Filipina akan mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada tahun 2026 dengan agenda utama yang difokuskan pada penyelesaian sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan yang masih menjadi sumber ketegangan antara negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok. Pengalihan kepemimpinan ini terjadi saat Maldives menyerahkan secara simbolis jabatan ketua ASEAN kepada Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, menandai babak baru dalam diplomasi regional yang menuntut kerja sama dan penyelesaian isu maritim strategis.
Sengketa Laut Tiongkok Selatan Sebagai Isu Sentral
Laut Tiongkok Selatan, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, menjadi wilayah sengketa antara Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam dengan Tiongkok yang mengklaim kedaulatan atas sebagian besar perairan tersebut. Klaim Tiongkok telah ditolak secara hukum lewat putusan internasional pada 2016, yang menyatakan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum. Namun, ketegangan antara Beijing dan Manila kerap memunculkan insiden konfrontasi maritim, yang membuat Laut Tiongkok Selatan tetap menjadi sorotan internasional.
Diplomat Asia Tenggara menegaskan bahwa konflik di darat acap kali memperburuk situasi di Laut Tiongkok Selatan. Selama lebih dari dua dekade, ASEAN dan Tiongkok berupaya merumuskan kode etik guna mengatur perilaku di wilayah tersebut. Harapannya, kode etik ini bisa mencapai kesepakatan tahun depan, sebagai langkah penting meredakan ketegangan maritim yang berlangsung lama.
Filipina sebagai Ketua ASEAN: Memperkuat Diplomasi dan Kerja Sama
Sebagai ketua ASEAN 2026, Presiden Marcos berkomitmen untuk memfokuskan kepemimpinannya pada upaya pencegahan eskalasi konflik dan penguatan kerja sama dengan Beijing. Menurut analis geopolitik Don McLain Gill, Filipina perlu menyeimbangkan antara menekan isu keamanan maritim dan membangun mekanisme kerja sama praktis, seperti meteorologi laut dan akses ramah terhadap wilayah penangkapan ikan. Ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan keselamatan maritim kawasan.
Selain isu Laut Tiongkok Selatan, Filipina juga menghadapi tantangan besar terkait peran ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Sejak kudeta militer pada 2021, Myanmar terjebak dalam perang saudara yang berdampak pada stabilitas regional. Manila bertanggung jawab mengoordinasikan sikap kolektif ASEAN, termasuk memutuskan apakah akan mengundang kembali pemimpin junta yang sebelumnya dilarang serta mendorong penunjukan utusan khusus untuk mediasi di negara tersebut.
Peranan ASEAN dalam Diplomasi Regional yang Lebih Luas
Selain fokus pada isu maritim dan Myanmar, ASEAN di bawah pimpinan Filipina akan berperan aktif dalam memperkuat kemitraan antara negara anggota dan mitra strategis melalui forum seperti Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (KTT Asia Timur). Dalam KTT ke-20 yang akan berlangsung pada Oktober 2025 di Malaysia, Indonesia turut mendorong dialog konstruktif antara negara anggota ASEAN dan delapan mitra utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan India.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa sentralitas ASEAN bukan hanya slogan tetapi tanggung jawab nyata dalam memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. KTT Asia Timur dipandang sebagai platform strategis untuk mempererat kerja sama dalam aspek maritim dan ekonomi, serta memastikan dialog yang konstruktif di antara kekuatan besar dan menengah di kawasan.
Isu Global dan Perdamaian di Kawasan
Di luar konteks regional, ASEAN juga mendorong komunikasi yang berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai salah satu upaya mencegah konflik yang lebih luas. Sugiono menyoroti pentingnya peran negara-negara besar dalam upaya perdamaian di wilayah konflik seperti Palestina dan Ukraina. Ia menyerukan komitmen bersama untuk mengakhiri perang agar setiap bangsa dapat tumbuh dalam kedamaian dan kemakmuran di masa depan.
KTT ASEAN ke-47 yang berlangsung di Kuala Lumpur menandai momen bersejarah, dengan Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN. Pertemuan ini sekaligus menyambut kepemimpinan baru Filipina yang diharapkan dapat menavigasi isu yang kompleks dan menuntut konsensus tinggi demi menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara pada masa mendatang.
Source: mediaindonesia.com
-
-
-
-
