Australia Setujui Reformasi Besar UU Lingkungan, Bentuk Regulator Independen Pertama

Australia akan melakukan pembaruan besar terhadap undang-undang lingkungan yang telah lama berlaku di negaranya. Pemerintah memutuskan untuk membentuk regulator lingkungan independen pertama di Australia sebagai bagian dari paket reformasi undang-undang tersebut.

Reformasi ini disepakati setelah negosiasi panjang antara Partai Buruh yang berkuasa dan Partai Hijau. Kesepakatan itu dicapai sebagai solusi atas kebuntuan pembicaraan dengan pihak oposisi yang sebelumnya menolak beberapa ketentuan reformasi.

Perlindungan Lingkungan yang Diperkuat

Undang-undang baru ini fokus memberikan perlindungan lebih ketat pada hutan asli dan pembukaan lahan. Peraturan juga memperketat persetujuan untuk proyek-proyek batu bara dan gas agar dampak lingkungan dapat dikendalikan lebih baik.

Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan, reformasi ini adalah kemenangan bagi alam sekaligus dunia usaha. Ia menekankan bahwa undang-undang ini akan mempercepat proyek di sektor perumahan, energi terbarukan, dan mineral kritis.

Pembentukan Regulator Independen Lingkungan

Salah satu perubahan signifikan adalah pembentukan badan lingkungan nasional yang independen, sebuah lembaga yang belum pernah ada sebelumnya di Australia. Badan ini akan mengawasi pelaksanaan standar lingkungan secara nasional.

Standar baru itu termasuk aturan perlindungan untuk satwa yang terancam punah agar keberlanjutan ekosistem tetap terjaga. Hal ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam tata kelola lingkungan negara.

Dukungan dan Kritik dari Berbagai Pihak

Paket reformasi ini mendapat dukungan dari Partai Hijau yang selama ini fokus pada isu lingkungan. Namun mereka tetap mengkritik pemerintah karena tidak memasukkan pemicu iklim yang akan menghentikan proyek bahan bakar fosil berdasarkan target emisi karbon.

Sebagai gantinya, proyek-proyek wajib melaporkan emisi karbon mereka dan menyusun rencana pengurangan untuk mencapai nol emisi bersih pada tahun 2050. Langkah ini dinilai kurang tegas oleh beberapa pengamat iklim.

Menurut Kepala Climate Council, Amanda McKenzie, meskipun perlindungan hutan lebih baik, masih ada celah besar dalam undang-undang tersebut. Proyek batu bara dan gas tetap boleh mendapatkan izin walau berkontribusi pada polusi iklim.

Respons Oposisi dan Proses Legislatif

Sebelum kesepakatan, oposisi yang terdiri dari Partai Liberal dan Nasional menuntut konsesi tambahan untuk kepentingan dunia usaha. Namun kesepakatan akhir justru terjadi secara tiba-tiba antara Partai Buruh dan Partai Hijau.

Pihak oposisi baru mengetahui isi kesepakatan tersebut saat diumumkan Perdana Menteri Albanese dalam konferensi pers. Pemerintah menargetkan agar RUU ini dapat disahkan di Senat pada hari terakhir sidang parlemen tahun ini.

Pentingnya Reformasi Undang-Undang Lingkungan

Reformasi ini muncul lima tahun setelah tinjauan independen yang menyatakan bahwa peraturan lama sudah tidak memadai. Pemerintah menegaskan langkah ini krusial untuk melindungi lingkungan demi generasi yang akan datang.

Selain itu, pembaruan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus mendorong proyek strategis yang menjadi prioritas nasional. Fokus utama meliputi pembangunan perumahan, energi terbarukan, dan pengembangan mineral kritis.

Reformasi besar ini menandai babak baru dalam tata kelola lingkungan di Australia dengan upaya yang lebih sia-sia mengintegrasikan perlindungan alam dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.