Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai rencana perdamaian yang diajukan Presiden AS Donald Trump untuk konflik Rusia-Ukraina membutuhkan perbaikan signifikan agar layak diterima. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut terlalu memihak Moskow dan berpotensi memaksa Ukraina menyerah.
Dalam wawancara dengan radio RTL pada Selasa (25/11/2025), Macron menyatakan bahwa perdamaian yang diinginkan tidak boleh identik dengan penyerahan. Ia menolak upaya membuat Ukraina melakukan konsesi teritorial tanpa persetujuan mereka secara penuh.
Macron menyebutkan bahwa rencana perdamaian Trump yang terdiri dari 28 poin mengejutkan banyak pihak, bahkan di dalam pemerintahan AS sendiri dan Eropa. Usulan tersebut dinilai lebih menguntungkan Rusia sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Kyiv dan mitra Barat.
Menurut Macron, hanya Ukraina yang berhak menentukan batas konsesi wilayah yang dapat diterimanya. Ia menegaskan bahwa pemahaman tentang apa yang dapat diterima Moskow tidak otomatis harus diterima juga oleh Ukraina dan Eropa.
Salah satu aspek kritis dalam usulan Trump adalah pembatasan ukuran tentara Ukraina setelah perang. Macron menggarisbawahi bahwa kemampuan regenerasi militer Ukraina merupakan garis pertahanan utama pascaperang dan tidak boleh dibatasi.
Selain itu, Macron menyoroti rencana memberi kontrol kepada Amerika Serikat atas aset Rusia yang dibekukan. Ia mengingatkan bahwa aset tersebut berada di wilayah Eropa sehingga keputusan mengenai nasibnya harus ditentukan oleh negara-negara Eropa, bukan semata oleh AS.
Macron juga menjelaskan konsep pasukan penenang internasional yang akan ditempatkan jauh dari garis depan setelah perang usai. Ia menyebut ada dukungan dari sekitar 20 negara, termasuk Inggris, Prancis, dan Turki, yang siap mengerahkan pasukan untuk pelatihan dan operasi keamanan.
Ia menegaskan pasukan tersebut tidak untuk mengisi zona konflik langsung, melainkan menjadi penjamin keamanan selama masa transisi perdamaian. Macron membandingkan konsep ini dengan misi serupa yang dijalankan beberapa negara anggota NATO di wilayah timur.
Presiden Prancis menyebutkan pentingnya diskusi ulang dan negosiasi terhadap poin-poin dalam rencana Trump agar hasilnya adil dan dapat diterima semua pihak, terutama Ukraina sebagai korban utama konflik. Ia menolak perdamaian yang hanya sekadar menjadi bentuk kapitulasi.
Kritik Macron mencerminkan keraguan negara-negara Eropa terhadap rencana damai Trump yang dinilai terlalu pragmatis demi mengamankan kepentingan Rusia. Ini menunjukkan bahwa perdamaian yang adil harus mempertimbangkan kepentingan dan hak Ukraina secara serius.
Pemerintah Prancis terus mendorong dialog dan diplomasi yang menghormati kedaulatan Ukraina serta peran Eropa dalam proses pemulihan kawasan. Macron ingin memastikan bahwa solusi konflik melibatkan semua pemangku kepentingan secara seimbang dan transparan.
Isu pembatasan militer dan aset Rusia menjadi pusat perhatian karena berpengaruh besar pada masa depan keamanan regional dan stabilitas yang lebih luas. Macron menegaskan bahwa tanpa persetujuan penuh Ukraina, rencana perdamaian manapun tidak dapat diberlakukan secara efektif.
Dengan sikap tegas tersebut, Prancis menegaskan dirinya sebagai suara penting dalam upaya penciptaan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di tengah tekanan geopolitik global. Usulan Trump kini menjadi bahan diskusi intensif dalam pertemuan-pertemuan diplomatik berikutnya.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com