Pemerintah mempercepat penanganan tuberkulosis atau TBC dengan memperluas skrining, memperkuat deteksi kasus, dan melibatkan masyarakat hingga tingkat desa. Langkah ini diambil karena Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban TBC terbesar di dunia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M. Qodari mengatakan pemerintah menjalankan berbagai strategi secara simultan agar penanganan TBC tidak berjalan lambat. “Indonesia masih menghadapi beban TBC yang signifikan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (6/5/2026).
Capaian program masih perlu dikejar
Data per 3 Mei 2026 menunjukkan penemuan kasus TBC nasional telah melampaui 241.000 kasus. Namun, inisiasi pengobatan baru mencapai 84% dari target 95%, sedangkan keberhasilan pengobatan berada di angka 80% dari target 90%.
Qodari menilai angka tersebut menunjukkan perlunya percepatan, terutama pada penemuan kasus. Pemerintah lalu mendorong sejumlah langkah untuk memperkuat deteksi dini dan memastikan pasien segera masuk pengobatan.
Skrining diperluas ke pekerja dan fasilitas layanan kesehatan
Salah satu langkah utama yang dijalankan adalah integrasi skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program ini telah menjangkau pekerja di 16 kementerian dan lembaga, dan akan diperluas ke 50 instansi lainnya.
Pemerintah juga menambah kapasitas deteksi di puskesmas melalui penyediaan alat Near Point of Care Testing atau NPOCT. Selain itu, pemeriksaan X-ray akan mulai diimplementasikan pada semester II/2026 untuk mendukung penemuan kasus secara lebih cepat.
Desa siaga TBC mulai dibangun di berbagai daerah
Di tingkat komunitas, pemerintah mendorong pembentukan desa siaga TBC agar penanggulangan tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan. Hingga kini, 6.484 desa dan kelurahan di 117 kabupaten/kota pada 23 provinsi telah berkomitmen menjalankan pencegahan dan penanggulangan TBC secara mandiri.
Dari sekitar 70 ribu desa di Indonesia, baru sekitar 9% yang menjadi desa siaga TBC. Pemerintah menargetkan angka itu naik menjadi 30% agar pengendalian penyakit lebih dekat dengan warga dan lebih cepat merespons temuan kasus.
Tracing kontak ikut diperkuat
Program pelacakan kontak pasien TBC atau tracing kini juga diintegrasikan dengan CKG. Program ini telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan sasaran 5.500 kontak sepanjang April–Mei 2026.
Pemerintah kemudian menyiapkan perluasan bertahap ke tingkat nasional agar setiap kontak erat pasien dapat terdeteksi lebih awal. Langkah ini dinilai penting untuk memutus mata rantai penularan sebelum kasus berkembang lebih jauh.
Rumah pasien ikut menjadi fokus intervensi
Selain intervensi medis, pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah dengan beban kasus tinggi pada 2026. Target itu meningkat jauh dibandingkan realisasi 300 rumah per tahun pada periode 2020–2023.
Qodari menegaskan bahwa hunian layak menjadi bagian penting dalam pencegahan penularan. “Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB,” katanya.
Hingga saat ini, 5.453 rumah telah diusulkan untuk diperbaiki melalui aplikasi Sibaru. Pemerintah memandang perbaikan rumah sebagai langkah yang dapat membantu memutus penularan dari lingkungan hunian yang tidak sehat.
Koordinasi lintas sektor ikut diperkuat
Upaya percepatan penanganan TBC juga dibangun melalui koordinasi lintas kementerian dan kepala daerah. Rapat nasional telah melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, KSP, serta kepala daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Pemerintah menilai penanganan TBC harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tugas tenaga medis. Karena itu, penguatan skrining, tracing, desa siaga, dan perbaikan rumah diposisikan sebagai satu rangkaian kebijakan yang saling mendukung.
Qodari juga menyebut CKG sekolah dan pengetesan TBC sebagai bukti bahwa pemerintah ingin menghadirkan perlindungan kesehatan yang lebih luas. “Di balik setiap pasien yang diobati, ada keluarga yang terlindungi,” ujarnya.
