak 1.212 personel jika mendapat mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mesir bahkan telah mengajukan proposal ke Dewan Keamanan PBB terkait kehadiran internasional di Gaza dan Tepi Barat. Rencana tersebut mencakup pembentukan sebuah misi yang dinamakan International Stabilisation Force (ISF) yang bertugas menjaga keamanan, memberikan pelatihan kepada polisi Palestina, dan mendukung transisi politik di wilayah tersebut.
Amerika Serikat turut aktif dalam membahas kemungkinan penempatan pasukan internasional di Gaza melalui kerja sama dengan PBB dan negara-negara terkait. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa masih dalam pembahasan bagaimana cara terbaik menempatkan pasukan tersebut, baik melalui mandat PBB maupun kesepakatan internasional lainnya. Rubio mengakui implementasi gencatan senjata di Gaza tidak akan berjalan mulus dan akan menghadapi berbagai tantangan. Namun, ia tetap optimis dengan kemajuan yang telah dicapai berkat upaya kolaborasi internasional.
Berikut beberapa poin penting terkait perkembangan penempatan pasukan perdamaian di Gaza:
1. Malaysia siap berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan atas mandat PBB.
2. Indonesia dan Mesir juga menyatakan kesiapan untuk mendukung misi stabilisasi.
3. Amerika Serikat mendorong dan mendiskusikan mandat internasional melalui PBB.
4. Mahkamah Internasional menyatakan blokade Israel sebagai pelanggaran hukum internasional.
5. Misi internasional dirancang untuk menjaga keamanan, pelatihan polisi Palestina, dan mendukung transisi politik.
Misi pasukan perdamaian ini menjadi bagian dari upaya global untuk menstabilkan wilayah Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan, sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan kemanusiaan dan proses perdamaian yang berkelanjutan. Keterlibatan Malaysia menambah bobot kontribusi negara-negara Asia Tenggara dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah yang berimplikasi luas pada keamanan internasional.
Dengan Malaysia sebagai ketua ASEAN yang juga aktif memfasilitasi dialog dan perundingan damai dalam konflik regional, negara ini semakin menempatan diri sebagai aktor penting dalam stabilitas kawasan dan dunia. Langkah konkret mengirimkan pasukan perdamaian diharapkan dapat memperkuat legitimasinya di forum internasional serta memberikan solusi nyata dalam konflik Palestina-Israel yang telah lama berlangsung.
Source: www.viva.co.id
-
-
-
-
