Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memutuskan membuka lebih dari 630 ribu hektar Suaka Margasatwa Arktik Nasional untuk eksplorasi minyak dan gas. Langkah ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri AS, Doug Burgum, pada 23 Oktober lalu dengan tujuan meningkatkan peluang ekonomi melalui penjualan izin sewa bagi perusahaan energi.
Terlepas dari potensi ekonomi tersebut, keputusan ini langsung menuai kontroversi luas. Alasannya, sebagian wilayah yang dibuka untuk pengeboran termasuk kawasan suci bagi Suku Adat Gwich’in yang menetap di sekitar sana. Suku Gwich’in menolak keras kebijakan ini karena khawatir habitat rusa Porcupine yang menjadi sumber pangan dan bagian dari tradisi mereka akan rusak.
Dari sisi yang berbeda, pemimpin suku Iñupiaq di Kaktovik justru mendukung pengeboran minyak tersebut. Mereka meyakini eksploitasi sumber daya alam yang dikelola secara bertanggung jawab dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah yang selama ini terisolasi dan minim akses. Charles “CC” Lampe, Presiden Kaktovik Iñupiat Corporation, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan ini sebagai langkah yang menghormati aspirasi lokal dan membantu kesuksesan ekonomi jangka panjang.
Namun, organisasi lingkungan dan kelompok adat lain menilai keputusan pemerintah Trump mengorbankan nilai lingkungan dan hak spiritual masyarakat adat. Meda DeWitt dari The Wilderness Society menyatakan bahwa kebijakan tersebut mengedepankan kepentingan bisnis dibandingkan pelestarian alam dan keberlangsungan budaya masyarakat adat yang memegang tanah tersebut sebagai tempat suci.
Selain pengeboran minyak, Trump juga mempercepat pembangunan jalan penghubung sepanjang 18 kilometer antara King Cove dan Cold Bay di Alaska bagian selatan. Proyek ini melintasi Suaka Margasatwa Nasional Izembek yang menjadi habitat penting bagi ribuan burung migrasi. Pemerintah membela proyek ini dengan alasan kemanusiaan, yaitu memudahkan akses medis darurat bagi warga King Cove.
Namun, rencana pembangunan jalan ini juga menuai penolakan keras dari komunitas adat Yup’ik dan kelompok konservasi. Mereka khawatir dampak kerusakan ekologis akan terjadi pada habitat unggas air dan ekosistem lahan basah yang dilindungi secara internasional. Center for Biological Diversity menyoroti perjanjian tukar mengganti lahan untuk proyek jalan tersebut sebagai langkah berisiko, karena kawasan alami tak tergantikan diganti dengan tanah yang memiliki nilai ekologis jauh lebih rendah.
Senator Alaska, Lisa Murkowski, pendukung proyek jalan tersebut menegaskan bahwa pembangunan jalan kecil ini tidak akan menjadi kegiatan industri besar. Ia menekankan bahwa jalan berfungsi untuk keperluan warga secara terbatas, sehingga dampak negatifnya dapat diminimalkan.
Meski demikian, sejumlah aktivis lingkungan berencana menggugat kebijakan ini ke pengadilan. Mereka menilai keputusan membuka suaka margasatwa dan mempercepat pembangunan jalan menunjukkan ketegangan abadi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Konflik ini mencerminkan dilema besar yang terjadi di kawasan Arktik antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta budaya masyarakat adat.
Dalam konteks yang lebih luas, pengeboran minyak di Arktik sudah lama menjadi simbol pertarungan antara pembangunan ekonomi dengan kesadaran lingkungan. Bagi masyarakat adat Gwich’in, wilayah tersebut bukan hanya tanah biasa, tapi pusat kehidupan dan spiritualitas yang tak tergantikan. Di sisi lain, pemerintah dan sebagian penduduk menilai potensi sumber daya alam itu sebagai peluang strategis untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah terpencil di ujung utara dunia.
Baca selengkapnya di: www.suara.com-
-
-
-
