Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi tidak lagi diberikan kepada anak-anak dari keluarga menengah atas hingga sangat mampu. Namun, wacana tersebut masih berupa usulan yang sedang dikaji dan belum menjadi keputusan pemerintah.
Penataan penerima manfaat ini menjadi penting karena MBG disebut telah menjangkau sekitar 63 juta orang. Pemerintah juga menghadapi tantangan agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan yang mencolok di lingkungan sekolah.
Desil 8 hingga 10 Masuk Pembahasan
Badan Gizi Nasional (BGN) membahas kemungkinan penghentian MBG bagi anak dari kelompok sosial desil 8, 9, dan 10. Kelompok tersebut digambarkan sebagai keluarga yang sudah mapan, kaya, hingga sangat kaya.
Pembahasan itu muncul dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu, 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa fokus rapat adalah menata kembali penerima manfaat program.
Menurut Agustina, terdapat pandangan agar anak dari keluarga mampu tidak lagi menerima makanan dalam program tersebut. Meski demikian, usulan itu belum ditetapkan sebagai kebijakan yang akan langsung diterapkan.
Seperti diberitakan health.detik.com, Presiden Prabowo meminta seluruh pilihan yang muncul dalam pembahasan ditelaah lebih dalam. Pemerintah diminta tidak terburu-buru mengambil langkah yang berdampak pada jutaan penerima.
Jangkauan Program dan Dampak di Sekolah
Skala penerima MBG menjadi salah satu alasan pemerintah berhati-hati dalam melakukan penataan. Program ini disebut telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat di berbagai wilayah.
Agustina menilai perubahan kriteria tidak sesederhana memilah anak berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga. Pelaksanaannya perlu memperhitungkan kondisi nyata di sekolah yang muridnya datang dari kelompok sosial berbeda.
Contohnya, ada sekolah negeri yang siswanya terdiri dari sekitar 50 persen anak dari desil menengah ke bawah. Sisa murid di sekolah yang sama dapat berasal dari kelompok menengah ke atas.
Kondisi seperti itu menjadi perhatian dalam pembahasan penataan penerima manfaat MBG. Pemerintah tidak ingin muncul situasi ketika sebagian anak menerima makanan, sementara teman sekelasnya tidak memperoleh layanan yang sama.
Pertimbangan tersebut juga mencakup dampak psikologis bagi anak-anak. Selain itu, pemerintah perlu menilai kesiapan pelaksanaan kebijakan di lapangan sebelum menetapkan perubahan apa pun.
Presiden Minta Kajian Dilanjutkan
Presiden Prabowo meminta BGN melanjutkan kajian atas seluruh usulan yang berkembang dalam rapat. Agustina mengatakan lembaganya diberi waktu kurang lebih satu bulan untuk mendalami berbagai kemungkinan tersebut.
Dalam pembahasan itu, terdapat pihak yang mendukung penghentian MBG bagi anak dari keluarga mampu. Ada pula pihak yang tidak setuju, sehingga belum ada keputusan final mengenai kriteria baru penerima program.
BGN masih perlu menelaah cara penataan yang dapat diterapkan tanpa menimbulkan persoalan di sekolah. Kajian itu akan menjadi dasar sebelum pemerintah menentukan apakah anak dari keluarga desil 8, 9, dan 10 tetap menerima MBG atau tidak.