Pemerintah Tiongkok kembali melakukan operasi besar-besaran untuk menyita foto-foto Dalai Lama dari biara dan rumah warga Tibet di wilayah Amdo. Operasi ini dilakukan dengan alasan bahwa pemajangan foto Dalai Lama dianggap ilegal oleh pihak berwenang Beijing.
Wilayah Amdo dikenal sebagai pusat budaya Buddha Tibet dengan banyak biara yang memiliki nilai spiritual tinggi. Penggerebekan terjadi di sejumlah desa seperti Thangnag, Ngonchag, Ledruk, dan Sangkhog, serta di Biara Larang-Tashi-Khyil. Petugas memasuki secara paksa rumah dan tempat tinggal para biksu, memutus komunikasi, dan mengumpulkan foto-foto Dalai Lama dalam jumlah besar.
Pada periode 16 hingga 19 Oktober, meski tidak ada laporan pemukulan atau penahanan, warga dipaksa menyerahkan foto tanpa persetujuan mereka. Di Desa Marteng, tiga tas besar berisi foto-foto Dalai Lama sudah disita dan satu tas lagi hampir penuh. Penindasan ini mencerminkan pola lama yang dilakukan pemerintah Tiongkok dalam menekan simbol-simbol spiritual Dalai Lama di wilayah Tibet.
Selain penggerebekan, otoritas Tiongkok juga memaksa ribuan warga Tibet untuk menghadiri upacara Panchen Lama yang kontroversial. Panchen Lama yang ditunjuk Beijing, Gyaltsen Norbu, memimpin acara Kalacakra di Biara Tashi Lhunpo, Shigatse, dengan pengamanan ketat. Acara ini digelar dari 9 hingga 12 Oktober dan melibatkan para biksu dan lama senior.
Partai Komunis Tiongkok (PKT) memanfaatkan acara tersebut untuk memperkokoh posisinya di kalangan umat Buddha Tibet. Beijing berusaha meningkatkan profil Panchen Lama versi mereka agar menggantikan pengaruh Dalai Lama yang sangat dihormati masyarakat Tibet. Pengangkatan Gyaltsen Norbu sebagai Panchen Lama disahkan negara sebagai bagian dari strategi kontrol terhadap hierarki agama Tibet.
Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS tahun 2023, Tiongkok mengendalikan secara ketat kehidupan beragama di Tibet dan diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Ribuan warga Tibet telah dipenjara atau diintimidasi hanya karena menjalankan agama atau tradisi mereka. Amnesty International juga melaporkan penindasan sistematis terhadap umat Buddha Tibet dan minoritas agama lain di Tiongkok.
Beijing menolak keberadaan Panchen Lama yang diakui Dalai Lama, yaitu Gendun Choekyi Nyima, yang diculik sejak 1995 dan hingga kini nasibnya tidak diketahui. Majalah Harvard International Review bahkan menyebut bahwa kendati umat Buddha Tibet tidak langsung mengancam pemerintahan Tiongkok, agama mereka dilihat sebagai ancaman ideologis sehingga menjadi sasaran penindasan berkelanjutan.
Di banyak daerah Tibet, warga dipaksa menandatangani janji lima poin yang meliputi kewajiban menghindari foto Dalai Lama, menyatakan loyalitas kepada Partai Komunis, dan menjauhi ajaran yang tidak disetujui pemerintah. Pelanggar menghadapi ancaman pencabutan tunjangan kesejahteraan negara, yang memperkuat tekanan dari otoritas Tiongkok.
Freedom House dalam laporannya “Kebebasan di Dunia 2022” menegaskan bahwa Tiongkok secara agresif menekan perbedaan pendapat, termasuk dalam hal keyakinan agama dan ekspresi budaya Tibet. Penindasan sistematis ini bertujuan membentuk kembali lanskap spiritual Tibet sesuai dengan doktrin negara.
Strategi Beijing yang disebut “Sinisasi” agama mencoba menyesuaikan Buddhisme Tibet dengan ideologi Partai Komunis. Pendekatan ini mengurangi ruang bagi praktik agama tradisional dan berupaya mengganti identitas budaya Tibet dengan narasi patriotisme versi pemerintah Tiongkok.
Tindakan keras terhadap dalai lama dan simbol-simbol Buddhisme Tibet menunjukkan tujuan politik jangka panjang Beijing untuk menghilangkan otonomi spiritual masyarakat Tibet. Komunitas internasional diimbau untuk mengawasi dan mengambil langkah diplomatik guna melindungi kebebasan beragama dan hak-hak warga Tibet.
Tanpa intervensi global yang kuat, potensi punahnya identitas budaya dan tradisi spiritual Tibet sangat besar. Kebijakan penindasan ini mempertaruhkan keberlanjutan ajaran Dalai Lama dan kelangsungan warisan Buddha Tibet dalam menghadapi tekanan otoriter Beijing secara sistematis.
-
-
-
-
